Soal Pengunduran Diri Wahyu Setiawan, KPU Tunggu Respons Presiden

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih menunggu respons dari Presiden Joko Widodo terkait surat pengunduran diri Wahyu Setiawan sebagai Komisioner KPU.

Surat pengunduran diri itu disampaikan oleh KPU, Senin (13/1/2020) pagi tadi.

"Belum (direspons presiden) lah, wong ini kan hari pertama (mengirim surat) kok," kata Ketua KPU Arief Budiman di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin.

Tak hanya ke presiden, surat pengunduran diri Wahyu Setiawan dikirimkan KPU ke DPR dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Nantinya, surat ini dijadikan dasar bagi presiden untuk mengambil keputusan.

Baca juga: Kasus Wahyu Setiawan, KPK Geledah Kantor KPU

Setelah pengunduran diri itu disetujui, presiden akan menetapkan komisioner KPU yang baru pengganti Wahyu Setiawan.

Penetapan komisioner baru ini didahului dengan verifikasi calon komisioner oleh Komisi II DPR RI.

"Pelantikan, pengangkatan itu kan nanti ada di presiden, mereka nanti yang memproses, bukan kita. Kalau KPU kabupaten/kota dan provinsi, KPU RI yang melakukan klarifikasi pemeriksaan," ujar Arief.

Baca juga: Pasca-Kasus Suap Komisioner KPU, PDI-P Tak Lagi Upayakan PAW Riezky Aprilia

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan sebagai tersangka kasus suap penetapan anggota DPR 2019-2024.

Wahyu diduga menerima suap dari Politisi PDI-Perjuangan Harun Masiku yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Selain menetapkan Wahyu dan Harun, dalam kasus ini KPK juga menetapkan dua orang lainnya sebagai tersangka, yaitu mantan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang juga orang kepercayaan Wahyu, Agustiani Tio Fridelina, dan pihak swasta bernama Saeful.

Wahyu dan Agustiani diduga sebagai penerima suap. Sementara itu, Harun dan Saeful disebut sebagai pihak yang memberi suap.