Pemerintah Indonesia Minta WNI Tak Bepergian ke China

Kompas.com - 02/02/2020, 17:03 WIB
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (tengah) didampingi Menko PMK Muhadjir Effendy (kiri) dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (kanan) memberikan keterangan pers seusai menggelar rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (2/2/2020). Pemerintah Indonesia memberlakukan larangan masuk ke Indonesia terhadap pendatang dari China daratan atau yang sudah berada di China daratan selama 14 hari dan melarang perjalanan Warga Negara Indonesia (WNI) ke China serta menghentikan kebijakan bebas visa kunjungan bagi warga negara China untuk mencegah masuknya Virus Corona ke Indonesia. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak AMenteri Luar Negeri Retno Marsudi (tengah) didampingi Menko PMK Muhadjir Effendy (kiri) dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (kanan) memberikan keterangan pers seusai menggelar rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (2/2/2020). Pemerintah Indonesia memberlakukan larangan masuk ke Indonesia terhadap pendatang dari China daratan atau yang sudah berada di China daratan selama 14 hari dan melarang perjalanan Warga Negara Indonesia (WNI) ke China serta menghentikan kebijakan bebas visa kunjungan bagi warga negara China untuk mencegah masuknya Virus Corona ke Indonesia. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc.
Penulis Devina Halim
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah meminta masyarakat untuk tak bepergian ke China untuk semenatara waktu.

Kebijakan tersebut merupakan dampak dari mewabahnya virus corona yang pertama kali ditemukan di Wuhan, China.

Langkah itu juga diputuskan setelah Presiden Joko Widodo menggelar rapat dengan sejumlah menteri di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (2/2/2020).

"Pemerintah meminta warga negara Indonesia untuk sementara tidak melakukan perjalanan ke China," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam konferensi pers seusai rapat di Pangkalan TNI AU Halim Perdahanakusuma.

Baca juga: RI Tangguhkan Fasilitas Bebas Visa dan Visa On Arrival bagi WN China


Dalam konferensi pers tersebut, Menlu didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo.

Total ada enam poin yang disampaikan Retno dalam konferensi pers tersebut.

Poin lainnya, Menlu menyampaikan bahwa pemerintah sudah memulangkan 243 WNI dari Wuhan China, lima di antaranya adalah tim aju atau tim pendahulu.

Sebanyak 285 orang, yang terdiri dari 243 WNI yang baru dievakuasi dan 42 orang tim penjemput akan diobservasi di Natuna, Kepulauan Riau.

Menlu juga menyampaikan bahwa, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto akan berkantor di Natuna. Perkembangan terkait observasi akan disampaikan Kemenkes melalui juru bicara Menkes.

Lalu, pemerintah pun memutuskan untuk menunda penerbangan dari dan ke China.

Pemerintah juga untuk sementara tidak mengizinkan siapapun yang sudah tinggal di China selama 14 hari, masuk ke Indonesia. 

Baca juga: Menlu: 243 WNI Dipulangkan dari Wuhan, Total 285 Orang Diobservasi

"Semua pendatang yang tiba dari mainland China dan sudah berada di sana selama 14 hari untuk sementara tidak diizinkan untuk masuk dan melakukan transit," ujar Retno.

Menlu juga mengungkapkan bahwa kebijakan bebas visa kunjungan dan visa on arrival bagi warga china untuk sementara dihentikan.

Belum ditentukan hingga kapan kebijakan penghentian terkait bebas visa tersebut diberlakukan.

Di China, pemerintah setempat mengumumkan korban meninggal virus corona sudah mencapai 304 orang setelah muncul 45 laporan kematian dalam 24 jam terakhir.

Terbaru, WHO mengumumkan pria berusia 44 tahun yang meninggal di Filipina karena Corona. Itu adalah kasus pertama yang meninggal dunia di luar China.

Baca juga: Update 2 Februari 2020: 14.380 Konfirmasi Virus Corona dan 304 Tewas

Patogen dengan kode 2019-nCov juga memunculkan 2.590 kasus infeksi baru, dan membuat korban yang terpapar hampir menyentuh level 14.500 di sana.

Jumlah korban yang terpapar jauh melampui wabah Sindrom Pernapasan Akut Parah (SARS) yang melanda pada 2002 sampai 2003 silam.

 

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Indonesia Kembali Catat Kasus Harian Tertinggi, Epidemiolog: Jangan Terpaku Kasus Harian

Indonesia Kembali Catat Kasus Harian Tertinggi, Epidemiolog: Jangan Terpaku Kasus Harian

Nasional
Anita Kolopaking Akui Pernah Kirim Surat hingga Tanya Kemungkinan Ajukan Fatwa ke MA

Anita Kolopaking Akui Pernah Kirim Surat hingga Tanya Kemungkinan Ajukan Fatwa ke MA

Nasional
Dalam 2 Bulan, Ada 91.640 Kampanye Tatap Muka dan 2.126 Pelanggaran Protokol Kesehatan

Dalam 2 Bulan, Ada 91.640 Kampanye Tatap Muka dan 2.126 Pelanggaran Protokol Kesehatan

Nasional
Anita Kolopaking Sebut Djoko Tjandra Sempat Marah soal 'Action Plan' yang Dibuat Jaksa Pinangki

Anita Kolopaking Sebut Djoko Tjandra Sempat Marah soal "Action Plan" yang Dibuat Jaksa Pinangki

Nasional
Pesan dan Harapan Guru untuk Pemerintah di Tengah Pandemi Covid-19

Pesan dan Harapan Guru untuk Pemerintah di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
MK Tolak Gugatan terhadap UU Pornografi yang Dimohonkan Terdakwa Kasus Video Porno

MK Tolak Gugatan terhadap UU Pornografi yang Dimohonkan Terdakwa Kasus Video Porno

Nasional
Polri: Ada 1.448 Pelanggaran Protokol Kesehatan Selama Kampanye Pilkada

Polri: Ada 1.448 Pelanggaran Protokol Kesehatan Selama Kampanye Pilkada

Nasional
Jadi Saksi Mata KPK Tangkap Menteri, Ngabalin: Edhy Prabowo Kooperatif, Enaklah Tadi..

Jadi Saksi Mata KPK Tangkap Menteri, Ngabalin: Edhy Prabowo Kooperatif, Enaklah Tadi..

Nasional
Mendikbud: Orang Tua Jangan Khawatir, Sekolah Tak Bisa Paksa Anak Belajar Tatap Muka

Mendikbud: Orang Tua Jangan Khawatir, Sekolah Tak Bisa Paksa Anak Belajar Tatap Muka

Nasional
Anita Kolopaking Sebut Djoko Tjandra Minta Bantuannya karena Ingin Punya Nama Baik

Anita Kolopaking Sebut Djoko Tjandra Minta Bantuannya karena Ingin Punya Nama Baik

Nasional
Kemendes PDTT Raih Predikat Kementerian yang Informatif, Begini Respon Gus Menteri

Kemendes PDTT Raih Predikat Kementerian yang Informatif, Begini Respon Gus Menteri

Nasional
Megawati Minta Nadiem Luruskan Sejarah, Ini Kata Kemendikbud

Megawati Minta Nadiem Luruskan Sejarah, Ini Kata Kemendikbud

Nasional
Guru Sambut Baik Rencana Pembelajaran Tatap Muka 2021, Tergantung Izin Kepala Daerah

Guru Sambut Baik Rencana Pembelajaran Tatap Muka 2021, Tergantung Izin Kepala Daerah

Nasional
Cerita Ngabalin Satu Rombongan dengan Edhy Prabowo, tapi Tak Ditangkap KPK

Cerita Ngabalin Satu Rombongan dengan Edhy Prabowo, tapi Tak Ditangkap KPK

Nasional
Puan Bertemu Pimpinan DPR Korea Selatan, Bahas Penanganan Covid-19 hingga Pelindungan Pekerja Migran

Puan Bertemu Pimpinan DPR Korea Selatan, Bahas Penanganan Covid-19 hingga Pelindungan Pekerja Migran

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X