Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

3 WNI Tak Ikut Dievakuasi dari Hubei, Ini alasannya

Kompas.com - 02/02/2020, 13:36 WIB
Krisiandi

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan, sebanyak tiga warga negara Indonesia (WNI) tidak diperbolehkan meninggalkan Provinsi Hubei, China.

Menurut Terawan, ketiga WNI itu tidak lolos pemeriksaan pada saat akan dievakuasi.

Seperti diketahui, pemerintah mengevakuasi WNI di Provinsi Hubei, termasuk di Kota Wuhan, China, untuk kembali ke Tanah Air setelah penyebaran virus corona.

Baca juga: WHO Umumkan 1 Korban Meninggal akibat Virus Corona di Filipina

"Ada tiga warga kita yang kena clearence untuk tidak boleh berangkat," kata Terawan dalam wawancara bersama TVOne, Minggu (2/2/2020).

Terawan menjelaskan, ketiga WNI tersebut bukan berarti terpapar virus corona. Itu, kata dia, karena mekanisme pemeriksaan yang sudah ditetapkan organisasi kesehatan dunia WHO.

"Belekan sedikit saja, enggak boleh berangkat. Peraturan WHO menegaskan, tidak boleh warga negara keluar dari negara terdampak tanpa screening yang ketat," ujar Terawan.e

Lebih lanjut, Terawan menjelaskan, para WNI yang dievakuasi didata pada saat transit di Batam.

"Jangan sampai ada penumpang gelap. Tidak boleh ada yang lepas dari detail tahapan2 yang kita kerjakan," ujar Terawan.

Sebelumnya, Juru Bicara Presiden Joko Widodo, Fadjroel Rachman, mengatakan, hanya 238 WNI dari Provinsi Hubei yang pulang ke Tanah Air..

"Jumlah final yang boarding dari Bandara Wuhan, 238 ex Provinsi Hubei dan 5 tim aju KBRI," ungkap Fadjroel melalui aplikasi pesan singkat, Minggu (2/2/2020).

Baca juga: Istana: Jumlah WNI yang Pulang dari Wuhan Hanya 238 Orang, 7 Tak Ikut

Rencananya, terdapat 245 WNI yang dijemput dari Wuhan ke Bandara Hang Nadim Batam, Kepulauan Riau.

Jumlah itu ditambah lima orang tim aju yang sebelumnya sudah berada di lapangan untuk menjalankan protokol kesehatan.

Kendati demikian, Fadjroel tidak membeberkan alasan 7 WNI lainnya tidak ikut kembali ke Indonesia.

Menurutnya, hal itu akan diungkapkan oleh pihak Kementerian Luar Negeri.

"Tim Kemlu dan KBRI yang akan memberi keterangan," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com