Cara Indonesia Atasi Aksi Ekstremisme Berbasis Kekerasan

Kompas.com - 23/01/2020, 12:32 WIB
Deputi Kerjasama Internasional Badan Nasional Terorisme (BNPT) Andhika Chrisnayudhanto Setelah Membuka Acara Regional Workshop on The Establishment of The National Action Plan on Preventing and Countering Violent Extremism di Hotel Gran Melia, Jakarta, Kamis (23/1/2020) KOMPAS.com/SANIA MASHABIDeputi Kerjasama Internasional Badan Nasional Terorisme (BNPT) Andhika Chrisnayudhanto Setelah Membuka Acara Regional Workshop on The Establishment of The National Action Plan on Preventing and Countering Violent Extremism di Hotel Gran Melia, Jakarta, Kamis (23/1/2020)
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Kerja Sama Internasional Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ( BNPT) Andhika Chrisnayudhanto mengatakan, Indonesia punya cara untuk mencegah dan menanggulangi ekstremisme berbasis kekerasan.

Salah satu caranya, kata dia, melalui rencana aksi nasional.

"Salah satu yang sedang digarap oleh BNPT adalah untuk membentuk rencana aksi nasional. Dalam pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme," kata Andhika di Hotel Gran Melia, Jakarta, Kamis (23/1/2020).

Baca juga: Seminar PSKP UGM Ulas Isu Ancaman Ekstremisme Agama di Indonesia


Andhika mengatakan, rencana aksi nasional adalah kegiatan yang diserukan secara global oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Rencana untuk Indonesia nantinya akan berbentuk sosialisasi ke daerah-daerah.

"Ini bentuknya sama mungkin kalau kita lihat rencana aksi HAM, nasional HAM, kemudian rencana aksi nasional dalam upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang," ujar Andhika.

"Kemudian ada yang disebut rencana aksi nasional penanggulangan tindak pidana pencucian uang. Jadi kita lihat ini dalam aspek bagaimana kita bisa mencegah," tuturnya.

Dia menjelaskan, aksi ini akan mulai dilakukan sepanjang 2020 hingga 2024.

Baca juga: Wapres: Jangan Sampai ASN Terpapar Paham Radikalisme

Namun, saat ini aksi itu belum bisa dilakukan karena masih menunggu peraturan presiden (perpres).

"Kalau untuk rencana aksi nasional ini itu bukan masa percobaan, tapi ada periodenya itu dari 2020 sampai 2024," ucapnya.

Andhika enggan berbicara banyak soal kondisi ekstremisme berbasis kekerasan yang ada di Indonesia.

Dia juga merahasiakan bagaimana hasil kajian BNPT terkait sejauh mana keadaan ekstremisme berbasis kekerasan di Tanah Air.

"Kajian ada, tapi kalau kita lihat dari dasar PP-nya kajian itu kan sifatnya rahasia," ucapnya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hadiri Kenduri Kebangsaan di Aceh Bersama Surya Paloh, Jokowi Layani Selfie Bareng Warga

Hadiri Kenduri Kebangsaan di Aceh Bersama Surya Paloh, Jokowi Layani Selfie Bareng Warga

Nasional
Setelah Wuhan, Pemerintah Segera Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess di Yokohama

Setelah Wuhan, Pemerintah Segera Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess di Yokohama

Nasional
Tolak RUU Ketahanan Keluarga, Komnas Perempuan Minta DPR Selesaikan RUU PKS

Tolak RUU Ketahanan Keluarga, Komnas Perempuan Minta DPR Selesaikan RUU PKS

Nasional
Polemik Pasal 170 RUU Cipta Kerja, Drafter Dinilai Tak Paham Keinginan Presiden

Polemik Pasal 170 RUU Cipta Kerja, Drafter Dinilai Tak Paham Keinginan Presiden

Nasional
Penjelasan KPK Hentikan 36 Kasus: Demi Kepastian Hukum dan Klaim Sesuai Aturan

Penjelasan KPK Hentikan 36 Kasus: Demi Kepastian Hukum dan Klaim Sesuai Aturan

Nasional
KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Bambang Widjojanto: Itu Bukan Prestasi

KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Bambang Widjojanto: Itu Bukan Prestasi

Nasional
Kemendagri Minta Pemda Alokasikan APBD untuk Pengembangan Perpustakaan

Kemendagri Minta Pemda Alokasikan APBD untuk Pengembangan Perpustakaan

Nasional
Akhir Februari, Kejagung Limpahkan Berkas Perkara Tiga Tersangka Kasus Jiwasraya

Akhir Februari, Kejagung Limpahkan Berkas Perkara Tiga Tersangka Kasus Jiwasraya

Nasional
Jokowi Ancam Tarik Sertifikat Perhutanan Sosial jika Lahan Tak Dikelola

Jokowi Ancam Tarik Sertifikat Perhutanan Sosial jika Lahan Tak Dikelola

Nasional
Sohibul Iman: Pak Prabowo Bilang ke Saya, Kawan Lama Jangan Ditinggalkan...

Sohibul Iman: Pak Prabowo Bilang ke Saya, Kawan Lama Jangan Ditinggalkan...

Nasional
Ramai Dikritik, PKS Sebut RUU Ketahanan Keluarga demi Generasi yang Lebih Baik

Ramai Dikritik, PKS Sebut RUU Ketahanan Keluarga demi Generasi yang Lebih Baik

Nasional
Istana Bantah Akan Ada Reshuffle Kabinet

Istana Bantah Akan Ada Reshuffle Kabinet

Nasional
Kejagung Deteksi Aset Para Tersangka Kasus Jiwasraya di Singapura dan Eropa

Kejagung Deteksi Aset Para Tersangka Kasus Jiwasraya di Singapura dan Eropa

Nasional
Polda Papua Diduga Lakukan Obstruction of Justice dalam Penanganan Peristiwa Paniai, Polri Tunggu Laporan Komnas HAM

Polda Papua Diduga Lakukan Obstruction of Justice dalam Penanganan Peristiwa Paniai, Polri Tunggu Laporan Komnas HAM

Nasional
Sabtu, Masyarakat Aceh Akan Serahkan Sejumlah Rekomendasi Akademik ke Presiden Jokowi

Sabtu, Masyarakat Aceh Akan Serahkan Sejumlah Rekomendasi Akademik ke Presiden Jokowi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X