Keberadaan Pansus Jiwasraya Dinilai Bisa Gembosi Penegakan Hukum

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo tidak setuju dengan pembentukan panitia khusus (pansus) untuk kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya.

Dia khawatir keberadaan pansus justru akan mengganggu proses penegakan hukum.

"Saya malah khawatir kalau pansus terlalu dini akan dipakai untuk menggembosi penegakan hukum dan dipakai oleh para yang kemungkinan terlibat itu," kata Prastowo di acara bedah buku dan diskusi 'Menjerat Gus Dur, Menjebak Jokowi: Belajar dari Bulog Gate, Ke Mana BUMN Gate Era Jokowi Berujung?' di Kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (17/1/2020).

Baca juga: Kejagung Cekal 13 Orang Terkait Kasus Jiwasraya, Tersangka Kemungkinan Bertambah

Menurutnya pemerintah juga harus mengambil sikap atas Jiwasraya. Sebab, kasus ini telah merugikan banyak nasabah.

"Selamatkan mereka segera kirim sinyal ke publik pemerintah mau ngapain," ungkapnya.

"Jangan sampai karena kasus ini industri keuangan kita hancur. Jangan sampai karena politik saya tidak setuju pansus. saya tidak yakin dengan kompetensi DPR century hasilnya apa enggak menghasilkan apapun," ucapnya.

Sebelumnya, krisis keuangan di tubuh PT Asuransi Jiwasraya memunculkan wacana pembentukan pansus oleh DPR RI.

Sejumlah fraksi di DPR menilai pansus merupakan wadah tepat bagi anggota dewan untuk turut mengawal dan mengawasi pengusutan kasus dugaan korupsi di perusahaan asuransi berpelat merah itu.

Usulan Pansus Jiwasraya bahkan sempat menggema di rapat paripurna DPR, Senin (13/1/2020).

Anggota dewan dari sejumlah fraksi menyampaikan interupsi terkait pembentukan Pansus Jiwasraya.

Namun, pada akhirnya wacana Pansus Jiwasraya meredup. Hingga Kamis (9/1/2020), wacana pembentukan Pansus Jiwasraya masih bergulir di DPR.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad saat itu menyatakan, sudah ada lima dari sembilan fraksi yang setuju untuk membentuk Pansus Jiwasraya.

"Secara informal sudah ada lima fraksi yang kemudian setuju untuk Pansus Jiwasraya," kata Dasco di gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Kelima fraksi itu, menurut Dasco, adalah Nasdem, PKS, Gerindra, Demokrat, dan Golkar.

Kala itu, dia mengatakan DPR akan menggelar rapat pimpinan dan rapat badan musyawarah (bamus) untuk membahas usul pembentukan pansus tersebut.

Wacana membentuk Pansus Jiwasraya akhirnya gagal.

Baca juga: Kasus Jiwasraya, Kejagung Geledah Dua Kantor

"Menurut saya akan terlalu lama bikin pansus prosesnya. Jadi karena pemerintah sudah melakukan hal-hal yang perlu kita respons cepat ya, kita akan segera," ucap Dasco di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/1/2020).

Dia menyatakan, DPR mesti bergerak cepat untuk menyeimbangkan langkah pemerintah dalam penanganan krisis Jiwasraya.