Cara Indonesia Atasi Aksi Ekstremisme Berbasis Kekerasan

Kompas.com - 23/01/2020, 12:32 WIB
Deputi Kerjasama Internasional Badan Nasional Terorisme (BNPT) Andhika Chrisnayudhanto Setelah Membuka Acara Regional Workshop on The Establishment of The National Action Plan on Preventing and Countering Violent Extremism di Hotel Gran Melia, Jakarta, Kamis (23/1/2020) KOMPAS.com/SANIA MASHABIDeputi Kerjasama Internasional Badan Nasional Terorisme (BNPT) Andhika Chrisnayudhanto Setelah Membuka Acara Regional Workshop on The Establishment of The National Action Plan on Preventing and Countering Violent Extremism di Hotel Gran Melia, Jakarta, Kamis (23/1/2020)
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Kerja Sama Internasional Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ( BNPT) Andhika Chrisnayudhanto mengatakan, Indonesia punya cara untuk mencegah dan menanggulangi ekstremisme berbasis kekerasan.

Salah satu caranya, kata dia, melalui rencana aksi nasional.

"Salah satu yang sedang digarap oleh BNPT adalah untuk membentuk rencana aksi nasional. Dalam pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme," kata Andhika di Hotel Gran Melia, Jakarta, Kamis (23/1/2020).

Baca juga: Seminar PSKP UGM Ulas Isu Ancaman Ekstremisme Agama di Indonesia

Andhika mengatakan, rencana aksi nasional adalah kegiatan yang diserukan secara global oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Rencana untuk Indonesia nantinya akan berbentuk sosialisasi ke daerah-daerah.

"Ini bentuknya sama mungkin kalau kita lihat rencana aksi HAM, nasional HAM, kemudian rencana aksi nasional dalam upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang," ujar Andhika.

"Kemudian ada yang disebut rencana aksi nasional penanggulangan tindak pidana pencucian uang. Jadi kita lihat ini dalam aspek bagaimana kita bisa mencegah," tuturnya.

Dia menjelaskan, aksi ini akan mulai dilakukan sepanjang 2020 hingga 2024.

Baca juga: Wapres: Jangan Sampai ASN Terpapar Paham Radikalisme

Namun, saat ini aksi itu belum bisa dilakukan karena masih menunggu peraturan presiden (perpres).

"Kalau untuk rencana aksi nasional ini itu bukan masa percobaan, tapi ada periodenya itu dari 2020 sampai 2024," ucapnya.

Andhika enggan berbicara banyak soal kondisi ekstremisme berbasis kekerasan yang ada di Indonesia.

Dia juga merahasiakan bagaimana hasil kajian BNPT terkait sejauh mana keadaan ekstremisme berbasis kekerasan di Tanah Air.

"Kajian ada, tapi kalau kita lihat dari dasar PP-nya kajian itu kan sifatnya rahasia," ucapnya.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah: New Normal Bukan Berarti Kembali seperti Sebelum Adanya Pandemi Covid-19

Pemerintah: New Normal Bukan Berarti Kembali seperti Sebelum Adanya Pandemi Covid-19

Nasional
Multitafsir soal Operasional Ojek di Masa Pandemi, Mendagri Revisi Keputusannya

Multitafsir soal Operasional Ojek di Masa Pandemi, Mendagri Revisi Keputusannya

Nasional
Berkapasitas 360 Pasien, RS Covid Pulau Galang Saat Ini Rawat 36 Orang

Berkapasitas 360 Pasien, RS Covid Pulau Galang Saat Ini Rawat 36 Orang

Nasional
1.382 Bencana Terjadi di Indonesia hingga Akhir Mei, Belum Termasuk Covid-19

1.382 Bencana Terjadi di Indonesia hingga Akhir Mei, Belum Termasuk Covid-19

Nasional
Sebelum Terapkan New Normal, Suatu Daerah Wajib Lakukan Sosialisasi hingga Simulasi

Sebelum Terapkan New Normal, Suatu Daerah Wajib Lakukan Sosialisasi hingga Simulasi

Nasional
Ini 5 Provinsi dengan Kenaikan Kasus Harian Covid-19 Terbanyak pada 31 Mei

Ini 5 Provinsi dengan Kenaikan Kasus Harian Covid-19 Terbanyak pada 31 Mei

Nasional
Aspek Ini yang Jadi Pertimbangan Pemerintah Sebelum Terapkan New Normal

Aspek Ini yang Jadi Pertimbangan Pemerintah Sebelum Terapkan New Normal

Nasional
Hingga 31 Mei, Jumlah ODP 49.936 Orang dan PDP 12.913 Orang

Hingga 31 Mei, Jumlah ODP 49.936 Orang dan PDP 12.913 Orang

Nasional
Pemerintah: New Normal Tidak Mungkin Dilakukan Serempak

Pemerintah: New Normal Tidak Mungkin Dilakukan Serempak

Nasional
Bertambah 11.470, Total 323.376 Spesimen Covid-19 Telah Diperiksa Hingga 31 Mei 2020

Bertambah 11.470, Total 323.376 Spesimen Covid-19 Telah Diperiksa Hingga 31 Mei 2020

Nasional
UPDATE: Sebaran 700 Kasus Baru Covid-19 pada 31 Mei

UPDATE: Sebaran 700 Kasus Baru Covid-19 pada 31 Mei

Nasional
Kerusuhan di AS Meluas, DPR Minta Pemerintah Pastikan Keselamatan WNI

Kerusuhan di AS Meluas, DPR Minta Pemerintah Pastikan Keselamatan WNI

Nasional
UPDATE: Kasus Kematian akibat Covid-19 Menjadi 1.613 Orang, Bertambah 40 Orang

UPDATE: Kasus Kematian akibat Covid-19 Menjadi 1.613 Orang, Bertambah 40 Orang

Nasional
UPDATE: Tambah 293 Orang, Pasien Covid-19 yang Sembuh Kini 7.308 Orang

UPDATE: Tambah 293 Orang, Pasien Covid-19 yang Sembuh Kini 7.308 Orang

Nasional
Politisi Nasdem Minta Daerah Zona Hijau Covid-19 Berlakukan New Normal

Politisi Nasdem Minta Daerah Zona Hijau Covid-19 Berlakukan New Normal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X