Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 10/01/2020, 12:17 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Softbank Masayoshi Son menegaskan, pihaknya belum memutuskan berapa uang yang digelontorkan untuk berinvestasi di Ibu Kota baru Indonesia.

Hal ini ia sampaikan usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (10/1/2020).

Pertemuan tersebut diketahui membahas rencana investasi perusahaan asal Jepang itu untuk pembangunan Ibu Kota baru RI di Kalimantan Timur.

Saat membuka pertemuan, Masayoshi menyatakan bahwa Jakarta sebagai Ibu Kota RI saat ini mempunyai sejarah dan kesuksesan, namun juga sejumlah isu.

"Jadi dengan proyek Ibu Kota baru yang Anda siapkan, saya pikir ada kesempatan kerja sama potensial yang dapat kita diskusikan," kata Masayoshi.

Baca juga: Luhut Tawarkan Proyek di Ibu Kota Baru ke Investor Singapura

Sementara itu, Presiden Jokowi juga menginformasikan kepada Masayoshi mengenai perbandingan Jakarta dengan ibu kota baru yang akan dibangun di Penajam Passer Utara-Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Jokowi menjelaskan, luas lahan DKI Jakarta saat ini hanya 66.000 hektar, jauh lebih kecil dari rencana ibu kota baru, yakni seluas 410.000 hektar.

Setelah itu pertemuan digelar tertutup dari media.

Usai pertemuan, kepada wartawan Masayoshi mengungkapkan bahwa belum ada nilai investasi yang disepakati kedua pihak.

"Kami belum memustukan angkanya, kami baru mendiskusikan potensi-potensinya," kata dia.

Baca juga: Kata Luhut, Softbank Ingin Investasi 100 Milliar Dollar AS Ke Ibu Kota Baru

Namun, ia mengakui Softbank tertarik dengan konsep ibu kota baru, misalnya kota teknologi, kota pintar dan kota hijau.

Diketahui, pernyataan Masayoshi berbeda dengan yang diungkapkan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sebelumnya.

Menko Luhut mengatakan bahwa Softbank telah mengungkapkan ketertarikannya untuk berinvestasi sebesar sebesar 100 Miliar Dollar AS di Ibu kota baru.

"Jumat akan datang Masayoshi Son, dia mendesak saya terus, dia mau investasi sampai 100 miliar dolar AS. Bagi saya ini too good to be true," ucap Luhut pada Selasa lalu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggal 1 Februari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 1 Februari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Sekjen PDI-P: Kalau Anak Bandung Tak Punya Spirit Guncangkan Dunia, Kita Sia-siakan Sejarah

Sekjen PDI-P: Kalau Anak Bandung Tak Punya Spirit Guncangkan Dunia, Kita Sia-siakan Sejarah

Nasional
KPK Sebut Nilai Manfaat Akan Habis Jika Biaya Haji Tak Dinaikkan

KPK Sebut Nilai Manfaat Akan Habis Jika Biaya Haji Tak Dinaikkan

Nasional
PDI-P dan PBB Jajaki Koalisi, Belum Bahas Capres-Cawapres

PDI-P dan PBB Jajaki Koalisi, Belum Bahas Capres-Cawapres

Nasional
Gibran Digadang Nyagub, PDI-P Pilih Fokus Pileg dan Pilpres Terlebih Dulu

Gibran Digadang Nyagub, PDI-P Pilih Fokus Pileg dan Pilpres Terlebih Dulu

Nasional
Jaksa Bilang Sambo Ingin Limpahkan Semua Kesalahan Pembunuhan Brigadir J ke Bharada E

Jaksa Bilang Sambo Ingin Limpahkan Semua Kesalahan Pembunuhan Brigadir J ke Bharada E

Nasional
Pesan Ketum PBNU untuk Masyarakat yang Akan Hadiri Resepsi 1 Abad NU

Pesan Ketum PBNU untuk Masyarakat yang Akan Hadiri Resepsi 1 Abad NU

Nasional
Setiap Pekan, Polri Minta Kominfo Blokir 100 Situs Judi 'Online'

Setiap Pekan, Polri Minta Kominfo Blokir 100 Situs Judi "Online"

Nasional
Wapres Optimistis Target Angka Kemiskinan Ekstrem Nol Persen Dapat Tercapai

Wapres Optimistis Target Angka Kemiskinan Ekstrem Nol Persen Dapat Tercapai

Nasional
Wacana Kades 9 Tahun Berpotensi Menyuburkan Praktik Oligarki di Desa

Wacana Kades 9 Tahun Berpotensi Menyuburkan Praktik Oligarki di Desa

Nasional
Paloh Bertemu Jokowi, Hasto PDI-P: Sebelum Keputusan Penting, Misalnya 'Reshuffle', Ada Pemberitahuan

Paloh Bertemu Jokowi, Hasto PDI-P: Sebelum Keputusan Penting, Misalnya "Reshuffle", Ada Pemberitahuan

Nasional
Wacana Kades 9 Tahun Dinilai Tak Bermanfaat Bagi Warga Desa

Wacana Kades 9 Tahun Dinilai Tak Bermanfaat Bagi Warga Desa

Nasional
Solusi Korupsi Dana Desa Lebih Mendesak Ketimbang Wacana Kades 9 Tahun

Solusi Korupsi Dana Desa Lebih Mendesak Ketimbang Wacana Kades 9 Tahun

Nasional
Timsel KPUD Direkrut Tertutup, KPU Didesak Transparan dan Jaga Independensi

Timsel KPUD Direkrut Tertutup, KPU Didesak Transparan dan Jaga Independensi

Nasional
Usul Mendagri Supaya Kepala Daerah Tak Diselidiki Dinilai Tak Sesuai UU

Usul Mendagri Supaya Kepala Daerah Tak Diselidiki Dinilai Tak Sesuai UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.