Bertemu Mendagri, Sekjen 9 Parpol Keluhkan Pemilu Serentak

Kompas.com - 08/01/2020, 17:52 WIB
Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani tiba di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jalan Medan Merdeka Utara Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2020). KOMPAS.com/HaryantipuspasariSekretaris Jenderal PPP Arsul Sani tiba di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jalan Medan Merdeka Utara Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengatakan, pertemuan para sekjen parpol dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membicarakan berbagai hal termasuk sistem Pemilu.

Arsul mengatakan, dalam pertemuan itu para sekjen menyampaikan keluhannya terkait penyelenggaraan Pemilu serentak 2019.

"Kita masing-masing sampaikan pandangan. Tapi semua (sekjen) mengakui bahwa Pemilu serentak dengan 5 kartu suara itu memberatkan," kata Arsul di Kantor Kemendagri Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (8/1/2020).

Baca juga: Pilkada Serentak 2020, Bawaslu Jabar Petakan 4 Potensi Pelanggaran

Arsul mengatakan, Tito menerima keluhan yang disampaikan para sekjen tersebut.

"Saya kira pak Tito mempersilakan apa yang disampaikan teman-teman parpol," ujarnya.

Arsul menjelaskan, tema besar pertemuan dengan Tito juga membicarakan arah sistem politik ke depan.

Dalam pertemuan itu, kata Arsul, para sekjen dan Tito membicarakan wacana revisi sejumlah Undang-Undang yaitu UU Partai Politik, UU Pemilu, dan UU Pilkada.

"Kita kan selama ini di ruang publik juga ada diskusi, apakah pemilu model 2019 itu akan kita ulang kembali Pilpres bersamaan dengan Pileg. Atau kemudian kita tanpa mengurangi makna keserentakan itu apakah mau kita bedakan atau kita bagi," ucapnya.

Baca juga: PKB Jabar Minta Ulama Pilih Tokoh untuk Pilkada Serentak 2020

Lebih lanjut, Arsul mengatakan, dalam pertemuan itu ada beberapa pandangan terkait Pemilu serentak.

Ia mencontohkan, Pemilu serentak tetap dilakukan, tetapi dipisahkan antara eksekutif dan legislatif.

"Pemilu serentak dibagi antara fungsi eksekutif dan legislatif, berarti presiden dan kepala daerah pemilihannya jadi satu. Dan satunya lagi legislatif DPR DPD DPRD," pungkasnya.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Depok Masuk Kategori Zona Merah Covid-19

Depok Masuk Kategori Zona Merah Covid-19

Nasional
Keputusan PBNU Tetap Ikut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Keputusan PBNU Tetap Ikut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Nasional
Satgas: Tidak 'Lockdown' Bukan Berarti Pemerintah Terapkan 'Herd Immunity'

Satgas: Tidak "Lockdown" Bukan Berarti Pemerintah Terapkan "Herd Immunity"

Nasional
KSAD Pimpin Sertijab 7 Jabatan, dari Pangdam Jaya hingga Pangkostrad

KSAD Pimpin Sertijab 7 Jabatan, dari Pangdam Jaya hingga Pangkostrad

Nasional
Kongres Luar Biasa Gerindra Akan Tetapkan Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

Kongres Luar Biasa Gerindra Akan Tetapkan Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

Nasional
KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

Nasional
Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Nasional
Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Nasional
Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Nasional
Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Nasional
Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Nasional
Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Nasional
Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Nasional
Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X