Diminta Hakim Kembalikan Uang Sitaan dari Ruangan Lukman Hakim, Ini Jawaban KPK

Kompas.com - 21/01/2020, 08:14 WIB
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri memberi keterangan kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Senin (13/1/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DPlt Juru Bicara KPK Ali Fikri memberi keterangan kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Senin (13/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) belum menentukan sikap atas putusan majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta terhadap mantan Ketua Umum PPP, Romahurmuziy alias Romy.

Salah satunya terkait dengan putusan hakim yang memerintahkan agar KPK mengembalikan sejumlah uang yang disita saat menggeledah ruang kerja mantan Menteri Agama Lukman, Hakim Saifuddin.

Adapun Romy merupakan terdakwa kasus dugaan suap terkait seleksi jabatan di Kemenag Jawa Timur.

"Pertama, saya belum mendapat laporan langsung dari putusan sidang, sehingga kami belum bisa mempertimbangkan apa langkah kami menyikapi putusan," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat dikonfirmasi, Selasa (21/1/2020).

Baca juga: Hakim Perintahkan KPK Kembalikan Uang yang Disita dari Ruang Kerja Lukman Hakim Saifuddin

Ghufron menegaskan, pada dasarnya jika putusan hakim atas Romy sudah berkekuatan hukum tetap, berbagai putusan hakim dalam perkara Romy itu tentunya akan dilaksanakan KPK.

"Kalau sudah nanti incraht atau berkepastian hukum, semua perintah hakim akan kami laksanakan," kata dia. 

Sebelumnya, majelis hakim memerintahkan KPK untuk mengembalikan uang yang disita dari ruang kerja Lukman Hakim Saifuddin.

Sebab, menurut hakim, uang itu tidak ada kaitannya dengan terdakwa Romy. 

"Majelis mempertimbangkan bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan tidak ada fakta yang menerangkan uang tersebut ada hubungannya dengan perbuatan terdakwa (Romy) dalam perkara ini," kata hakim Muhammad Idris Muhammad Amin di persidangan, Senin (20/1/2020).

"Maka terhadap uang tersebut harus dikembalikan dari mana barang itu disita kepada saksi Lukman Hakim Saifuddin," ucap hakim Idris.

Halaman:
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Seleksi Deputi Penindakan KPK Mengerucut ke Tiga Kandidat

Seleksi Deputi Penindakan KPK Mengerucut ke Tiga Kandidat

Nasional
Update 30 Maret: 1.414 Kasus Positif Covid-19 di 31 Provinsi, Persentase Kematian 8,63 Persen

Update 30 Maret: 1.414 Kasus Positif Covid-19 di 31 Provinsi, Persentase Kematian 8,63 Persen

Nasional
Pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja di Tengah Wabah Virus Corona

Pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja di Tengah Wabah Virus Corona

Nasional
Bahaya Penyemprotan Disinfektan ke Tubuh Manusia, Tak Efektif Cegah Virus Corona

Bahaya Penyemprotan Disinfektan ke Tubuh Manusia, Tak Efektif Cegah Virus Corona

Nasional
Penundaan Pemungutan Suara Pilkada 2020 akibat Wabah Virus Corona

Penundaan Pemungutan Suara Pilkada 2020 akibat Wabah Virus Corona

Nasional
Tiga Dasar Hukum Pembatasan Sosial Skala Besar dan Darurat Sipil, Salah Satunya Perppu Era Soekarno

Tiga Dasar Hukum Pembatasan Sosial Skala Besar dan Darurat Sipil, Salah Satunya Perppu Era Soekarno

Nasional
Perkara Jiwasraya, Kejagung Periksa Pengelola Saham Benny Tjokro

Perkara Jiwasraya, Kejagung Periksa Pengelola Saham Benny Tjokro

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, DPR Minta Dananya Dialokasikan untuk Penanganan Covid-19

Pilkada 2020 Ditunda, DPR Minta Dananya Dialokasikan untuk Penanganan Covid-19

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Bawaslu Minta Kepastian Pelaksanaan Pilkada Selanjutnya Dimasukkan dalam Perppu

Pilkada 2020 Ditunda, Bawaslu Minta Kepastian Pelaksanaan Pilkada Selanjutnya Dimasukkan dalam Perppu

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda karena Covid-19, Presiden Segera Terbitkan Perppu

Pilkada 2020 Ditunda karena Covid-19, Presiden Segera Terbitkan Perppu

Nasional
Komisi II Usulkan Opsi Pilkada Dilanjut Paling Lambat Desember 2020

Komisi II Usulkan Opsi Pilkada Dilanjut Paling Lambat Desember 2020

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Anggaran Direalokasi untuk Penanganan Corona

Pilkada 2020 Ditunda, Anggaran Direalokasi untuk Penanganan Corona

Nasional
Penundaan Hari Pencoblosan Pilkada 2020 Akan Diatur di Perppu

Penundaan Hari Pencoblosan Pilkada 2020 Akan Diatur di Perppu

Nasional
KPU: Tampaknya Pilkada 2020 Tak Bisa Dilaksanakan Tahun 2020

KPU: Tampaknya Pilkada 2020 Tak Bisa Dilaksanakan Tahun 2020

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Ini Tiga Opsi Terkait Pelaksanaannya

Pilkada 2020 Ditunda, Ini Tiga Opsi Terkait Pelaksanaannya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X