Aktivis Sebut Omnibus Law Tidak Berpihak pada Perempuan, Ini Sebabnya

Kompas.com - 19/01/2020, 20:47 WIB
Acara Diskusi Publik Bertajuk Omnibus Law untuk Siapa? di Kantor LBH Jakarta, Minggu (19/1/2020) KOMPAS.com/SANIA MASHABIAcara Diskusi Publik Bertajuk Omnibus Law untuk Siapa? di Kantor LBH Jakarta, Minggu (19/1/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Perempuan Mahardika Mutiara Ika Pratiwi menilai, RUU Omnibus Law tidak berpihak pada perempuan.

"Bahwa tidak ada satu pun pasal (yang terdapat) kata perempuan dalam RUU yang beredar," kata Ika dalam diskusi publik bertajuk 'Omnibus Law untuk Siapa?' di Kantor LBH Jakarta, Minggu (19/1/2020).

"Tidak ada satu kata pun yang menyebut perempuan sebagai tenaga kerja yang berkontribusi terhadap produksi," lanjut dia.

Baca juga: Draft RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Rampung Senin Pekan Depan

Maka dari itu, pihaknya menolak RUU tersebut disahkan menjadi undang-undang.

Ika menambahkan, hak perempuan sebagai pekerja pada undang-undang yang saat ini berlaku sudah terbilang sedikit.

Omnibus law semakin mengeliminasi hak perempuan.

"Kita melihat di UU yang sudah ada pun masih ada kesenjangan dan kekurangan yang harusnya direvisi. Oleh pemerintah, malah dirapel di Omnibus Law," ungkap dia.

Baca juga: Soal Omnibus Law, Nasdem Minta Pemerintah Perhatikan Aspirasi Rakyat

Ika mengatakan, semestinya ada beberapa kondisi pekerja perempuan yang harus diperhatikan dalam undang-undang pekerja yang baru.

Salah satunya kondisi saat haid dan hamil.

"Orang hamil butuh perlakuan khusus karena tubuhnya berubah. Ini bertolak belakang dari logika industri dan investasi," ujar dia.

Diketahui, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja sudah masuk tahap finalisasi.

Baca juga: DPR Terima Tantangan Jokowi Selesaikan Omnibus Law dalam 100 Hari

Setidaknya pada pekan ini draf rancangan undang-undang sapu jagat tersebut rampung dan bisa diserahkan ke DPR pekan depan.

Airlangga pun mengatakan, pihaknya telah menyelesaikan semua poin dalam 11 klaster yang akan dibahas dalam UU Cipta Lapangan Kerja, termasuk yang selama ini diperdebatkan, yaitu klaster Ketenagakerjaan.

"Jadi ini kami jadwalkan agar ini bisa selesai di akhir Minggu ini," ujar Airlangga di kantornya, Rabu (14/1/2020).

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X