Jokowi Tunjuk 9 Anggota Pansel Kompolnas Periode 2020-2024

Kompas.com - 16/01/2020, 15:59 WIB
Presiden Joko Widodo memimpin rapat kabinet terbatas  di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (27/12/2019). Rapat kabinet terbatas tersebut membahas perkembangan penyusunan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/foc. ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO APresiden Joko Widodo memimpin rapat kabinet terbatas di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (27/12/2019). Rapat kabinet terbatas tersebut membahas perkembangan penyusunan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo telah menunjuk sembilan anggota panitia seleksi (pansel) untuk memilih anggota Komisi Kepolisian Nasional ( Kompolnas) periode 2020-2024.

Kesembilan anggota tersebut secara resmi akan bertugas pada Kamis (16/1/2020) setelah menerima surat keputusan (SK) yang diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ( Menko Polhukam) Mahfud MD.

"Waktunya sangat pendek, karena menurut aturan tiga bulan sebelum habis masa jabatannya, nama-nama baru (anggota Kompolnas) harus disampaikan ke Presiden," ujar Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (16/1/2020).

Baca juga: Kompolnas Minta Temuan Komnas HAM soal Kerusuhan 21-23 Mei Dilanjutkan Polri

Oleh karena itu, kata Mahfud, pansel akan bekerja selama sebulan untuk menentukan anggota Kompolnas.

Nantinya, calon anggota terpilih akan mulai menjabat pada 20 Mei, bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Kompolnas periode saat ini.

"Sesuai undang-undang, harus dilakukan seleksi kepada anggota-anggota yang bukan ex-officio. Karena anggota ada yang dipilih, ada yang ex-officio. Nah (pemilihan) kepada anggota yang diseleksi ini kami membentuk panitia," terang Mahfud.

Baca juga: Kompolnas Sebut Tak Ada Jenderal Terkait Kasus Novel Baswedan

Adapun kesembilan anggota pansel tersebut adalah:

1. Suparman Marzuki - Ketua merangkap anggota

2. Moechgiyarto- Wakil Ketua merangkap anggota

3. Maria Margaretha Hartiningsih- Sekretaris merangkap anggota

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Nasional
Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Nasional
Di Sidang MK, Pemerintah Bantah Dalil Pemohon Uji Materi UU Penyakit Menular dan UU Karantina Kesehatan

Di Sidang MK, Pemerintah Bantah Dalil Pemohon Uji Materi UU Penyakit Menular dan UU Karantina Kesehatan

Nasional
Komunitas Cuci Darah Tagih Janji DPR, Wakil Ketua Komisi IX: Janji Itu Kami Follow Up

Komunitas Cuci Darah Tagih Janji DPR, Wakil Ketua Komisi IX: Janji Itu Kami Follow Up

Nasional
Pakar: Aturan soal Proses Hukum Jaksa Mesti Seizin Jaksa Agung Harus Ditarik

Pakar: Aturan soal Proses Hukum Jaksa Mesti Seizin Jaksa Agung Harus Ditarik

Nasional
Kasus Proyek Infrastrukur, KPK Dalami Dugaan Aliran Dana ke Pejabat Kota Banjar

Kasus Proyek Infrastrukur, KPK Dalami Dugaan Aliran Dana ke Pejabat Kota Banjar

Nasional
Jokowi Minta Masyarakat Patuh Pakai Masker agar Tak Ada Lagi PSBB

Jokowi Minta Masyarakat Patuh Pakai Masker agar Tak Ada Lagi PSBB

Nasional
Komisi Kejaksaan Nilai Jaksa Agung Terkesan Ingin Lindungi Jaksa yang Diduga Bertemu Djoko Tjandra

Komisi Kejaksaan Nilai Jaksa Agung Terkesan Ingin Lindungi Jaksa yang Diduga Bertemu Djoko Tjandra

Nasional
Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi

Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi

Nasional
Proses Hukum Jaksa Harus Izin Jaksa Agung, Pakar: KUHAP Tak Bisa Dikalahkan Aturan Internal

Proses Hukum Jaksa Harus Izin Jaksa Agung, Pakar: KUHAP Tak Bisa Dikalahkan Aturan Internal

Nasional
Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Nasional
Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

Nasional
KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

Nasional
Kemendagri: 11 Kabupaten/Kota Belum Pangkas Jabatan, Termasuk Surabaya

Kemendagri: 11 Kabupaten/Kota Belum Pangkas Jabatan, Termasuk Surabaya

Nasional
Baru DKI Jakarta yang Masif Tes Covid-19, Satgas Minta Daerah Lain Meniru

Baru DKI Jakarta yang Masif Tes Covid-19, Satgas Minta Daerah Lain Meniru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X