Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri dan 9 Parpol Sepakat Akan Adakan Pertemuan Rutin

Kompas.com - 08/01/2020, 18:46 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan sembilan partai di parlemen sepakat akan menggelar pertemuan rutin untuk membahas sistem perpolitikan Indonesia.

Hal ini diungkapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Hinca Panjaitan usai bertemu Mendagri di Kantor Kememdagri, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2020).

"Jadi forum seperti ini kami sepakati tadi 9 sekjen partai dan Pak Mendagri akan rutin. Tapi jika ada isu-isu yang kita anggap sangat penting, setiap saat bisa bertemu dan kami mengapresiasi hal itu," ujar Hinca.

Sementara itu, dalam pertemuan pada Rabu, kata Hinca, kedua pihak masih membahas sistem politik Indonesia secara makro.

Baca juga: Bertemu Mendagri, Sekjen 9 Parpol Keluhkan Pemilu Serentak

Salah satunya, tentang begitu banyaknya peraturan perundang-undangan dalam politik.

"Jadi tadi masih umum saja untuk berbagi informasi kami beri informasi. Lalu beliau (Mendagri), juga memberi informasi dan saya kira ini akan menjadi komunikasi yang lebih baik," ungkap Hinca.

"Kami membahasnya banyak sekali, mulai dari evaluasi pilpres, pileg serentak kemudian pilkada. Kemudian bagaimana pilkada ke depan ini, jadi bertukar informasi. Begitu juga dengan partai politik, bagaimana kedepannya supaya lebih baik lagi sehingga tersupport lebih baik lagi," lanjutnya.

Baca juga: Tito Karnavian Bertemu 9 Perwakilan Parpol, Bahas Penataan Sistem Politik

Sementara saat disinggung soal omnibus law di bidang politik, Hinca menyebut hal itu belum dibahas.

"Tadi belum bicara omnibus law-nya, tapi tergambarkan input output undang-undang yang ada," tutur Hinca.

Adapun perwakilan 9 partai yang hadir dalam pertemuan adalah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, Bendahara Umum Gerindra Thomas Djiwandono, Wakil Sekjen Nasdem Taslim, Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan, Sekjen PKS Mustafa Kamal Sekjen PPP Arsul Sani, Wakil Sekjen PAN Ibnu Bilaludin, Sekjen PKB Hasanuddin Wahid, Wakil Sekjen Golkar Christina Ariyani.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Status Taruna STIP yang Aniaya Junior Bakal Dicopot

Status Taruna STIP yang Aniaya Junior Bakal Dicopot

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com