Lokataru dan ICW Sambangi Kejaksaan Agung Bahas Aset Sitaan Terpidana BLBI Lee Darmawan

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Lokataru Foundation Haris Azhar bersama Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menyambangi Kantor Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (27/1/2020).

Mereka datang untuk mempertanyakan pengembalian aset sitaan terpidana kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Lee Darmawan.

"Hari ini Lokataru dan ICW datang ke pusat pemulihan aset untuk menyampaikan temuan dan juga mempertanyakan lah. Ada kasus lama awal tahun 90-an kasus korupsi yang diikuti dengan perampasan aset," kata Haris usai bertemu dengan pejabat pemulihan aset Kejaksaan Agung.

"Dan perampasan aset itu jumlahnya fantastis yaitu 11 juta meter persegi miliknya saudara Lee Darmawan," sambungnya.

Haris menjelaskan dari 11 juta meter persegi aset tanah yang disita, baru 10 juta meter yang dikembalikan ke negara melalui Bank Indonesia.

Kemudian, lanjutnya, ada juga 800 ribu meter persegi aset Lee juga disita oleh Kejaksaan Agung.

"Tapi juga ada sekitar ada 800 ribu meter persegi asetnya Lee Darmawan yang terikut ikut disita. Dan tidak ada di dalam putusan. Artinya ada di dalam Kejaksaan," ungkapnya.

Ia menjelasakan, terpidana Lee Darmawan Kartarahardja Harianto alias Lee Chin Kiat dijatuhi pidana badan 12 tahun penjara dan pidana tambahan membayar uang pengganti Rp 85 miliar.

Hal itu berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1662 K/PID/1991 tanggal 21 Maret 1992 juncto Putusan Pengadilan Tinggi No 26/PID/PT.DKI tanggal 9 April 1991 juncto Putusan Pengadilan Negeri Nomor 56/PID/B/1990/PN. Jakarta Barat tanggal 14 November 1990.

Di dalam putusan tersebut majelis hakim menetapkan barang bukti berupa tanah dan atau bangunan dengan jumlah seluas 11.932.589 meter persegi di 25 lokasi dirampas untuk negara.

Berdasarkan nota Dinas Kejaksaan Agung tahun 2018 hingga saat ini barang rampasan berupa tanah dan bangunan, berdasarkan putusan di tersebut, telah di eksekusi serta diserahkan kepada Bank Indonesia sebesar 10.013.837 meter persegi atau sekitar 83 persen.

Sisanya, tanah dan bangunan seluas 1.918.752 atau sekitar 17 persen belum dirampas dan diserahkan kepada negara, dalan hal ini Bank Indonesia, sebagaimana berita acara pelaksanaan putusan pengadilan tertanggal 30 Maret 1993.