Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Djarot Atasi Banjir dengan Bangun RTH hingga soal Naturalisasi dan Normalisasi

Kompas.com - 09/01/2020, 08:32 WIB
Tsarina Maharani,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat bercerita tentang upaya pencegahan banjir di Jakarta yang dilakukannya bersama mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Ia mengatakan, dirinya dan Ahok kerap melakukan kebijakan pembebasan lahan di Jakarta demi membangun ruang terbuka hijau (RTH).

Sebab, menurut Djarot, Jakarta memerlukan banyak kawasan resapan air untuk mencegah banjir.

"Waktu zaman saya dengan Pak Ahok, perbanyak RTH. Kalau perlu bebaskan lahan sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Untuk resapan air. Kemudian tanam banyak pohon, penghijauan," kata Djarot di kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2020).

Baca juga: Banjir Jakarta: Normalisasi yang Terhambat dan Hasil Naturalisasi yang Belum Terlihat

Selain itu, kata dia, juga diperlukan pembangunan ruang terbuka biru untuk menampung air.

Djarot mengatakan, pembangunan ruang terbuka biru merupakan bagian dari upaya naturalisasi.

"Kalau naturalisasi untuk menangkap air, ya memang harus ditangkap air, tapi dengan tangkap air melalui apa? Melalui memperbanyak ruang terbuka biru. Kan banyak ruang terbuka biru, embung, situ, waduk. Ini dikeruk dong," ujarnya.

Ia juga sempat berbicara soal normalisasi. Menurut Djarot, tidak perlu ada yang diperdebatkan soal normalisasi atau naturalisasi.

Baca juga: Jokowi Minta Anies Segera Normalisasi dan Naturalisasi Seluruh Sungai di Jakarta

Sebab, kata Djarot, normalisasi dan naturalisasi bisa dilakukan beriringan sesuai dengan kondisi lingkungan.

"Perlu saya jelaskan kalau normalisasi itu sebetulnya di dalamnya ada naturalisasi, di mana ada kawasan yang masih alami kita jaga betul. Saya kasih contoh di Condet, wilayah-wilayah seperti itu harus dijaga. Tidak boleh dibeton, ditanggul," tuturnya.

"Tapi ada kawasan-kawasan yang sudah hancur dan sudah tidak bisa lagi dikembalikan seperti semula, seperti Kali Ciliwung zaman dulu," kata Djarot.

Baca juga: Diminta Jokowi Normalisasi Sungai, Anies: Kita Sama-sama supaya Komprehensif

Oleh karena itu, menurut Djarot, sekarang bukan lagi saatnya pemerintah pusat atau daerah saling menyalahkan.

Dia mengingatkan agar pemerintah terus bekerja tanpa banyak bicara.

"Enggak perlu lagi (saling menyalahkan), yang penting kerja. Mau bikin normalisasi, naturalisasi, yang penting kerja dan bisa dirasakan kerjanya, bisa dilihat," ucap Djarot.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com