Dewan Pengawas Akan Evaluasi Pimpinan dan Pegawai KPK Setiap 3 Bulan

Kompas.com - 14/01/2020, 18:23 WIB
Anggota Dewan Pengawas KPK Syamsuddin Haris di Gedung ACLC KPK, Selasa (14/1/2020). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DAnggota Dewan Pengawas KPK Syamsuddin Haris di Gedung ACLC KPK, Selasa (14/1/2020).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan menyiapkan standar operatiomal procedure (SOP) untuk mengawasi dan memantau kinerja pimpinan dan pegawai KPK secara berkala.

Anggota Dewan Pengawas KPK Syamsuddin Haris menyatakan, rencananya Dewan Pengawas KPK menggelar evaluasi terhadap pimpinan dan pegawai KPK

"Kita sudah atau sedang menyusun SOP mengenai itu, akan ada semacam evaluasi 3 bulanan atas kinerja KPK, baik pimpinan maupun pegawai," kata Syamsuddin di Gedung ACLC KPK, Selasa (14/1/2020).

Baca juga: Dewas KPK Tegaskan Surat Izin ke Penyidik Bersifat Rahasia

Syamsuddin mengatakan, asesmen terhadap pimpinan dan pegawai KPK juga akan dilakukan dalam siklus evaluasi tiga bulanan tersebut.

"Tentu akan ada semacam sanksi mulai sifatnya ringan, sedang, dan berat ya tentu saja, yang berat ya sanksinya bisa pemberhentian," ujar Syamsuddin.

Kendati demikian, Syamsuddin enggan mengungkap indikator apa yang akan digunakan dalam proses asesmen itu karena prosedurnya pun masih disusun.

Di samping itu, Dewan Pengawas KPK membuka opsi untuk memperbarui kode etik pimpinan dan pegawai KPK yang sudah berlaku saat ini.

"Sementara ini masih kode etik yang lama, itu untuk pegawai dan pimpinan, sedangkan kita nanti mempelajari kebutuhan kode etik yang baru itu siapa saja, apakah kita-kita (Dewan Pengawas) juga ada kode etiknya, saya kira harus ada," kata anggota Dewan Pengawas KPK lainnya, Harjono.

Baca juga: Tumpak Panggabean: Omong Kosong Orang Bilang Dewan Pengawas Memperlambat KPK

Berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, Dewan Pengawas KPK bertugas mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi.

UU tersebut juga menyatakan bahwa Dewan Pengawas KPK bertugas melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala satu kali dalam satu tahun.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

ICW Kritik Pimpinan KPK yang Menyambut Positif Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor

ICW Kritik Pimpinan KPK yang Menyambut Positif Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor

Nasional
UPDATE 2 April: Ada 113 Kasus Baru Covid-19, Tersebar di 5 Provinsi

UPDATE 2 April: Ada 113 Kasus Baru Covid-19, Tersebar di 5 Provinsi

Nasional
Ini Rincian Distribusi APD dari Pemerintah untuk 5 Provinsi di Pulau Jawa

Ini Rincian Distribusi APD dari Pemerintah untuk 5 Provinsi di Pulau Jawa

Nasional
Pemerintah Gelontorkan Rp 405 Triliun untuk Atasi Corona, Mensos: Bentuk Negara Hadir

Pemerintah Gelontorkan Rp 405 Triliun untuk Atasi Corona, Mensos: Bentuk Negara Hadir

Nasional
UPDATE: Tambah 9 Orang, Total 112 Pasien Covid-19 Sembuh

UPDATE: Tambah 9 Orang, Total 112 Pasien Covid-19 Sembuh

Nasional
Situasi Mengkhawatirkan akibat Covid-19, Anies Surati Kemenkes untuk Tetapkan PSBB

Situasi Mengkhawatirkan akibat Covid-19, Anies Surati Kemenkes untuk Tetapkan PSBB

Nasional
Anies Sebut Sudah Laksanakan PSBB, Wapres: Berdampak atau Belum?

Anies Sebut Sudah Laksanakan PSBB, Wapres: Berdampak atau Belum?

Nasional
Gugus Tugas Covid-19: Sekarang Kita Semua Harus Menanggalkan Ego Sektoral

Gugus Tugas Covid-19: Sekarang Kita Semua Harus Menanggalkan Ego Sektoral

Nasional
Pemerintah Didorong Tingkatkan Kapasitas Lab Tes Covid-19

Pemerintah Didorong Tingkatkan Kapasitas Lab Tes Covid-19

Nasional
UPDATE: Pasien Covid-19 Meninggal di Indonesia 170 Orang, Bertambah 13

UPDATE: Pasien Covid-19 Meninggal di Indonesia 170 Orang, Bertambah 13

Nasional
Yasonna Usul Bebaskan Koruptor karena Covid-19, YLBHI: Ibarat Merampok Saat Bencana

Yasonna Usul Bebaskan Koruptor karena Covid-19, YLBHI: Ibarat Merampok Saat Bencana

Nasional
UPDATE: Tambah 113, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini Ada 1.790 Pasien

UPDATE: Tambah 113, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini Ada 1.790 Pasien

Nasional
Menkeu Serahkan Perppu tentang Stabilitas Sistem Keuangan ke DPR

Menkeu Serahkan Perppu tentang Stabilitas Sistem Keuangan ke DPR

Nasional
Paripurna DPR Pembacaan Surpres Omnibus Law Cipta Kerja, Hadir Anggota Fisik 31 dan Virtual 278

Paripurna DPR Pembacaan Surpres Omnibus Law Cipta Kerja, Hadir Anggota Fisik 31 dan Virtual 278

Nasional
Presiden Jokowi Diminta Tolak Usul Yasonna Bebaskan Koruptor karena Covid-19

Presiden Jokowi Diminta Tolak Usul Yasonna Bebaskan Koruptor karena Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X