Kemenkumham Targetkan Peningkatan Layanan Perizinan Investasi

Kompas.com - 18/01/2020, 09:40 WIB
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly menjawab pertanyaan awak media seusai membuka Raker Evaluasi Kinerja dan Anggaran Program Administrasi Hukum Umum di Yogyakarta.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly menjawab pertanyaan awak media seusai membuka Raker Evaluasi Kinerja dan Anggaran Program Administrasi Hukum Umum di Yogyakarta.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, menyatakan pihaknya akan meningkatkan layanan perizinan investasi.

Hal itu dilakukan dalam rangka mendukung dan mengoperasionalkan omnibus law, khususnya yang terkait cipta lapangan kerja.

Peningkatan tersebut dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti penyederhanaan alur pengesahan PT, peningkatan validitas produk hukum melalui tanda tangan digital yang tersertifikasi dan penyederhanaan proses legalisasi dokumen publik.

"Kami dapat mempertimbangkan untuk mengadopsi model hukum yang akan mendukung penyusunan RUU Cipta Lapangan Kerja. Seperti model hukum terkait keamanan transaksi, dan UMKM," kata Yasonna melalui keterangan tertulis, Jumat (17/1/2020) malam.

Baca juga: Yasonna Masuk Tim Hukum PDI-P Lawan KPK, Ini Respons Jokowi

Selain itu, Yasonna menyatakan, Kemenkumham juga mengembangkan sistem teknologi informasi (IT) dalam rangka meningkatkan sistem pelayanan yang ada di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU).

Dengan demikian pelaku usaha dapat dengan mudah mengakses pelayanan perizinan tersebut ditunjang dengan jaringan internet yang lebih baik.

Ia menambahkan, pada 2020 ada beberapa target kinerja yang ingin dicapai Ditjen AHU.

Target itu seperti membangun sistem keamanan data yang tersertifikasi dengan penggunaan tanda tangan digital pada surat keputusan dan surat keterangan yang diterbitkan.

Namun, Yasonna menyatakan peningkatan layanan tersebut juga harus dibarengi dengan usaha peningkatan keamanan agar Indonesia tidak dimanfaatkan oleh para pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme (TPPT).

Baca juga: Yasonna Pastikan Tak Akan Intervensi Kasus Kader PDI-P Harun Masiku di KPK

Ini menjadikan Indonesia berupaya menjadi anggota Financial Action Task Force (FATF).

Menurut Yasonna, penting untuk melindungi iklim investasi di Indonesia sehingga para investor nyaman menanamkan modalnya.

“Dalam waktu dekat ini tim assessor FATF akan melaksanakan on site visit. Untuk itu, Ditjen AHU perlu mempersiapkan diri untuk memenuhi rekomendasi FATF yang diimplementasikan dalam 46 rencana aksi," ucap Yasonna.

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X