Kompas.com - 08/01/2020, 23:02 WIB
Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar di Kantor Kemenko-Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2019). Dian Erika/KOMPAS.comMenteri LHK Siti Nurbaya Bakar di Kantor Kemenko-Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutananan (KLHK) tengah mengkaji sanksi yang akan diberikan kepada penambang ilegal di Lebak, Banten.

Hal itu disampaikan Menteri LHK Siti Nurbaya menyikapi banyaknya penambangan ilegal di Lebak yang berujung pada banjir bandang dan longsor.

"Pertama, hukuman administratif. Kalau dia dunia usaha kena pembekuan izin dan lainnya. Ada perdata dan pidana. Tapi kalau terkait masyarakat itu beda-beda enforcement-nya," ujar Siti di Istana Wapres, Jakarta, Rabu (8/1/2020).

"Ada yang hard ada yang soft. Saya sebetulnya tidak bermaksud pidana, apa-apa penjarain orang. Kami sedang dalami (sanksinya)," lanjut dia.

Baca juga: Jokowi Minta Tambang Emas Liar Penyebab Banjir Lebak Ditutup, Ini Kata Gubernur Banten

Siti mengatakan, ia telah mengirim tiga direktur jenderal (Dirjen) untuk menginvestigasi dugaan perusakan lingkungan di Lebak yakni Dirjen Konservasi, Dirjen Daerah Aliran Sungai (DAS), dan Dirjen Penegakkan Hukum.

Selain menggunakan pendekatan hukum, KLHK juga berupaya mengedukasi masyarakat setempat agar melakukan kegiatan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam tanpa merusak lingkungan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kami sudah punya contohnya kayak di Kalsel (Kalimantan Selatan), dari penambang ilegal sudah jadi petani agro forestry sekarang. Transformasi ekonominya sudah dilakukan," papar Siti.

"Di Lebak juga sudah ada pengelolaan emasnya. Jadi dialihkan kegiatannya atau pengolahan emasnya tanpa merkuri atau ditertibkan izinnya," lanjut dia.

Baca juga: Wagub Banten Beberkan Penyebab Banjir Bandang Lebak...

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kunjungannya ke lokasi banjir di Lebak, Banten, menyebutkan bahwa penyebab banjir bandang di wilayah itu adalah akibat aktivitas rusaknya hutan di Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS).

"Di Kabupaten Lebak, Banten, kita lihat ini karena perambahan hutan, karena penambangan emas secara ilegal," kata Jokowi di Ponpes La Tansa, Lebak, Selasa (7/1/2020).

Menurut Jokowi, tidak ada toleransi lagi bagi aktivitas tambang emas liar di TNGHS, karena merugikan masyarakat.

"Gak bisa lagi, karena keuntungan satu dua tiga orang, kemudian ribuan lainnya dirugikan dengan adanya banjir bandang ini," kata Jokowi.

Jokowi kemudian secara khusus meminta kepada Gurbernur Banten Wahidin Halim dan Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya untuk segera menghentikan aktivitas tambang di TNGHS terutama di wilayah Kabupaten Lebak.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Tambah 22.404 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 3.462.800

UPDATE: Tambah 22.404 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 3.462.800

Nasional
Kemendikbud Ristek: Vaksin Merah Putih Akan Diuji Praklinis kepada 8 Ekor Monyet

Kemendikbud Ristek: Vaksin Merah Putih Akan Diuji Praklinis kepada 8 Ekor Monyet

Nasional
Komisi X Minta Kemenpora Tak Tunda Pemberian Bonus ke Peraih Medali Olimpiade

Komisi X Minta Kemenpora Tak Tunda Pemberian Bonus ke Peraih Medali Olimpiade

Nasional
Panglima TNI Minta Warga Alami Demam Segera Periksa ke Puskesmas

Panglima TNI Minta Warga Alami Demam Segera Periksa ke Puskesmas

Nasional
Sidang Etik Lili Pintauli Digelar Besok, Novel Harap Dewas Tak Membela atau Menutupi

Sidang Etik Lili Pintauli Digelar Besok, Novel Harap Dewas Tak Membela atau Menutupi

Nasional
AMM Ke-54, Menlu RI Dorong ASEAN Beri Bantuan Kemanusiaan ke Palestina hingga Soroti Situasi Laut China Selatan

AMM Ke-54, Menlu RI Dorong ASEAN Beri Bantuan Kemanusiaan ke Palestina hingga Soroti Situasi Laut China Selatan

Nasional
Uji Materi UU KPK, MK Minta Pemohon Detailkan Legal Standing

Uji Materi UU KPK, MK Minta Pemohon Detailkan Legal Standing

Nasional
Menlu RI Sebut Tak Ada Perkembangan Signifikan dari 5 Points of Consensus Terkait Myanmar

Menlu RI Sebut Tak Ada Perkembangan Signifikan dari 5 Points of Consensus Terkait Myanmar

Nasional
Menkes: Jangan Tunggu Lama, Saturasi Oksigen di Bawah 94 Persen Harus ke RS

Menkes: Jangan Tunggu Lama, Saturasi Oksigen di Bawah 94 Persen Harus ke RS

Nasional
Perhimpunan Tionghoa Buka Posko Tabung Oksigen Gratis untuk Warga Jabodetabek

Perhimpunan Tionghoa Buka Posko Tabung Oksigen Gratis untuk Warga Jabodetabek

Nasional
Menkes Jelaskan soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Menkes Jelaskan soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Nasional
Red Notice Telah Diterbitkan, Nama Harun Masiku Tak Ada di Situs Interpol

Red Notice Telah Diterbitkan, Nama Harun Masiku Tak Ada di Situs Interpol

Nasional
Duduk Perkara Kisah Akidi Tio, Disebut Akan Sumbangkan Rp 2 Triliun hingga Berujung pada Status Tersangka

Duduk Perkara Kisah Akidi Tio, Disebut Akan Sumbangkan Rp 2 Triliun hingga Berujung pada Status Tersangka

Nasional
Beri Selamat ke Greysia-Apriyani, Ketua DPR: Atlet Perempuan Tak Bisa Dipandang Sebelah Mata

Beri Selamat ke Greysia-Apriyani, Ketua DPR: Atlet Perempuan Tak Bisa Dipandang Sebelah Mata

Nasional
Menkes: Kita Bersyukur Kasus Konfirmasi Covid-19 di Indonesia Sudah Menurun

Menkes: Kita Bersyukur Kasus Konfirmasi Covid-19 di Indonesia Sudah Menurun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X