Komisi VI Bentuk Panja Jiwasraya, Fraksi Demokrat Tak Serahkan Nama

Kompas.com - 21/01/2020, 19:16 WIB
Warga melintas di depan kantor Asuransi Jiwasraya di Jalan Juanda, Jakarta, Rabu (11/12/2019). Pemerintah sudah memiliki skenario untuk menangani masalah kekurangan modal PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yakni dengan cara pembentukan holding asuransi atau penerbitan obligasi subordinasi atau mandatory convertible bond (MCB) dan pembentukan anak usaha PT Jiwasraya Putra. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/wsj. ANTARAFOTO/GALIH PRADIPTAWarga melintas di depan kantor Asuransi Jiwasraya di Jalan Juanda, Jakarta, Rabu (11/12/2019). Pemerintah sudah memiliki skenario untuk menangani masalah kekurangan modal PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yakni dengan cara pembentukan holding asuransi atau penerbitan obligasi subordinasi atau mandatory convertible bond (MCB) dan pembentukan anak usaha PT Jiwasraya Putra. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi VI DPR mengesahkan nama-nama Panitia Kerja (Panja) kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dalam rapat kerja internal di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2020).

Namun, Fraksi Partai Demokrat tidak mengirimkan nama-nama untuk menjadi anggota Panja Jiwasraya.

Wakil Ketua Komisi VI Martin Manurung mengatakan hal itu terjadi karena Fraksi Partai Demokrat belum menentukan sikapnya secara resmi terkait keputusan pembentukan panja.

"Mereka memang menunggu keputusan dari fraksi terkait dengan nama-nama yang akan diajukan ataukah fraksi Partai Demokrat memutuskan yang lain. Jadi kita masih menunggu," kata Martin.

Baca juga: Komisi VI dan XI Bentuk Panja Jiwasraya, Demokrat Ngotot Ingin Pansus

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI Aria Bima mengatakan, dalam rapat kerja Komisi VI sebelumnya, ada dua fraksi yang ingin membentuk Panitia Khusus (Pansus) yaitu Fraksi PKS dan Partai Demokrat.

Namun, Komisi VI akhirnya memutuskan membentuk panja, sehingga Fraksi PKS dan Partai Demokrat harus kembali memutuskan sikap internal fraksi.

"Nah hari ini kita memutuskan untuk follow up dari keputusan rapat internal komisi VI yaitu penetapan anggota panja dan pimpinan panja," kata Aria.

Aria mengatakan, tidak ada tengat waktu untuk Partai Demokrat mengajukan nama-nama anggota dalam Panja Jiwasraya.

Menurut dia, Panja tetap akan bekerja meskipun Demokrat belum mengajukan nama anggota dalam Panja.

"Kami tidak harus menunggu lengkap baru panja bekerja. Minggu ini bisa kerja," ujarnya.

Baca juga: Komisi VI DPR Sahkan Anggota Panja Jiwasraya

Sebelumnya diberitakan, Komisi VI DPR mengesahkan nama-nama anggota Panitia Kerja (Panja) terkait kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Wakil Ketua Komisi Martin Manurung mengatakan, semua fraksi di DPR menyerahkan nama-nama anggota, kecuali fraksi Partai Demorkat.

Selain mengesahkan Panja Jiwasraya, Komisi VI juga mengesahkan dua panja yaitu Perdagangan Komoditas Ekspor dan BUMN Energi.

"Hari ini Komisi VI mengesahkan tiga panja. Satu, Panja Permasalahan Asuransi Jiwasraya, Panja Perdagangan Komoditas Ekspor dan Panja BUMN Energi," kata Martin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Baca tentang
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Besok, Pemkot Bogor Lakukan Simulasi Rencana Karantina Wilayah

Besok, Pemkot Bogor Lakukan Simulasi Rencana Karantina Wilayah

Nasional
Begini Gambaran Karantina Wilayah Menurut Mahfud MD

Begini Gambaran Karantina Wilayah Menurut Mahfud MD

Nasional
Wali Kota: Pejabat Pemkot Bekasi Positif Covid-19,  Sempat Didiagnosa Tifus

Wali Kota: Pejabat Pemkot Bekasi Positif Covid-19, Sempat Didiagnosa Tifus

Nasional
Mahfud MD: DKI Kirim Surat kepada Presiden Minta Karantina Wilayah

Mahfud MD: DKI Kirim Surat kepada Presiden Minta Karantina Wilayah

Nasional
Covid-19 Mewabah, DPR Tetap Gelar Rapat Paripurna Senin Besok

Covid-19 Mewabah, DPR Tetap Gelar Rapat Paripurna Senin Besok

Nasional
Pandemi Covid-19, Perppu Penundaan Pilkada 2020 Dinilai Penuhi Syarat untuk Diterbitkan

Pandemi Covid-19, Perppu Penundaan Pilkada 2020 Dinilai Penuhi Syarat untuk Diterbitkan

Nasional
KPU Disebut Tak Punya Kewenangan Tunda Penyelenggaraan Pilkada 2020

KPU Disebut Tak Punya Kewenangan Tunda Penyelenggaraan Pilkada 2020

Nasional
Pemerintah: Lindungi yang Sakit Covid-19, Jangan Distigmatisasi...

Pemerintah: Lindungi yang Sakit Covid-19, Jangan Distigmatisasi...

Nasional
Soal Skema Penutupan Jalan di DKI, Korlantas: Tunggu Kebijakan Pemerintah

Soal Skema Penutupan Jalan di DKI, Korlantas: Tunggu Kebijakan Pemerintah

Nasional
Dompet Dhuafa Produksi dan Distribusikan Bilik Disinfektan ke RSD Wisma Atlet

Dompet Dhuafa Produksi dan Distribusikan Bilik Disinfektan ke RSD Wisma Atlet

Nasional
Melalui Ngaji Online Bareng, Taqy Malik dan Fathur Ajak Masyarakat Berdonasi

Melalui Ngaji Online Bareng, Taqy Malik dan Fathur Ajak Masyarakat Berdonasi

Nasional
Dampak Wabah Covid-19, KPU Buka Opsi Tunda Pilkada 2020 Selama 1 Tahun

Dampak Wabah Covid-19, KPU Buka Opsi Tunda Pilkada 2020 Selama 1 Tahun

Nasional
Ini Sebaran Pasien Positif Covid-19 di 30 Provinsi per 29 Maret

Ini Sebaran Pasien Positif Covid-19 di 30 Provinsi per 29 Maret

Nasional
Rumah Sakit Diprioritaskan bagi Pasien Covid-19 yang Tak Mungkin Isolasi Mandiri

Rumah Sakit Diprioritaskan bagi Pasien Covid-19 yang Tak Mungkin Isolasi Mandiri

Nasional
Yurianto: Pemeriksaan Covid-19 Sudah Dilakukan terhadap Lebih dari 6.500 Orang

Yurianto: Pemeriksaan Covid-19 Sudah Dilakukan terhadap Lebih dari 6.500 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X