Guyonan Kapolri soal Fenomena Munculnya Kerajaan Fiktif...

Kompas.com - 30/01/2020, 16:12 WIB
Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis di PTIK, Jakarta Selatan, Rabu (29/1/2020). KOMPAS.com/Devina HalimKapolri Jenderal (Pol) Idham Azis di PTIK, Jakarta Selatan, Rabu (29/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Idham Azis melontarkan guyon terkait fenomena munculnya kerajaan- kerajaan fiktif di Indonesia.

Hal tersebut diungkapkan Idham di sela rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2020).

Ia mengatakan, saat ini banyak orang yang ingin menjadi raja.

"Memang kalau (fenomena munculnya) kerajaan-kerajaan, (yang ingin jadi) presiden juga banyak sebenarnya. Ya mungkin lagi eranya banyak yang kepingin jadi raja ya, Pak," ujar Idham Azis. 

Baca juga: Bukan Fenomena Baru, Soekarno Juga Pernah Ditipu Kerajaan Fiktif

Pernyataan Idham itu langsung disambut tawa seluruh anggota Komisi III yang hadir dalam rapat.

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurijal meminta Polri tegas menindak kerajaan- kerajaan fiktif yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Idham Azis pun memastikan, Polri akan melakukan penegakan hukum.

"Pasti akan ditindak dan diproses, Pak," kata Idham.

Baca juga: Fenomena Kerajaan Fiktif, antara Motif Uang dan Masyarakat yang Tak Rasional

Diberitakan sebelumnya, tiga kerajaan fiktif baru muncul di tengah-tengah masyarakat. Pertama, Keraton Agung Sejagat yang disusul dengan kemunculan Sunda Empire.

Kerajaan ketiga muncul dan viral di masyarakat, yakni bernama King of The King setelah penertiban baliho di Kota Tangerang mendapat atensi media masa.

Kerajaan King of The King mengklaim bisa melunasi utang Indonesia dan memiliki kekayaan sebesar Rp 60.000 triliun.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Tangkap 17 Orang Termasuk Edhy Prabowo dan Istri

KPK Tangkap 17 Orang Termasuk Edhy Prabowo dan Istri

Nasional
Polri Turunkan 191.584 Personel Amankan Natal dan Tahun Baru 2021

Polri Turunkan 191.584 Personel Amankan Natal dan Tahun Baru 2021

Nasional
Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Ini Arahan Prabowo ke Partai Gerindra

Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Ini Arahan Prabowo ke Partai Gerindra

Nasional
Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Jokowi: Pemerintah Dukung Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Jokowi: Pemerintah Dukung Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Nasional
Jokowi Ingatkan Menterinya Hati-hati Belanjakan APBN 2021

Jokowi Ingatkan Menterinya Hati-hati Belanjakan APBN 2021

Nasional
Latihan di Laut Natuna Selatan, TNI AL Kerahkan 9 Kapal Perang dan 1 Pesawat

Latihan di Laut Natuna Selatan, TNI AL Kerahkan 9 Kapal Perang dan 1 Pesawat

Nasional
Jokowi Minta Menteri Sosial Segera Salurkan Bansos Awal Januari 2021

Jokowi Minta Menteri Sosial Segera Salurkan Bansos Awal Januari 2021

Nasional
Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Gerindra Tunggu Penjelasan Valid KPK

Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Gerindra Tunggu Penjelasan Valid KPK

Nasional
Pimpinan DPR Tetapkan Arwani Thomafi Jadi Wakil Ketua Komisi V

Pimpinan DPR Tetapkan Arwani Thomafi Jadi Wakil Ketua Komisi V

Nasional
Wapres: Ada 91,3 Juta Penduduk Belum Manfaatkan Teknologi Finansial

Wapres: Ada 91,3 Juta Penduduk Belum Manfaatkan Teknologi Finansial

Nasional
Menaker: Bantuan Subsidi Upah Gelombang II Masih Proses Penyaluran

Menaker: Bantuan Subsidi Upah Gelombang II Masih Proses Penyaluran

Nasional
Jokowi: APBN 2021 Harus Segera Dimanfaatkan untuk Menggerakkan Ekonomi

Jokowi: APBN 2021 Harus Segera Dimanfaatkan untuk Menggerakkan Ekonomi

Nasional
Kemenlu: Dialog Lintas Agama Diharapkan Beri Citra Positif Diplomasi Indonesia

Kemenlu: Dialog Lintas Agama Diharapkan Beri Citra Positif Diplomasi Indonesia

Nasional
Kuasa Hukum Tommy Sumardi Bantah Kliennya Bawa Nama Kabareskrim dan Aziz Syamsuddin

Kuasa Hukum Tommy Sumardi Bantah Kliennya Bawa Nama Kabareskrim dan Aziz Syamsuddin

Nasional
Wapres Ingatkan Pelaku Industri 'Fintech' Perkuat Keamanan Pelayanan bagi Masyarakat

Wapres Ingatkan Pelaku Industri "Fintech" Perkuat Keamanan Pelayanan bagi Masyarakat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X