Wapres: Jangan Sampai ASN Terpapar Paham Radikalisme

Kompas.com - 14/01/2020, 13:26 WIB
Maruf Amin saat memberikan sambutan dalam Mukernas MUI di Mandalika, Lombok, NTB. KOMPAS.com/IDHAM KHALIDMaruf Amin saat memberikan sambutan dalam Mukernas MUI di Mandalika, Lombok, NTB.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan agar aparatur sipil negara ( ASN) tak terpapar paham radikalisme.

Hal itu disampaikan Wapres dalam acara pemberian penghargaan kepada ASN berprestasi di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (14/1/2020).

"Jangan sampai pegawai (ASN) kita terpapar oleh paham yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kebangsaan dan kenegaraan kita yang sekarang itu disebut sebagai radikalisme, radikal terorisme. Itu sudah merambat kemana-mana," ujar Ma'ruf.

Baca juga: Temui Wapres, Ormas Mathlaul Anwar Bahas Penanganan Radikalisme

Ia mengatakan ASN harus memiliki komitmen kebangsaan yang kuat sehingga tak terpengaruh paham yang dapat memecah belah persatuan bangsa.

Selain itu, Ma'ruf berpesan agar ASN terus meningkatkan kompetensinya dan bisa memberi pelayanan prima kepada masyarakat.

Ia menambahkan, di era industri 4.0, ASN harus bisa cepat merespons kebutuhan publik.

Baca juga: Siap Tangkal Radikalisme ASN, Ini Langkah KemenPANRB

Ma'ruf mengatakan, saat ini masih ada kesan bahwa ASN belum bisa merespons kebutuhan publik secara cepat.

Ia meminta kesan tersebut dihilangkan dengan menunjukkan kinerja yang memuaskan.

"Ada istilah bahwa reformasi ini kita sudah mulai tapi baru menyentuh kulit-kulitnya tapi belum jantung dan belum paru-parunya, sehingga perlu ada pembedahan-pembedahan," ujar Wapres.

"Perlu ada motivasi-motivasi yang akhirnya sehingga birokrasi kita itu sebenarnya dituntut memiliki kompetensi sesuai dengan tuntutan dan juga memiliki komitmen terhadap kebangsaan dan kenegaraan kita," lanjut dia.

Baca juga: Komnas HAM Kritik SKB 11 Menteri soal Penanganan Radikalisme di Lingkungan ASN

Sebelumnya, pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 11 menteri dan kepala badan tentang penanganan radikalisme pada aparatur sipil negara (ASN) sejak pertengahan November 2019.

Ada enam menteri yang ikut di dalamnya, yaitu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Komunikasi dan Informatika.

Selain itu, SKB melibatkan Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), dan Komisi Aparatur Sipil Negara.

Salah satu poin yang tak boleh dilanggar ASN adalah memberikan pendapat lisan maupun tulisan di media sosial yang bermuatan ujaran kebencian terhadap Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan pemerintah.

 

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kajari Bantul Sembuh, Kejaksaan Agung Termotivasi Mengatasi Covid-19

Kajari Bantul Sembuh, Kejaksaan Agung Termotivasi Mengatasi Covid-19

Nasional
Telegram Kapolri, Pemain Harga dan TImbun Kebutuhan Saat Wabah Covid-19 Jadi Incaran

Telegram Kapolri, Pemain Harga dan TImbun Kebutuhan Saat Wabah Covid-19 Jadi Incaran

Nasional
Penghina Presiden dan Pejabat dalam Penanganan Covid-19 Terancam Sanksi Penjara

Penghina Presiden dan Pejabat dalam Penanganan Covid-19 Terancam Sanksi Penjara

Nasional
Pemerintah Telah Menguji 9.712 Spesimen dalam Tes Covid-19

Pemerintah Telah Menguji 9.712 Spesimen dalam Tes Covid-19

Nasional
Pemerintah Terima Donasi Rp 82 Miliar untuk Penanganan Corona, Masyarakat Jangan Berkecil Hati

Pemerintah Terima Donasi Rp 82 Miliar untuk Penanganan Corona, Masyarakat Jangan Berkecil Hati

Nasional
Daerah Bisa Ajukan Pembatasan Sosial ke Pemerintah Pusat jika Penuhi Dua Kriteria

Daerah Bisa Ajukan Pembatasan Sosial ke Pemerintah Pusat jika Penuhi Dua Kriteria

Nasional
Masyarakat Diminta Bersihkan Sarang Nyamuk untuk Hindari Penyakit Demam Berdarah

Masyarakat Diminta Bersihkan Sarang Nyamuk untuk Hindari Penyakit Demam Berdarah

Nasional
Jubir Pemerintah: Sesuai Rekomendasi WHO, Mulai Hari Ini Semua Gunakan Masker

Jubir Pemerintah: Sesuai Rekomendasi WHO, Mulai Hari Ini Semua Gunakan Masker

Nasional
Sebaran 181 Kasus Baru Covid-19, Pasien Bertambah di 13 Provinsi

Sebaran 181 Kasus Baru Covid-19, Pasien Bertambah di 13 Provinsi

Nasional
Kemenkes: Pembatasan Sosial Berskala Besar Beda dengan Karantina

Kemenkes: Pembatasan Sosial Berskala Besar Beda dengan Karantina

Nasional
Cegah Covid-19 Saat Mudik, Harga Tiket Naik dan Penumpang Dibatasi

Cegah Covid-19 Saat Mudik, Harga Tiket Naik dan Penumpang Dibatasi

Nasional
Sebaran Covid-19 di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 1.124 Kasus

Sebaran Covid-19 di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 1.124 Kasus

Nasional
Bertambah 14, Total 164 Orang Sembuh dari Covid-19

Bertambah 14, Total 164 Orang Sembuh dari Covid-19

Nasional
Polri Bakal Sanksi Siapa Pun yang Halangi Petugas Tangani Covid-19

Polri Bakal Sanksi Siapa Pun yang Halangi Petugas Tangani Covid-19

Nasional
UPDATE: Tambah 7, Total Pasien Covid-19 Meninggal Ada 198 Orang

UPDATE: Tambah 7, Total Pasien Covid-19 Meninggal Ada 198 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X