Mahfud MD Pastikan Omnibus Law Tak Hapus Undang-Undang Sebelumnya

Kompas.com - 22/01/2020, 12:50 WIB
Menko Polhukam Mahfud MD memberikan keterangan pers di Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (12/12/2019). Menko Polhukam menjamin keamanan dan situasi yang kondusif jelang Natal dan Tahun Baru 2020. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/aww. ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYATMenko Polhukam Mahfud MD memberikan keterangan pers di Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (12/12/2019). Menko Polhukam menjamin keamanan dan situasi yang kondusif jelang Natal dan Tahun Baru 2020. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/aww.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD memastikan omnibus law tak akan menghapus peraturan perundang-undang lainnya yang berkaitan, seperti undang-undang izin usaha, perpajakan, dan lain sebagainya.

Mahfud mengatakan omnibus law hanya akan menghapus pasal-pasal di undang-undang lama yang dibahas dan diperbaharui dalam omnibus law.

"Yang dicabut dengan resmi itu pasal berapa, itu yang akan dilakukan. Karena di undang-undang itu nanti undang-undang nomor sekian, pasal sekian, ayat sekian dicabut. Berlaku yang ini, yang lain, yang tidak dicabut tetap berlaku," ujar Mahfud di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu (22/1/2020).

"Jadi jangan khawatir. Yang tidak baca undang-undangnya lalu menganggap, wah ini habis kewenangan saya. Enggak, masih tetap. Cuma menyangkut prosedur dipermudah," ujar dia.

Baca juga: DPR Gelar Rapat Paripurna Sahkan 50 RUU Prolegnas Prioritas Termasuk Omnibus Law

Karena itu, Mahfud meminta pihak-pihak yang tidak setuju dengan omnibus law mempelajarinya terlebih dahulu dan memberi masukan kepada pemerintah dan DPR.

Ia pun menambahkan omnibus law sejatinya bukan membahas soal investasi, tetapi ihwal penciptaan lapangan pekerjaan.

"Menyangkut soal penciptaan lapangan kerjanya. Misalnya membuka lebar lapangan kerja domestik misalnya. Itu masuk di situ semua," lanjut dia.

Sebelumnya diberitakan, DPR dan pemerintah telah menyepakati program legislasi ( prolegnas prioritas) tahun 2020.

Baca juga: Jimly Asshiddiqie Minta Pendemo Tak Anti Omnibus Law, tetapi Pantau Isinya

Ada 50 rancangan undang-undang (RUU) dalam Prolegnas Prioritas 2020, di antaranya RUU Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Selain itu, ada empat omnibus law yang masuk Prolegnas Prioritas 2020.

Empat omnibus law itu yakni RUU Kefarmasian, RUU Cipta Lapangan Kerja, RUU Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian, dan RUU Ibu Kota Negara.

"Prinsipnya seluruh fraksi setuju terhadap 50 RUU yang kita tetapkan hari ini," ujar Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/1/2020).

Selanjutnya, Supratman mengatakan, perubahan Prolegnas Prioritas 2020 akan segera disahkan dalam rapat paripurna DPR.

Baca tentang
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dampak Wabah Covid-19, KPU Buka Opsi Tunda Pilkada 2020 Selama 1 Tahun

Dampak Wabah Covid-19, KPU Buka Opsi Tunda Pilkada 2020 Selama 1 Tahun

Nasional
Ini Sebaran Pasien Positif Covid-19 di 30 Provinsi per 29 Maret

Ini Sebaran Pasien Positif Covid-19 di 30 Provinsi per 29 Maret

Nasional
Rumah Sakit Diprioritaskan bagi Pasien Covid-19 yang Tak Mungkin Isolasi Mandiri

Rumah Sakit Diprioritaskan bagi Pasien Covid-19 yang Tak Mungkin Isolasi Mandiri

Nasional
Yurianto: Pemeriksaan Covid-19 Sudah Dilakukan terhadap Lebih dari 6.500 Orang

Yurianto: Pemeriksaan Covid-19 Sudah Dilakukan terhadap Lebih dari 6.500 Orang

Nasional
Sulawesi Barat Catat Kasus Perdana, Total 30 Provinsi dengan Pasien Covid-19

Sulawesi Barat Catat Kasus Perdana, Total 30 Provinsi dengan Pasien Covid-19

Nasional
UPDATE: Pasien Covid-19 yang Meninggal Jadi 114 Orang

UPDATE: Pasien Covid-19 yang Meninggal Jadi 114 Orang

Nasional
UPDATE 29 Maret: 64 Pasien Covid-19 Dinyatakan Sembuh

UPDATE 29 Maret: 64 Pasien Covid-19 Dinyatakan Sembuh

Nasional
Psikolog soal Psikosomatis Saat Pandemi Covid-19: Bisa Jadi Sesak Itu karena Cemas

Psikolog soal Psikosomatis Saat Pandemi Covid-19: Bisa Jadi Sesak Itu karena Cemas

Nasional
UPDATE: Bertambah 130, Kini Ada 1.285 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Bertambah 130, Kini Ada 1.285 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Bareskrim Polri Panggil Rocky Gerung terkait Laporan Politikus PDI-P Henry Yosodiningrat

Bareskrim Polri Panggil Rocky Gerung terkait Laporan Politikus PDI-P Henry Yosodiningrat

Nasional
BNPB Rekrut 5.816 Relawan Percepatan Penanganan Corona

BNPB Rekrut 5.816 Relawan Percepatan Penanganan Corona

Nasional
Tingkatkan Imunitas Hadapi Covid-19, Berjemur Cukup 15 Menit Saja

Tingkatkan Imunitas Hadapi Covid-19, Berjemur Cukup 15 Menit Saja

Nasional
Dijadwal Beroperasi Senin, Pembangunan RS Darurat Covid-19 Pulau Galang Tinggal 9 Persen

Dijadwal Beroperasi Senin, Pembangunan RS Darurat Covid-19 Pulau Galang Tinggal 9 Persen

Nasional
Anak-anak Berpotensi Jadi Carrier Covid-19, Lansia Harus Hati-hati ketika Kontak dengan Cucunya

Anak-anak Berpotensi Jadi Carrier Covid-19, Lansia Harus Hati-hati ketika Kontak dengan Cucunya

Nasional
AHY Intruksikan Kader Partai Demokrat Minimalisasi Mudik Lebaran

AHY Intruksikan Kader Partai Demokrat Minimalisasi Mudik Lebaran

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X