Dirut Asabri Bantah Ada Korupsi, Mahfud MD: Mana Ada yang Tak Bantah kalau Ada Kasus

Kompas.com - 16/01/2020, 21:03 WIB
Mahfud MD setelah melakukan rapat koordinasi khusus dengan sejumlah menteri dan pejabat dari berbagai lembaga di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2020). KOMPAS.com/FIRDA ZAIMMATUL MUFARIKHAMahfud MD setelah melakukan rapat koordinasi khusus dengan sejumlah menteri dan pejabat dari berbagai lembaga di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menanggapi pernyataan Direktur Utama PT Asabri yang membantah adanya korupsi di perusahaan BUMN tersebut.

Mahfud mengatakan, tak akan ada orang yang tidak membantah apabila terdapat kasus seperti demikian di perusahaan atau lingkungannya.

"Mana ada orang tidak membantah kalau ada kasus begitu? Tunjukkan ke saya, apa ada orang mengalami kasus begitu tidak membantah?" ujar Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (16/1/2020).

Oleh karena itu, Mahfud meminta agar semua pihak menunggu hasil pemeriksaan polisi terkait kasus ini.


Baca juga: Erick Thohir Enggan Komentar soal Dugaan Nilai Korupsi Kasus Asabri

Sebab, Polri lah yang akan menangani adanya dugaan kasus korupsi di perusahaan asuransi untuk anggota Polri dan TNI itu.

"Di kantor Menko Polhukam sudah clear. Saya sudah punya angka, sudah tak boleh ikut ke teknis hukum. Tapi saya tahu kasusnya sehingga saya akan mengawasi sebagai Menko," ujar Mahfud MD.

Mahfud mengatakan, uang yang berada di Asabri merosot tajam atas adanya dugaan kasus korupsi ini.

Kendati demikian, uang tersebut masih tersisa sehingga masih bisa menjamin para anggota TNI dan Polri yang memiliki asuransi di sana.

Baca juga: Ada Isu Korupsi, Erick Thohir Pastikan Keuangan Asabri Stabil

Dengan demikian, ia pun meminta agar para anggota TNI-Polri tidak khawatir.

"Tapi tetap, pemerosotan yang tidak wajar ini tetap diusut sekarang oleh Polri," kata dia.

Walaupun masih tersisa, akan tetapi uang yang telah habis sebelumnya disebutkan Mahfud MD akan tetap diselidiki polisi karena penurunan jumlah yang terjadi adalah dari tahun 2018 ke 2019.

Mahfud juga memastikan bahwa nilai penurunan yang kemungkinan di korupsi itu berjumlah lebih dari Rp 10 triliun.

"Tapi tunggu polisi saja," kata dia.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) Sonny Widjaja membantah kabar mengenai adanya dugaan korupsi di perseroannya.

Dia pun meminta kepada para nasabah Asabri tak usah khawatir dengan dana yang selama ini telah disetorkan ke Asabri.

"Kepada seluruh peserta Asabri, baik prajurit TNI, anggota Polri dan seluruh ASN Kemenhan dan Polri, saya tegaskan, saya menjamin bahwa uang kalian yang dikelola di Asabri aman, tidak hilang, dan tidak dikorupsi,"  ujar Sonny di Jakarta, Kamis (16/1/2020).

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Ma'ruf Amin Sebut Pemerintah Terus Berupaya Perbaiki Kesejahteraan Guru

Wapres Ma'ruf Amin Sebut Pemerintah Terus Berupaya Perbaiki Kesejahteraan Guru

Nasional
Soal Ketahanan Keluarga, Ma'ruf: Apakah Harus Diselesaikan dengan Undang-undang

Soal Ketahanan Keluarga, Ma'ruf: Apakah Harus Diselesaikan dengan Undang-undang

Nasional
Kemenkes Sebut 3 WNI di Wuhan Sudah Sehat dan Ingin Pulang

Kemenkes Sebut 3 WNI di Wuhan Sudah Sehat dan Ingin Pulang

Nasional
Yusril Anggap Wajar Ada Kesalahan Pengetikan pada RUU Cipta Kerja

Yusril Anggap Wajar Ada Kesalahan Pengetikan pada RUU Cipta Kerja

Nasional
36 Kasus Distop Penyelidikannya, KPK Tak Sangka Jadi Heboh

36 Kasus Distop Penyelidikannya, KPK Tak Sangka Jadi Heboh

Nasional
Pemerintah Siapkan Sejumlah Lokasi Alternatif untuk Karantina 74 WNI Kru Diamond Princess

Pemerintah Siapkan Sejumlah Lokasi Alternatif untuk Karantina 74 WNI Kru Diamond Princess

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Minta Guru Beradaptasi di Era Revolusi Industri 4.0

Wapres Ma'ruf Amin Minta Guru Beradaptasi di Era Revolusi Industri 4.0

Nasional
KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Sebagian Besar Terkait Dugaan Suap

KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Sebagian Besar Terkait Dugaan Suap

Nasional
Penyelidikan 36 Kasus Dihentikan, KPK: Kalau Ada Laporan Masuk, Ya Kita Buka Lagi

Penyelidikan 36 Kasus Dihentikan, KPK: Kalau Ada Laporan Masuk, Ya Kita Buka Lagi

Nasional
Polemik RUU Ketahanan Keluarga, Yusril: Serahkan pada Agama dan Adat Istiadat, kecuali...

Polemik RUU Ketahanan Keluarga, Yusril: Serahkan pada Agama dan Adat Istiadat, kecuali...

Nasional
Terkait Tudingan soal Dinasti Politik, Ini Respons Bobby Nasution

Terkait Tudingan soal Dinasti Politik, Ini Respons Bobby Nasution

Nasional
Baru 1 Paslon Independen yang Penyerahan Dukungannya Diterima untuk Pilgub 2020

Baru 1 Paslon Independen yang Penyerahan Dukungannya Diterima untuk Pilgub 2020

Nasional
Politisi PPP Sebut Fraksinya Bakal Tolak RUU Ketahanan Keluarga

Politisi PPP Sebut Fraksinya Bakal Tolak RUU Ketahanan Keluarga

Nasional
Kemendagri Minta Pemda Gencarkan Pembangunan Perpustakaan Daerah

Kemendagri Minta Pemda Gencarkan Pembangunan Perpustakaan Daerah

Nasional
KPK Pastikan Penghentian 36 Penyelidikan Kasus Sesuai Aturan

KPK Pastikan Penghentian 36 Penyelidikan Kasus Sesuai Aturan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X