Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bertemu Mendagri, Tujuh Sekjen Parpol Nonparlemen Minta PT Nol Persen

Kompas.com - 29/01/2020, 14:46 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tujuh perwakilan partai politik nonparlemen, Rabu (29/1/2020), bertemu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat.

Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu politik, termasuk ambang batas parlemen (parlementiary threshold).

"Hari ini kami perwakikan tujuh partai yang kemarin belum lolos (ambang batas parlemen) diundang oleh Pak mendagri untuk berbincang banyak hal," ujar Sekretaris Jenderal Partai Berkarya Priyo Budi Santoso usai pertemuan.

"Terutama tentang berbagai tata aturan perundangan politik dan beliau tadi menyampaikan beberapa gagasan," lanjut dia.

Baca juga: Kenaikan Ambang Batas Parlemen Dinilai Wajar Partai Besar, tapi Partai Menengah Nilai Kurang Ajar

Menurut Priyo, perwakilan parpol menyampaikan aspirasi soal ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) dan ambang batas parlemen agar diturunkan.

"Mengenai parlemantiary threshold (PT) bila saatnya tiba perlu ada pikiran apakah semangatnya untuk membunuh demokrasi? di mana ada kemungkiman munculnya partai baru terbungkam dengan lewat aturan (perundangan) yang legal," lanjut Priyo.

Tujuh perwakilan partai sepakat mengusulkan ambang batas parlemen tersebut dihilangkan alias nol persen.

Senada dengan usulan di atas, tujuh perwakilan partai juga mengusulkan ambang batas pencalonan presiden diturunkan untuk menghindari adanya keterbatasan calon presiden dan calon wakil presiden.

Priyo menilai, terbatasnya peserta pilpres membuat polarisasi masyarakat begitu besar.

Dampaknya, ada dampak berkepanjangan dari polarisasi masyarakat akibat pilpres.

Priyo melanjutkan, dalam pertemuan juga membahas berbagai tata aturan perundangan bidang politik.

"Kami bahas bagaimana agar sistem perpolitikan Indonesia dibenahi. Termasuk soal UU Parpol, UU Pemilu, UU MD3, UU Pilkada dan hal-hal lain, juga soal pemilu serentak, " tambah Priyo.

Baca juga: Ketimbang Kenaikan Ambang Batas Parlemen, PSI Lebih Setuju Ditetapkan Ambang Batas Fraksi

Selain Priyo, pertemuan tersebut dihadiri oleh Sekjen Perindo Ahmad Rofiq, Sekjen Partai Hanura Gede Pasek Suardika, Sekjen DPP PBB Afriansyah Ferry Noor.

Kemudian, hadir pula Wakil Sekjen PSI Satia Chandra Wiguna, Sekjen PKPI Verry Surya Hendrawan dan Sekjen Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana.

Tujuh partai ini diketahui tidak lolos ke Senayan karena tidak memenuhi ambang batas parlemen dalam pemilu 2019.

Adapun persentase raihan suara ketujuh partai ini, yakni Perindo 2,67 persen, Berkarya 2,09 persen, PSI 1,89 persen, Hanura 1,54 persen, PBB 0,79 persen, Garuda 0,50 persen dan PKPI 0,22 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com