Pemerintah Usul Buat Sentra Produksi UMKM, Ini Penjelasannya

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki menuturkan pemerintah memiliki cara untuk membuat UMKM semakin berkembang dan berkualitas.

Salah satu caranya, kata dia, dengan memusatkan produksi untuk berbagai jenis usaha yang dibuat oleh UMKM.

"Kami juga punya strategi juga, bagaimana kami dorong UMKM yang produksinya menyebar, sulit masuk ke sistem logistik nasional, didorong di sentra-sentra produksi berdasarkan kluster, daerah dan komoditas," kata Teten saat wawancara khusus dengan Kompas.com, Kamis (23/1/2020.

Baca juga: Usul di RUU Omnibus Law: Restoran UMKM Terbebas dari Sertifikasi Halal

Teten menjelaskan, sentra produksi memudahkan pemerintah untuk memberikan pembinaan pada UMKM.

Serta membantu pemerintah untuk memperbarui mesin-mesin produksi yang digunakan oleh UMKM.

"Supaya dengan mudah pemerintah melakukan pembinaan, up grade permesinan mereka dalam konsep rumah produksi bersama sehingga UMKM tidak hanya milik UMKM itu sendiri. Izinnya, pembiayaannya, bisa terintegrasi," ungkapnya.

Dia mencontohkan produk furniture yang sudah mulai tersentralisasi. Menurutnya saat ini produksi furniture terpusat di Jawa Tengah seperti Kendal, Sukoharjo, Solo, Jepara, Yogyakarta.

"Sehingga di situ kita bisa lakukan upgrading permesinan alat produksi, bahan baku, kayunya standard industri," ujarnya.

Baca juga: Omnibus Law, Perlukah UMKM Deg-degan?

"Nah kita bisa bikin rumah produksi bersama untuk kayunya sehingga kayu-kayu yang diolah UMKM di workshop mereka yang menyebar, standardnya sudah sama dengan industri," sambungnya.

Selain furniture, saat ini juga sudah ada sentra produksi rendang di Padang, Sumatera Barat.

Namun, sentra tersebut dibuat atas dasar inisiatif kepala dinas koperasi daerah tersebut.

Menurut Teten, sentralisasi produksi ini tidak selamanya harus dilakukan oleh pemerintah tetapi juga pihak swasta.

"Bisa inisiatif swasta juga. Saya dengar ada swasta yang ingin pabrik rokok modern sehingga nanti si pemegang merek yang kecil-kecil, di Jawa kan banyak tuh, bisa bikin di situ dengan brand sendiri," tuturnya.

Pemerintah, lanjut Teten, ingin mengusulkan persyaratan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) dimudahkan.

Maka dari itu, dia ada perbaikan standar produk melalui dukungan pemerintah.

"Bahkan kami dorong mendapatkan sertifikasi kelas dunia. Karena itu, maka perbaikan standard produk di produksinya harus disupport. Kalau UMKM disuruh bikin modern, permesinan modern, pastinya tidak mampu," ucap Teten.