Kompas.com - 22/01/2020, 15:16 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan 50 Rancangan Undang-Undang (RUU) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2020 pada rapat Paripurna ke-8 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/1/2020).

Sesi pengesahan 50 RUU masuk ke prolegnas prioritas tahun 2020 ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Cak Imin.

Awalnya, Ketua Badan Legislasi (Baleg) Supratman Andi Agtas mengatakan, dalam rapat bersama Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pada 16 Januari 2020, seluruh komisi dan fraksi DPR menyetujui 50 RUU masuk dalam prolegnas prioritas tahun 2020.

Kendati demikian, Supratman mengatakan, ada perubahan pada sejumlah RUU. Salah satu perubahan RUU adalah RUU Sistem Pendidikan Nasional yang semula usulan Komisi X DPR menjadi usulan pemerintah.

"Kemudian, RUU Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang semula usulan pemerintah menjadi usulan DPR," ujarnya.

Baca juga: DPR Gelar Rapat Paripurna Sahkan 50 RUU Prolegnas Prioritas Termasuk Omnibus Law

Setelah itu, Muhaimin meminta persetujuan seluruh anggota dewan yang hadir untuk mengesahkan 50 RUU prolegnas prioritas tersebut.

"Baik lah, para peserta rapat paripurna, setelah kita mendengar ketua Baleg menyampaikan hasil rapat Baleg, apakah 50 RUU prolegnas prioritas dapat disetujui?," tanya Muhaimin.

"Setuju," jawab seluruh anggota DPR yang hadir.

Berikut 50 RUU prolegnas prioritas 2020:

1. RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber

2. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

3. RUU tentang Pertanahan

4. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

5. RUU tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

6. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

7. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

8. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

9. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

10. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

11. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

12. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

13. RUU Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

14. RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan

15. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

16. RUU tentang Perlindungan dan Bantuan Sosial

17. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan

18. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

19. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI

20. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka

21. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai

22. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

23. RUU tentang Penyadapan

24. RUU tentang Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila

25. RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

26. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN

27. RUU tentang Sistem Perposan dan Logistik Nasional

28. RUU tentang Sistem Kesehatan Nasional

29. RUU tentang Kefarmasian (Omnibus Law)

30. RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual

31. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua

32. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat

33. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran

34. RUU tentang Kependudukan dan Keluarga Nasional

35. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional

36. RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak

37. RUU tentang Ketahanan Keluarga

38. RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol

39. RUU tentang Profesi Psikologi

40. RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama

41. RUU tentang Cipta Lapangan Kerja (Omnibus Law)

42. RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian (Omnibus Law)

43. RUU tentang Perlindungan Data Pribadi

44. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Narkotika

45. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

46. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK

47. RUU tentang Ibu Kota Negara (Omnibus Law)

48. RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

49. RUU tentang Daerah Kepulauan

50. RUU tentang Bakamla

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fadli Zon Kenang Saat Gerindra Mati-matian Dukung Anies Jadi Gubernur DKI Jakarta

Fadli Zon Kenang Saat Gerindra Mati-matian Dukung Anies Jadi Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Istri dan Anak Lukas Enembe Tak Penuhi Panggilan, Ini Kata KPK

Istri dan Anak Lukas Enembe Tak Penuhi Panggilan, Ini Kata KPK

Nasional
Jelang KTT G20, Kemenkes Siapkan Layanan Kesehatan hingga Aplikasi PeduliLindungi 13 Bahasa

Jelang KTT G20, Kemenkes Siapkan Layanan Kesehatan hingga Aplikasi PeduliLindungi 13 Bahasa

Nasional
Bareskrim Tangkap 3 Tersangka Kasus Peredaran Uang Palsu di Karawang

Bareskrim Tangkap 3 Tersangka Kasus Peredaran Uang Palsu di Karawang

Nasional
Nasdem Cepat-cepat Deklarasikan Anies Capres, Gerindra: Mungkin untuk Dapat Efek Ekor Jas

Nasdem Cepat-cepat Deklarasikan Anies Capres, Gerindra: Mungkin untuk Dapat Efek Ekor Jas

Nasional
Jokowi: Pengembangan Ekonomi Kreatif Harus Dipacu Agar Lebih Maju

Jokowi: Pengembangan Ekonomi Kreatif Harus Dipacu Agar Lebih Maju

Nasional
KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo Apresiasi Tim Demo Udara HUT Ke-77 TNI

KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo Apresiasi Tim Demo Udara HUT Ke-77 TNI

Nasional
Bertemu dengan Ketua Parlemen Ukraina, Puan Dukung Perdamaian Ukraina dan Rusia

Bertemu dengan Ketua Parlemen Ukraina, Puan Dukung Perdamaian Ukraina dan Rusia

Nasional
Usut Suap Pembelian Pesawat Garuda, KPK Geledah Rumah dan Kantor di Tangsel dan Jakarta

Usut Suap Pembelian Pesawat Garuda, KPK Geledah Rumah dan Kantor di Tangsel dan Jakarta

Nasional
KPK Telah Periksa 16 Saksi Suap Pembelian Airbus Garuda Indonesia

KPK Telah Periksa 16 Saksi Suap Pembelian Airbus Garuda Indonesia

Nasional
Saat Ferdy Sambo Minta Maaf kepada Keluarga Brigadir J Jelang Persidangan...

Saat Ferdy Sambo Minta Maaf kepada Keluarga Brigadir J Jelang Persidangan...

Nasional
Waketum Golkar Sebut Pernyataan Akbar Tanjung ke Anies Sebatas Ucapan Selamat

Waketum Golkar Sebut Pernyataan Akbar Tanjung ke Anies Sebatas Ucapan Selamat

Nasional
Puan Maharani Dorong Perdamaian Ukraina dengan Rusia

Puan Maharani Dorong Perdamaian Ukraina dengan Rusia

Nasional
TGIPF Akan Temui Semua Pihak Terkait Tragedi Kanjuruhan

TGIPF Akan Temui Semua Pihak Terkait Tragedi Kanjuruhan

Nasional
Wapres Akan Dorong Kerja Sama Tanggulangi Perubahan Iklim di KTT COP27

Wapres Akan Dorong Kerja Sama Tanggulangi Perubahan Iklim di KTT COP27

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.