Kompas.com - 17/01/2020, 19:55 WIB
Kasultanan Keraton Pajang yang dipimpin Sultan Prabu Hadiwijaya Khalifatullah IV, Suradi Suranegoro (Kanan) saat ditemui, Jumat (17/1/2020). Kasultanan Keraton Pajang yang dipimpin Sultan Prabu Hadiwijaya Khalifatullah IV, Suradi Suranegoro (Kanan) saat ditemui, Jumat (17/1/2020).

SUKOHARJO, KOMPAS.com- Kemunculan Keraton Agung Sejagat (KAS) di Kabupaten Purworejo membuat masyarakat kembali mengungkit rekam jejak sejumlah keraton.

Di Kabupaten Sukoharjo juga berdiri Kasultanan Keraton Pajang, yang pernah mendapat penolakan dari Keraton Surakarta saat pendiriannya beberapa tahun lalu.

Kasultanan Keraton Pajang berada di Dukuh Sonojiwan, Desa Makamhaji, Kartasura, Sukoharjo.

Keraton Pajang dipimpin oleh seorang warga bernama Suradi Suranegoro yang mengklaim bergelar Sultan Prabu Hadiwijaya Khalifatullah IV.

Baca juga: Semua Pengikut Keraton Agung Sejagat di Klaten Miliki Seragam dan KTA

Menurut Suradi, kasultanannya ini eksis selama 12 tahun dan aktif melakukan berbagai kegiatan budaya dengan afiliasi budaya Keraton Pajang kuno.

“Saya tidak kenal, tidak pernah bertemu, dan tidak pernah tahu dengan orang yang mengklaim dirinya sebagai Raja Keraton Agung Sejagat,” katanya saat ditemui TribunSolo.com, Jumat (17/1/2020).

Menurutnya, ada lima hal yang membedakan Kasultanan Keraton Pajang dengan Keraton Agung Sejagat.

Baca juga: Keraton Agung Sejagat Sediakan 13 Posisi Menteri, Polisi: Tersangka Bisa Bertambah

Kasultanan Keraton Pajang mendapatkan surat dari KemenkumHAM pada 2011 sebagai Yayasan Kasultanan Keraton Pajang, telah mendapatkan surat dari notaris, selalu melibatkan pemerintah daerah dalam setiap kali kegiatan, dan tidak meresahkan warga.

“Yang paling penting, kami tidak pernah menarik atau meminta iuran abdi, kami tidak menjanjikan dan tidak memaksakan pada abdi atau masyarakat," imbuhnya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

AHY Cabut Gugatan terhadap 10 Penggagas KLB Deli Serdang

AHY Cabut Gugatan terhadap 10 Penggagas KLB Deli Serdang

Nasional
BPOM: Vaksin Nusantara Belum Penuhi Syarat, Kemampuan Tingkatkan Antibodinya Belum Meyakinkan

BPOM: Vaksin Nusantara Belum Penuhi Syarat, Kemampuan Tingkatkan Antibodinya Belum Meyakinkan

Nasional
Mengenang Perjalanan Rahmi Hatta Mendampingi Bung Hatta

Mengenang Perjalanan Rahmi Hatta Mendampingi Bung Hatta

Nasional
BPOM Belum Keluarkan Izin Uji Klinis Fase II Vaksin Nusantara, Ini Alasannya

BPOM Belum Keluarkan Izin Uji Klinis Fase II Vaksin Nusantara, Ini Alasannya

Nasional
Indonesia Bantu Upaya Pemulihan Bencana Topan di Zimbabwe dan Mozambik

Indonesia Bantu Upaya Pemulihan Bencana Topan di Zimbabwe dan Mozambik

Nasional
KPK Diminta Selidiki Dugaan Bocornya Informasi Penggeledahan di Kalsel

KPK Diminta Selidiki Dugaan Bocornya Informasi Penggeledahan di Kalsel

Nasional
Kasus Samin Tan, KPK Dalami Pemberian Uang ke Eni Maulani Saragih

Kasus Samin Tan, KPK Dalami Pemberian Uang ke Eni Maulani Saragih

Nasional
Sekjen Gerindra Temui Rais Aam PBNU, Salah Satu Bahasannya soal Radikalisme

Sekjen Gerindra Temui Rais Aam PBNU, Salah Satu Bahasannya soal Radikalisme

Nasional
Djoko Tjandra Ajukan Banding atas Vonis 4,5 Tahun Penjara

Djoko Tjandra Ajukan Banding atas Vonis 4,5 Tahun Penjara

Nasional
Kemenkes: Jam Operasional Petugas Vaksinasi Covid-19 Berkurang Selama Ramadhan

Kemenkes: Jam Operasional Petugas Vaksinasi Covid-19 Berkurang Selama Ramadhan

Nasional
Mahfud Sarankan KPK Gabung SPPTI guna Cegah Kongkalikong Penanganan Perkara

Mahfud Sarankan KPK Gabung SPPTI guna Cegah Kongkalikong Penanganan Perkara

Nasional
Susi Pudjiastuti: Presidential Threshold Tak Memungkinkan Orang Non-Parpol Nyapres

Susi Pudjiastuti: Presidential Threshold Tak Memungkinkan Orang Non-Parpol Nyapres

Nasional
Partai Demokrat Ajukan Gugatan Baru terhadap 12 Orang Mantan Kader

Partai Demokrat Ajukan Gugatan Baru terhadap 12 Orang Mantan Kader

Nasional
Ngabalin Sebut 'Reshuffle' Kabinet Dilakukan Pekan Ini

Ngabalin Sebut "Reshuffle" Kabinet Dilakukan Pekan Ini

Nasional
Korlantas Polri Luncurkan Aplikasi SINAR, Perpanjang SIM Cukup Lewat Handphone

Korlantas Polri Luncurkan Aplikasi SINAR, Perpanjang SIM Cukup Lewat Handphone

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X