Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wadah Pegawai KPK Minta Penarikan Penyidik dan Jaksa Jangan di Tengah Jalan

Kompas.com - 31/01/2020, 20:32 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wadah Pegawai KPK meminta penarikan penyidik dan jaksa yang bertugas di KPK ke lembaga asal tidak dilakukan di tengah masa tugas mereka. 

Ketua WP KPK Yudi Purnomo mengatakan, pihak Polri dan Kejagung harusnya baru menarik para penyidik dan jaksa yang ditugaskan ke KPK ketika masa tugas mereka di KPK telah berakhir.

"Kami meminta agar ke depannya harus ada peraturan yang mengikat terkait dengan ketika ada pegawai negeri yqng dipekerjakan di KPK itu harus benar-benar tuntas masa periodenya," kata Yudi di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (31/1/2020).

Baca juga: Jaksa KPK yang Ditarik ke Kejagung Ikuti Kasus Wahyu Setiawan dari Awal

Hal tersebut disampaikan Yudi menyusul penarikan jaksa Yadyn dan Sugeng yang dilakukan oleh Kejagung sebelum habisnya masa tugas Yadyn dan Sugeng di KPK.

Yudi mengatakan, KPK selama ini tidak dapat berbuat apa-apa ketika Polri atau Kejagung menarik pegawainya dari KPK meskipun masa tugas pegawai tersebut masih lama.

Yudi khawatir, penarikan penyidik dan jaksa di tengah jalan ini akan melemahkan KPK.

Sebab, penarikan penegak hukum tersebut akan mempengaruhi proses penanganan perkara oleh KPK.

"Ketika ditarik, yang terjadi adalah, pertama, kasusnya akan jadi tunggakkan. Kedua, tidak ada regenerasi. Oleh karena itu KPK harus benar-benar diperkuat," ujar Yudi.

Ia pun mengaku heran mengapa penarikan penyidik dan jaksa kerap dilakukan ketika KPK menangani kasus besar atau kasus yang melibatkan orang-orang besar.

"Jangan sampai nanti narasi pelemahan pemberantasan korupsi benar-benar terjadi dan yang kemudian masyarakat akan menjadi pesimisme terhadap upaya untuk memberantas korupsi di negeri kita," kata Yudi.

Baca juga: Ditarik dari KPK, Jaksa Yadyn Merasa Terhormat Tangani Kasus Jiwasraya

Diberitakan, Kejaksaan Agung menarik dua orang jaksa yang selama ini bertugas di KPK yakni Yadyn Palebangan dan Sugeng.

Padahal, masa tugas mereka berlaku Maret 2022 dan bisa diperpanjang hingga 2024.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang Online dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang Online dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com