Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menlu: 243 WNI Dipulangkan dari Wuhan, Total 285 Orang Diobservasi

Kompas.com - 02/02/2020, 16:07 WIB
Devina Halim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengungkapkan, pemerintah sudah memulangkan 243 WNI dari Wuhan.

Dari jumlah itu, lima orang di antaranya adalah tim aju atau tim pendahulu.

"Mereka tiba dengan selamat," kata Retno saat konferensi pers di Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (2/2/2020).

Mereka, kata Menlu, akan menjalani masa observasi selama 14 hari. Selain kepada 243 orang, observasi juga akan dilakukan terhadap 42 orang tim penjemput.

Baca juga: Menkes: 4 WNI Menolak Dievakuasi dari Wuhan, 3 Tak Lolos Screening

"Sehingga total yang akan menjalankan observasi 285 orang," kata Retno.

"Sampai dengan saat ini mereka dalam kondisi sehat," lanjut Retno.

Lebih lanjut, Retno mengemukakan, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto akan berkantor di Natuna, tempat observasi dilakukan.

"Jubir Menkes akan menyampaikan update perkembangan dari waktu ke waktu," kata Retno. 

Diketahui, menurut Menteri Kesehatan pemerintah mengevakuasi 238 orang dari Wuhan ke Tanah Air.

Petugas medis bersiap memeriksa warga negara Indonesia (WNI) dari Wuhan, China di Bandara Hang Nadim, Batam, Kepulauan Riau, Minggu (2/2/2020). Sebanyak 238 WNI dari Wuhan tersebut selanjutnya dipindahkan ke Natuna untuk menjalani observasi selama kurang lebih dua minggu guna memastikan kesehatannya dan terbebas dari virus corona.ANTARA FOTO/KEMENTERIAN LUAR NEG Petugas medis bersiap memeriksa warga negara Indonesia (WNI) dari Wuhan, China di Bandara Hang Nadim, Batam, Kepulauan Riau, Minggu (2/2/2020). Sebanyak 238 WNI dari Wuhan tersebut selanjutnya dipindahkan ke Natuna untuk menjalani observasi selama kurang lebih dua minggu guna memastikan kesehatannya dan terbebas dari virus corona.
Jumlah itu berkurang tujuh orang dari rencana awal yang akan dipulangkan yakni 245 orang. 

Dari tujuh orang yang tak kembali ke Tanah Air, Menkes menyebut, empat di antaranya menyatakan tidak bersedia dievakuasi atas kehendak sendiri.

"Empat orang menyatakan untuk tidak mau berangkat karena lebih nyaman di sana. Meski kita sudah tawarkan semua," tambahnya.

Baca juga: Observasi Kesehatan 14 Hari di Natuna, Menjaga Imunitas WNI yang Dievakuasi dari Hubei

Mereka, kata Menkes telah membuat surat pernyataan yang menyebutkan alasan mereka tidak bersedia dievakuasi.

Sementara tiga orang lainnya tidak berhasil melalui uji pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemerintah China.

"Yang tiga tidak lolos screening, screening yang dilakukan pemerintah China yang meliputi bertahap, tiga tahap mereka harus jalani," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com