Salin Artikel

Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

JAKARTA, KOMPAS.com - Manager Kajian Kebijakan Eksekutif Nasional Walhi, Boy Jerry Even Sembiring menilai, pemindahan ibu kota ke Penajaman Paser Utara, Kalimantan Timur, tetap akan diikuti dengan beban ekologis Jakarta dan Pulau Jawa.

"Pemindahan ibu kota hanya akan memindahkan beban ekologis Jakarta dan Pulau Jawa ke Kalimantan Timur dan lokasi sekitarnya," ujar Boy dalam diskusi di Kawasan Cikini, Jakarta, Rabu (28/1/2020).

Boy menyebut argumentasi Presiden Joko Widodo pemindahan ibu kota karena Jakarta mengalami overload tidak akan mengurangi beban ekologis yang akan diterima Penajam Paser Utara.

Boy beralasan bahwa pemindahan tempat kerja PNS, pusat perkantoran dan tambahan tempat hiburan, serta buangan emisi akan membuat Kalimantan Timur padat.

Ia menjelaskan, kondisi overload Jakarta disebabkan oleh penataan ruang tidak dipersiapkan dengan baik. Hal itu diperparah dengan pembangunan infrastruktur yang mengikuti pertumbuhan penduduk.

Ledakan penduduk Jakarta dalam tiga dekade terakhir dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang sentralistik, di mana transaksi dari eksploitasi dan aktivitas ekonomi di provinsi lain secara terpusat di Jakarta.

Hal itu menyebabkan ruang masyarakat di luar Jakarta memicu urbanisasi besar-besaran ke Jakarta.

"Model pembangunan ini secara otomatis akan terduplikasi dengan sendirinya ke Kalimantan Timur," kata Boy.

Ia memgatakan kondisi lingkungan Kalimantan Timur pasca-penempatan ibu kota baru akan menjadi parah dari Jakarta. Sebab, beban lingkungannya akibat eksploitasi industri ekstraktif akan memfragmentasi bentang alam dan sistem hidrologis.

"Dampak lingkungan juga akan menjangkau provinsi dan pulau lain karena adanya kemungkinan pemerintahan mengambil skema landskap terhadap izin pertambangan, perkebunan, dan konsesi kayu di wilayah ibu kota," katanya.

https://nasional.kompas.com/read/2020/01/29/23082211/walhi-sebut-pemindahan-ibu-kota-baru-akan-diikuti-beban-ekologis

Terkini Lainnya

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke