Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada Kabar Penggeledahan di DPP PDI-P, Kapolsek Terlihat Berjaga

Kompas.com - 09/01/2020, 16:15 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolsek Menteng Kompol Guntur Muhammad Thariq mendatangi Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Kamis (9/1/2020).

Kedatangan Kapolsek tak lama setelah beredar kabar di lingkup wartawan bahwa ada penggeledahan salah satu ruangan di DPP PDI-P, terkait operasi tangkap tangan KPK yang menjerat Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan.

Pantuan Kompas.com, sejumlah polisi terlihat berjaga di sekitar DPP PDI-P mulai pintu gerbang depan hingga belakang.

"Tadi saya mengecek saja, karena ada ramai-ramai di PDI-P terus saya ditanya, 'sudah tahu belum tadi pagi ada kejadian di PDI-P?'. Saya mengecek, tanya orang dalam, teman-teman media juga," kata Guntur ketika dikonfirmasi, Kamis (9/1/2020).

Baca juga: Kadernya Dikabarkan Terjerat OTT Wahyu Setiawan, Ini Kata PDI-P

Guntur mengatakan, kehadiran polisi di sekitar DPP PDI-P juga untuk menjaga gedung DPP PPP, yang berada di sebelah gedung DPP PDI-P.

"Kedua, ada polisi di situ karena PPP, protap kami sudah hampir setahun terkait sengketa PPP bukan PDI-P. Kami kan jaganya di pinggiran PPP bukan PDI-P," ujarnya.

Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat sebelumnya membantah kabar bahwa PDI-P menghalangi proses penggeledahan di DPP PDI-P.

"Kami tidak menolak. Kami menghormati semua proses hukum. Partai tidak akan mengintervensi, jadi silakan saja, asalkan betul-betul resmi," kata Djarot, saat ditemui di sela persiapan Rakernas PDI-P, di JIExpo, Jakarta, Kamis.

Baca juga: Arief Budiman Akui Penangkapan Wahyu Bisa Pengaruhi Kepercayaan Publik pada KPU

Menurut Djarot, PDI-P akan mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK.

"Partai tetap sangat mendukung proses pendekatan hukum ini dan kemudian tidak akan melakukan intervensi siapa pun. Yang bersalah akan diberikan sanksi tegas oknum-oknum, dan itu tidak mewakili partai," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

DPR Gelar Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang, Puan dan Cak Imin Absen

DPR Gelar Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang, Puan dan Cak Imin Absen

Nasional
Kolaborasi Kunci Kecepatan Penanganan Korban, Rivan A Purwantono Serahkan Santunan untuk Korban Laka Bus Ciater

Kolaborasi Kunci Kecepatan Penanganan Korban, Rivan A Purwantono Serahkan Santunan untuk Korban Laka Bus Ciater

Nasional
Hujan Pemicu Banjir Lahar di Sumbar Diprediksi hingga 22 Mei, Kewaspadaan Perlu Ditingkatkan

Hujan Pemicu Banjir Lahar di Sumbar Diprediksi hingga 22 Mei, Kewaspadaan Perlu Ditingkatkan

Nasional
Revisi UU MK Disepakati Dibawa ke Paripurna: Ditolak di Era Mahfud, Disetujui di Era Hadi

Revisi UU MK Disepakati Dibawa ke Paripurna: Ditolak di Era Mahfud, Disetujui di Era Hadi

Nasional
BMKG: Hujan Lebat Pemicu Banjir Lahar di Sumbar Diprediksi sampai Sepekan ke Depan

BMKG: Hujan Lebat Pemicu Banjir Lahar di Sumbar Diprediksi sampai Sepekan ke Depan

Nasional
Sekian Harta Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendi yang Dicopot dari Jabatannya

Sekian Harta Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendi yang Dicopot dari Jabatannya

Nasional
Pemerintah Disebut Setuju Revisi UU MK Dibawa ke Rapat Paripurna untuk Disahkan

Pemerintah Disebut Setuju Revisi UU MK Dibawa ke Rapat Paripurna untuk Disahkan

Nasional
Hari Ketiga di Sultra, Jokowi Resmikan Bendungan Ameroro dan Bagikan Bansos Beras

Hari Ketiga di Sultra, Jokowi Resmikan Bendungan Ameroro dan Bagikan Bansos Beras

Nasional
Ketua Dewas KPK Sebut Laporan Ghufron ke Albertina Mengada-ada

Ketua Dewas KPK Sebut Laporan Ghufron ke Albertina Mengada-ada

Nasional
Revisi UU MK yang Kontroversial, Dibahas Diam-diam padahal Dinilai Hanya Rugikan Hakim

Revisi UU MK yang Kontroversial, Dibahas Diam-diam padahal Dinilai Hanya Rugikan Hakim

Nasional
MK Akan Tentukan Lagi Status Anwar Usman dalam Penanganan Sengketa Pileg

MK Akan Tentukan Lagi Status Anwar Usman dalam Penanganan Sengketa Pileg

Nasional
Sidang Putusan Praperadilan Panji Gumilang Digelar Hari Ini

Sidang Putusan Praperadilan Panji Gumilang Digelar Hari Ini

Nasional
Mati Suri Calon Nonpartai di Pilkada: Jadwal Tak Bersahabat, Syaratnya Rumit Pula

Mati Suri Calon Nonpartai di Pilkada: Jadwal Tak Bersahabat, Syaratnya Rumit Pula

Nasional
Anak SYL Minta Uang Rp 111 Juta ke Pejabat Kementan untuk Bayar Aksesori Mobil

Anak SYL Minta Uang Rp 111 Juta ke Pejabat Kementan untuk Bayar Aksesori Mobil

Nasional
PKB Mulai Uji Kelayakan dan Kepatutan Bakal Calon Kepala Daerah

PKB Mulai Uji Kelayakan dan Kepatutan Bakal Calon Kepala Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com