Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko Muhadjir Imbau Peserta BPJS Kesehatan Tak Turun Kelas

Kompas.com - 09/01/2020, 16:24 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengimbau peserta BPJS Kesehatan tidak turun kelas apabila masih sanggup membayar iuran.

 

Seperti diketahui, iuran BPJS naik 100 persen per 1 Januari 2020 kemarin.

"Ya kita himbau jangan turun, tapi kan imbauan sifatnya, kecuali kalau terpaksa," kata Muhadjir di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (9/1/2020).

Muhadjir menambahkan, saat ini pemerintah terus menyisir data peserta BPJS kelas 3.

Jika ditemukan memang ada peserta yang tak mampu secara finansial, maka pemerintah akan memasukannya ke kategori penerima bantuan iuran (PBI).

Baca juga: Iuran Naik, BPJS Kesehatan Janji Perbaiki Sistem Antrean

Peserta PBI tak perlu membayar iuran karena disubsidi oleh pemerintah.

"Kemensos kan sedang mensisir itu, dan itu kemungkinan banyak," katanya.

Saat ditanya apakah banyaknya peserta yang berbondong-bondong turun kelas ini akan kembali membuat keuangan BPJS Kesehatan defisit, Muhadjir tak menjawab.

Ia hanya memastikan bahwa peserta yang ingin turun kelas tak akan dihalangi.

"Enggak apa-apa (turun kelas), malah kita permudah kok itu. Ya kita berharap tidak banyak yang turun kelas, kalau perlu naik kelas," ujarnya.

Baca juga: Pelayanan Turun Kelas BPJS Kesehatan Dilayani hingga April 2020, Ini Syaratnya...

Diberitakan, jumlah peserta mandiri BPJS yang turun kelas diprediksi akan terus bertambah sampai dengan akhir tahun ini. Hal ini menyusul iuran JKN BPJS yang resmi naik sejak 1 Januari 2020.

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar memproyeksikan pada tahun ini 20 persen peserta mandiri akan memilih untuk turun kelas.

"Dalam setahun ini saya perkirakan 20 persen peserta akan turun kelas," kata dia kepada Kompas.com, Selasa (7/1/2020).

Menurut dia, turun kelas adalah opsi utama bagi para peserta agar dapat membayar iuran secara rutin.

Pasalnya, dengan kenaikan iuran yang mencapai dua kali lipat peserta BPJS perlu melakukan penyesuaiaan terhadap kemampuan bayar mereka.

Sebelumnya, Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma'ruf mengatakan, sejak November - Desember 2019 terdapat 372.924 peserta yang memutuskan untuk turun kelas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com