Tito Karnavian Bertemu 9 Perwakilan Parpol, Bahas Penataan Sistem Politik

Kompas.com - 08/01/2020, 14:16 WIB
Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto saat memberikan keterangan bersama Sekjen Partai Demokrat, Hinca Panjaitan di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2020). KOMPAS.com/Dian Erika Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto saat memberikan keterangan bersama Sekjen Partai Demokrat, Hinca Panjaitan di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menggelar pertemuan dengan perwakilan dari sembilan partai di parlemen pada Rabu (8/1/2020).

Pertemuan selama tiga jam lebih tersebut membahas penataan sistem politik.

Hal itu diungkapkan oleh Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto usai bertemu dengan Tito di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat.

"Kami para sekjen partai politik pada kesempatan ini yang lolos parlementiary threshold diundang oleh Pak Mendagri untuk membangun silaturahmi dan membangun komunikasi politik," ujar Hasto.


"Tidak hanya terkait persoalan bangsa dan negara, tetapi juga bagaimana desain penataan sistem politik ke depan yang menempatkan rakyat sebagai sumber kedaulatan kekuasaan politik itu," lanjutnya.

Baca juga: Ketua Komisi II DPR Nilai Usulan soal Omnibus Law Sistem Politik Sulit Dieksekusi

PDI-P memberikan apresiasi atas inisiasi Mendagri yang mengundang perwakilan partai.

"Ini dialog yang konstruktif, positif dan sangat penting bagi upaya membangun masa depan yang lebih baik bagi bangsa dan negara," tutur dia.

Menurut Hasto, dalam pembicaraan dengan perwakilan partai Mendagri Tito menyampaikan ruang lingkup tugas Kemendagri dan kaitannya parlemen.

Selain itu, dibahas pula UU Pemilu dan UU Pilkada yang harus sejalan.

Para wakil partai menyampaikan pandangannya soal kedua UU supaya proses demokrasi berjalan di arah yang sama.

Baca juga: Buasnya Sistem Politik Indonesia Halangi Upaya Reformasi dari Dalam oleh Mantan Aktivis

Terkahir, pertemuan pada Rabu juga membahas biaya demokrasi yang mahal.

"Membahas bagaimana agar demokrasi yang sering kali berbiaya mahal menciptakan potensi konflik bisa diatasi bersama-sama disitulah partai menyampaikan gagasan terbaiknya," tambah Hasto.

Adapun perwakilan 9 partai yang hadir dalam pertemuan adalah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, Bendahara Umum Gerindra Thomas Djiwandono, Wakil Sekjen Nasdem Taslim, Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan, Sekjen PKS Mustafa Kamal Sekjen PPP Arsul Sani, Wakil Sekjen PAN Ibnu Bilaludin, Sekjen PKB Hasanuddin Wahid dan Wakil Sekjen Golkar Christina Ariyani.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Nasional
RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

Nasional
Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Nasional
Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Nasional
Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Nasional
Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Nasional
Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Nasional
Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Nasional
Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Nasional
Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Nasional
Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Nasional
Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Nasional
Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Nasional
Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X