Kepala Bappenas Klaim Naskah Akademik dan RUU Ibu Kota Baru Rampung

Kompas.com - 16/01/2020, 14:45 WIB
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa sebelum pelantikan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden RI Joko Widodo mengumumkan dan melantik Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju serta pejabat setingkat menteri. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOMenteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa sebelum pelantikan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden RI Joko Widodo mengumumkan dan melantik Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju serta pejabat setingkat menteri.
Penulis Dani Prabowo
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah mengklaim telah menyelesaikan seluruh aspek legislasi yang dibutuhkan dalam pembahasan rencana pemindahan ibu kota dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Aspek legislasi yang telah rampung itu, sebut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasioal/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa, meliputi naskah akademik dan rancangan undang-undang.

“Masih memerlukan penajaman saja di sana-sini, bisa dalam bentuk pemerintahan, tetapi secara garis besar sudah kita lakukan,” kata Suharso seperti dilansir dari laman Setkab.go.id, Kamis (16/1/2020).

Baca juga: Jokowi Larang Penggunaan Kendaraan Konvensional di Ibu Kota Baru

Sementara itu, terkait pengelolaan ibu kota, ia mengatakan, nantinya akan dibentuk badan otoritas setingkat kementerian.

Badan otoritas ini menyerupai badan rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh, sehingga melibatkan banyak kementerian di dalamnya.

“Dan badan otorita ini akan berakhir begitu terbentuknya pemerintahan yang bentuknya sedang kita pikirkan di provinsi tersebut. Di provinsi atau sebutan lain,” kata dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan, RUU terkait pemindahan ibu kota segera diajukan ke DPR. Ia menargetkan, RUU itu diserahkan Januari 2020.

"(RUU) sudah disiapkan, nanti dimasukkan Januari," kata Jokowi di salah satu titik lokasi calon ibu kota baru di Kecamatan Sepaku, Penajam Passer Utara, Kalimantan Timur, 17 Desember 2019.

Ia menyebut ibu kota baru akan memiliki lahan seluas 256.000 hektar. Namun, kawasan intinya hanya 56.000 hektar.

Adapun kawasan pemerintahnya 5.600 hektar. Kendati demikian, saat itu Jokowi belum bisa memastikan apakah ibu kota baru ini nantinya akan berbentuk provinsi baru.

Baca juga: Ingin Bangun Trust, Alasan Jokowi Libatkan Asing jadi Pengarah Pembangunan Ibu Kota Baru

"Ini semuanya tetap nanti dibahas dengan DPR. Beberapa alternatif memang bisa nanti provinsi, bisa juga dalam bentuk kota. Ini beberapa alternatif yang segera diputuskan antara pemerintah dan DPR," ungkap Presiden.

Selain RUU Pemindahan Ibu Kota, Jokowi menyebut pemerintah juga tengah menyiapkan Badan Otorita Ibu Kota (BOI).

Badan ini akan bertanggung jawab dalam proses pemindahan dan pembangunan ibu kota baru di sebagian wilayah Penajam Passer Utara dan Kutai Kartanegara.

"Badan Otorita rencananya akhir bulan ini, tetapi kalau terlambat, ya paling insya Allah awal di awal Januari, sudah selesai. Sudah selesai semua," ujar Jokowi.



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Testing Covid-19 yang Dilakukan Pemerintah Dinilai Belum Merata

Testing Covid-19 yang Dilakukan Pemerintah Dinilai Belum Merata

Nasional
Ketua KPU Diketahui Positif Covid-19 Setelah Swab Test untuk Syarat Hadir di Istana

Ketua KPU Diketahui Positif Covid-19 Setelah Swab Test untuk Syarat Hadir di Istana

Nasional
Aturan Soal Konser Musik di Pilkada Akan Dibahas di DPR Pekan Depan

Aturan Soal Konser Musik di Pilkada Akan Dibahas di DPR Pekan Depan

Nasional
Masyarakat dengan Mobilitas Tinggi Diminta Tetap Kenakan Masker di Rumah

Masyarakat dengan Mobilitas Tinggi Diminta Tetap Kenakan Masker di Rumah

Nasional
Ini Daftar 27 Hotel di Jakarta yang Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Ini Daftar 27 Hotel di Jakarta yang Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Nasional
Kemendagri Bantah Menteri Tito Karnavian Positif Covid-19

Kemendagri Bantah Menteri Tito Karnavian Positif Covid-19

Nasional
27 Hotel di DKI Jakarta Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19 OTG

27 Hotel di DKI Jakarta Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19 OTG

Nasional
Cak Imin: Semoga Para Dokter dan Tenaga Kesehatan Diberikan Kekuatan...

Cak Imin: Semoga Para Dokter dan Tenaga Kesehatan Diberikan Kekuatan...

Nasional
115 Orang di Lingkungan KPK Positif Covid-19 sejak Maret hingga Hari Ini

115 Orang di Lingkungan KPK Positif Covid-19 sejak Maret hingga Hari Ini

Nasional
Perang Semesta dan Upaya Mencegah Indonesia Jadi Episentrum Covid-19 Dunia

Perang Semesta dan Upaya Mencegah Indonesia Jadi Episentrum Covid-19 Dunia

Nasional
Positif Covid-19, Ketua KPU Arief Budiman Tetap Bertugas dari Rumah

Positif Covid-19, Ketua KPU Arief Budiman Tetap Bertugas dari Rumah

Nasional
Jokowi: Pandemi Ajarkan Kita untuk Berdiri di Atas Kaki Sendiri

Jokowi: Pandemi Ajarkan Kita untuk Berdiri di Atas Kaki Sendiri

Nasional
Perludem: Menunda Pilkada karena Pandemi Bukan Kegagalan Demokrasi

Perludem: Menunda Pilkada karena Pandemi Bukan Kegagalan Demokrasi

Nasional
Sebaran 3.891 Kasus Baru Covid-19 dari 34 Provinsi, DKI Tertinggi dengan 1.258

Sebaran 3.891 Kasus Baru Covid-19 dari 34 Provinsi, DKI Tertinggi dengan 1.258

Nasional
Giring: Jangan Sampai Kampanye Pilkada Munculkan Klaster Covid-19 Baru

Giring: Jangan Sampai Kampanye Pilkada Munculkan Klaster Covid-19 Baru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X