Kompas.com - 30/01/2020, 16:12 WIB
Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis di PTIK, Jakarta Selatan, Rabu (29/1/2020). KOMPAS.com/Devina HalimKapolri Jenderal (Pol) Idham Azis di PTIK, Jakarta Selatan, Rabu (29/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Idham Azis melontarkan guyon terkait fenomena munculnya kerajaan-kerajaan fiktif di Indonesia.

Hal tersebut diungkapkan Idham di sela rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2020).

Ia mengatakan, saat ini banyak orang yang ingin menjadi raja.

"Memang kalau (fenomena munculnya) kerajaan-kerajaan, (yang ingin jadi) presiden juga banyak sebenarnya. Ya mungkin lagi eranya banyak yang kepingin jadi raja ya, Pak," ujar Idham Azis. 

Baca juga: Bukan Fenomena Baru, Soekarno Juga Pernah Ditipu Kerajaan Fiktif

Pernyataan Idham itu langsung disambut tawa seluruh anggota Komisi III yang hadir dalam rapat.

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurijal meminta Polri tegas menindak kerajaan- kerajaan fiktif yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Idham Azis pun memastikan, Polri akan melakukan penegakan hukum.

"Pasti akan ditindak dan diproses, Pak," kata Idham.

Baca juga: Fenomena Kerajaan Fiktif, antara Motif Uang dan Masyarakat yang Tak Rasional

Diberitakan sebelumnya, tiga kerajaan fiktif baru muncul di tengah-tengah masyarakat. Pertama, Keraton Agung Sejagat yang disusul dengan kemunculan Sunda Empire.

Kerajaan ketiga muncul dan viral di masyarakat, yakni bernama King of The King setelah penertiban baliho di Kota Tangerang mendapat atensi media masa.

Kerajaan King of The King mengklaim bisa melunasi utang Indonesia dan memiliki kekayaan sebesar Rp 60.000 triliun.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua MPR: UU ITE Perlu Direvisi untuk Menjamin Kebebasan Berpendapat

Ketua MPR: UU ITE Perlu Direvisi untuk Menjamin Kebebasan Berpendapat

Nasional
Sekjen Gerindra: Internal Memohon Pak Prabowo Bersedia Maju di Pilpres 2024

Sekjen Gerindra: Internal Memohon Pak Prabowo Bersedia Maju di Pilpres 2024

Nasional
Bertemu Anies, AHY Apresiasi Penanganan Pandemi Covid-19

Bertemu Anies, AHY Apresiasi Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Bawaslu Sarankan KPU Bikin Pokja Cegah Calon Kepala Daerah Berkewarganegaraan Ganda

Bawaslu Sarankan KPU Bikin Pokja Cegah Calon Kepala Daerah Berkewarganegaraan Ganda

Nasional
Penyelesaian Konflik di Papua Perlu Pendekatan Kolaboratif

Penyelesaian Konflik di Papua Perlu Pendekatan Kolaboratif

Nasional
Doni Monardo: Larangan Mudik Jangan Ditafsirkan Macam-macam

Doni Monardo: Larangan Mudik Jangan Ditafsirkan Macam-macam

Nasional
Laode Kecewa MK Tolak Permohonan Uji Formil UU KPK

Laode Kecewa MK Tolak Permohonan Uji Formil UU KPK

Nasional
Berapa Harga Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong? Ini Penjelasan Bio Farma

Berapa Harga Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong? Ini Penjelasan Bio Farma

Nasional
Panglima TNI: Tenggelamnya KRI Nanggala Kehilangan bagi Kita Semua

Panglima TNI: Tenggelamnya KRI Nanggala Kehilangan bagi Kita Semua

Nasional
MKD Segera Memproses Laporan Dugaan Pelanggaran Etik terhadap Azis Syamsuddin

MKD Segera Memproses Laporan Dugaan Pelanggaran Etik terhadap Azis Syamsuddin

Nasional
Satgas Covid-19: Harga Vaksin untuk Vaksinasi Gotong Royong Masih Dibahas

Satgas Covid-19: Harga Vaksin untuk Vaksinasi Gotong Royong Masih Dibahas

Nasional
MKD Gelar Rapat Pleno 18 Mei, Bahas Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Azis Syamsuddin

MKD Gelar Rapat Pleno 18 Mei, Bahas Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Azis Syamsuddin

Nasional
Tersangka Penyuap Nurdin Abdullah Segera Disidang di PN Tipikor Makassar

Tersangka Penyuap Nurdin Abdullah Segera Disidang di PN Tipikor Makassar

Nasional
Hari Pertama Larangan Mudik, Kakorlantas Polri Klaim Situasi Terkendali

Hari Pertama Larangan Mudik, Kakorlantas Polri Klaim Situasi Terkendali

Nasional
Menag: Jumlah Jemaah Shalat Id Tidak Boleh Lebih 50 Persen dari Kapasitas

Menag: Jumlah Jemaah Shalat Id Tidak Boleh Lebih 50 Persen dari Kapasitas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X