Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

JAKARTA, KOMPAS.com - Manager Kajian Kebijakan Eksekutif Nasional Walhi, Boy Jerry Even Sembiring menilai, pemindahan ibu kota ke Penajaman Paser Utara, Kalimantan Timur, tetap akan diikuti dengan beban ekologis Jakarta dan Pulau Jawa.

"Pemindahan ibu kota hanya akan memindahkan beban ekologis Jakarta dan Pulau Jawa ke Kalimantan Timur dan lokasi sekitarnya," ujar Boy dalam diskusi di Kawasan Cikini, Jakarta, Rabu (28/1/2020).

Baca juga: Pemprov Kaltim Siapkan Daftar Inventarisasi Masalah untuk RUU Ibu Kota Negara

Boy menyebut argumentasi Presiden Joko Widodo pemindahan ibu kota karena Jakarta mengalami overload tidak akan mengurangi beban ekologis yang akan diterima Penajam Paser Utara.

Boy beralasan bahwa pemindahan tempat kerja PNS, pusat perkantoran dan tambahan tempat hiburan, serta buangan emisi akan membuat Kalimantan Timur padat.

Ia menjelaskan, kondisi overload Jakarta disebabkan oleh penataan ruang tidak dipersiapkan dengan baik. Hal itu diperparah dengan pembangunan infrastruktur yang mengikuti pertumbuhan penduduk.

Baca juga: Jokowi Akan Paksa PNS Pusat untuk Pindah ke Ibu Kota Baru

Ledakan penduduk Jakarta dalam tiga dekade terakhir dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang sentralistik, di mana transaksi dari eksploitasi dan aktivitas ekonomi di provinsi lain secara terpusat di Jakarta.

Hal itu menyebabkan ruang masyarakat di luar Jakarta memicu urbanisasi besar-besaran ke Jakarta.

"Model pembangunan ini secara otomatis akan terduplikasi dengan sendirinya ke Kalimantan Timur," kata Boy.

Baca juga: Catatan 100 Hari Jokowi-Maruf: Kebut Bangun Ibu Kota Baru

Ia memgatakan kondisi lingkungan Kalimantan Timur pasca-penempatan ibu kota baru akan menjadi parah dari Jakarta. Sebab, beban lingkungannya akibat eksploitasi industri ekstraktif akan memfragmentasi bentang alam dan sistem hidrologis.

"Dampak lingkungan juga akan menjangkau provinsi dan pulau lain karena adanya kemungkinan pemerintahan mengambil skema landskap terhadap izin pertambangan, perkebunan, dan konsesi kayu di wilayah ibu kota," katanya.