Wapres: Jangan Sampai ASN Terpapar Paham Radikalisme

Kompas.com - 14/01/2020, 13:26 WIB
Maruf Amin saat memberikan sambutan dalam Mukernas MUI di Mandalika, Lombok, NTB. KOMPAS.com/IDHAM KHALIDMaruf Amin saat memberikan sambutan dalam Mukernas MUI di Mandalika, Lombok, NTB.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan agar aparatur sipil negara ( ASN) tak terpapar paham radikalisme.

Hal itu disampaikan Wapres dalam acara pemberian penghargaan kepada ASN berprestasi di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (14/1/2020).

"Jangan sampai pegawai (ASN) kita terpapar oleh paham yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kebangsaan dan kenegaraan kita yang sekarang itu disebut sebagai radikalisme, radikal terorisme. Itu sudah merambat kemana-mana," ujar Ma'ruf.

Baca juga: Temui Wapres, Ormas Mathlaul Anwar Bahas Penanganan Radikalisme

Ia mengatakan ASN harus memiliki komitmen kebangsaan yang kuat sehingga tak terpengaruh paham yang dapat memecah belah persatuan bangsa.

Selain itu, Ma'ruf berpesan agar ASN terus meningkatkan kompetensinya dan bisa memberi pelayanan prima kepada masyarakat.

Ia menambahkan, di era industri 4.0, ASN harus bisa cepat merespons kebutuhan publik.

Baca juga: Siap Tangkal Radikalisme ASN, Ini Langkah KemenPANRB

Ma'ruf mengatakan, saat ini masih ada kesan bahwa ASN belum bisa merespons kebutuhan publik secara cepat.

Ia meminta kesan tersebut dihilangkan dengan menunjukkan kinerja yang memuaskan.

"Ada istilah bahwa reformasi ini kita sudah mulai tapi baru menyentuh kulit-kulitnya tapi belum jantung dan belum paru-parunya, sehingga perlu ada pembedahan-pembedahan," ujar Wapres.

"Perlu ada motivasi-motivasi yang akhirnya sehingga birokrasi kita itu sebenarnya dituntut memiliki kompetensi sesuai dengan tuntutan dan juga memiliki komitmen terhadap kebangsaan dan kenegaraan kita," lanjut dia.

Baca juga: Komnas HAM Kritik SKB 11 Menteri soal Penanganan Radikalisme di Lingkungan ASN

Sebelumnya, pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 11 menteri dan kepala badan tentang penanganan radikalisme pada aparatur sipil negara (ASN) sejak pertengahan November 2019.

Ada enam menteri yang ikut di dalamnya, yaitu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Komunikasi dan Informatika.

Selain itu, SKB melibatkan Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), dan Komisi Aparatur Sipil Negara.

Salah satu poin yang tak boleh dilanggar ASN adalah memberikan pendapat lisan maupun tulisan di media sosial yang bermuatan ujaran kebencian terhadap Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan pemerintah.

 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Lonjakan Kasus Baru Covid-19 Harus Jadi Peringatan Bersama

Satgas: Lonjakan Kasus Baru Covid-19 Harus Jadi Peringatan Bersama

Nasional
Menko PMK Minta Fasilitas PON di Papua Tidak Disia-siakan

Menko PMK Minta Fasilitas PON di Papua Tidak Disia-siakan

Nasional
Djoko Tjandra Sebut Tommy Sumardi Besan mantan PM Malaysia Najib Razak

Djoko Tjandra Sebut Tommy Sumardi Besan mantan PM Malaysia Najib Razak

Nasional
Satgas Klaim Kesiapan Cold Chain untuk Distribusi Vaksin Covid-19 Capai 97 Persen

Satgas Klaim Kesiapan Cold Chain untuk Distribusi Vaksin Covid-19 Capai 97 Persen

Nasional
Kerangka Pelibatan TNI Atasi Terorisme Perlu Diperjelas

Kerangka Pelibatan TNI Atasi Terorisme Perlu Diperjelas

Nasional
Djoko Tjandra ke London dan Paris untuk Urus Red Notice atas Namanya di Interpol

Djoko Tjandra ke London dan Paris untuk Urus Red Notice atas Namanya di Interpol

Nasional
Kasus Raibnya Uang Winda Earl di Maybank, Pengakuan Tersangka hingga Dugaan Penerima Dana

Kasus Raibnya Uang Winda Earl di Maybank, Pengakuan Tersangka hingga Dugaan Penerima Dana

Nasional
Surat untuk Puan Maharani: Bersusah Payah Kami Bersuara, tetapi Tidak Didengar...

Surat untuk Puan Maharani: Bersusah Payah Kami Bersuara, tetapi Tidak Didengar...

Nasional
Berkat Mobile JKN, Ibu Rumah Tangga Ini Mudah Akses Layanan Kesehatan

Berkat Mobile JKN, Ibu Rumah Tangga Ini Mudah Akses Layanan Kesehatan

Nasional
Epidemiolog: Kasus Covid-19 Bertambah 4.000 Lebih Per Hari, Indonesia Belum Aman dari Pandemi

Epidemiolog: Kasus Covid-19 Bertambah 4.000 Lebih Per Hari, Indonesia Belum Aman dari Pandemi

Nasional
Tiga RUU Belum Disepakati, Prolegnas Prioritas 2021 Diputuskan Hari Ini

Tiga RUU Belum Disepakati, Prolegnas Prioritas 2021 Diputuskan Hari Ini

Nasional
Pemerintah Finalisasi Pemetaan Daerah Prioritas Vaksin Covid-19

Pemerintah Finalisasi Pemetaan Daerah Prioritas Vaksin Covid-19

Nasional
Jelang Pilkada, Satgas Wanti-wanti Jangan Sampai Ada Kerumunan di TPS

Jelang Pilkada, Satgas Wanti-wanti Jangan Sampai Ada Kerumunan di TPS

Nasional
Dugaan Keterlibatan Pemberi Suap Lain Dalam Kasus Edhy Prabowo

Dugaan Keterlibatan Pemberi Suap Lain Dalam Kasus Edhy Prabowo

Nasional
Bareskrim Telusuri Aliran Dana Kasus Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group

Bareskrim Telusuri Aliran Dana Kasus Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X