Bertemu Mendagri, Sekjen 9 Parpol Keluhkan Pemilu Serentak

Kompas.com - 08/01/2020, 17:52 WIB
Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani tiba di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jalan Medan Merdeka Utara Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2020). KOMPAS.com/HaryantipuspasariSekretaris Jenderal PPP Arsul Sani tiba di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jalan Medan Merdeka Utara Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengatakan, pertemuan para sekjen parpol dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membicarakan berbagai hal termasuk sistem Pemilu.

Arsul mengatakan, dalam pertemuan itu para sekjen menyampaikan keluhannya terkait penyelenggaraan Pemilu serentak 2019.

"Kita masing-masing sampaikan pandangan. Tapi semua (sekjen) mengakui bahwa Pemilu serentak dengan 5 kartu suara itu memberatkan," kata Arsul di Kantor Kemendagri Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (8/1/2020).

Baca juga: Pilkada Serentak 2020, Bawaslu Jabar Petakan 4 Potensi Pelanggaran

Arsul mengatakan, Tito menerima keluhan yang disampaikan para sekjen tersebut.

"Saya kira pak Tito mempersilakan apa yang disampaikan teman-teman parpol," ujarnya.

Arsul menjelaskan, tema besar pertemuan dengan Tito juga membicarakan arah sistem politik ke depan.

Dalam pertemuan itu, kata Arsul, para sekjen dan Tito membicarakan wacana revisi sejumlah Undang-Undang yaitu UU Partai Politik, UU Pemilu, dan UU Pilkada.

"Kita kan selama ini di ruang publik juga ada diskusi, apakah pemilu model 2019 itu akan kita ulang kembali Pilpres bersamaan dengan Pileg. Atau kemudian kita tanpa mengurangi makna keserentakan itu apakah mau kita bedakan atau kita bagi," ucapnya.

Baca juga: PKB Jabar Minta Ulama Pilih Tokoh untuk Pilkada Serentak 2020

Lebih lanjut, Arsul mengatakan, dalam pertemuan itu ada beberapa pandangan terkait Pemilu serentak.

Ia mencontohkan, Pemilu serentak tetap dilakukan, tetapi dipisahkan antara eksekutif dan legislatif.

"Pemilu serentak dibagi antara fungsi eksekutif dan legislatif, berarti presiden dan kepala daerah pemilihannya jadi satu. Dan satunya lagi legislatif DPR DPD DPRD," pungkasnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Nasional
Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Nasional
Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Nasional
Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasional
Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Nasional
Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Nasional
KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

Nasional
Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Nasional
Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Nasional
Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Nasional
Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Nasional
Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Nasional
Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Nasional
Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Nasional
Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X