Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Pemberhentian Wabup Nduga, Kemendagri Tunggu Usul Gubernur Papua

Kompas.com - 08/01/2020, 16:38 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik mengatakan, pihaknya masih menunggu usulan pemberhentian Wakil Bupati Nduga dari Gubernur Papua.

Sampai saat ini, kata Akmal, surat usulan pemberhentian itu belum ada.

"Kita belum menerima usulan (pemberhentian) dari Gubernur Papua. Sampai sekarang. Kita tunggu dari Gubernur," ujar Akmal di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2020).

Baca juga: Kemendagri Percayakan Mundurnya Wakil Bupati Nduga ke Gubernur Papua

Menurut Akmal, Kemendagri tidak mematok batas waktu tertentu dalam menunggu adanya surat tersebut.

Sebab, kata Akmal, mengundurkan diri adalah hak kepala atau wakil kepala daerah.

"Hanya saja kami mencoba mengawal proses administrasinya. Karena mundur begitu saja kan tidak boleh. Untuk duduk jadi kepala daerah dengan SK, maka Berhenti juga pakai SK," tegas Akmal.

Saat disinggung tentang apakah Wakil Bupati Nduga saat ini masih bekerja, Akmal mengaku tidak tahu.

Baca juga: Wakil Bupati Nduga Mengundurkan Diri, Kemendagri: Itu Hak

"Saya enggak tahu. Tanya ke Pemerintah Provinsi Papua ya," ujar dia.

Sebelumnya, kabar pengunduran diri Wakil Bupati Nduga Wentius Nimiangge, dikicaukan pertama kali oleh pengguna Twitter Timur Matahari melalui akun @jayapuraupdate.

Dalam unggahannya, akun tersebut menulis, "Wakil Bupati Nduga Wentius Nimiangge, menyatakan mundur dari jabatannya.. di hadapan masyarakat".

Unggahan itu juga disertai tiga foto. Pada tiga foto itu, terlihat seorang pria berkemeja batik hitam dan celana warna senada, bicara di hadapan banyak orang di sebuah tempat yang lapang.

Pria itu terlihat bertelanjang kaki dan menggunakan pengeras suara.

Menurut pengakuan Wentius Nimiangge, dirinya memutuskan untuk mengundurkan diri setelah sopir yang juga ajudannya, Hendrik Lokbere, tewas tertembak pada 20 Desember 2019.

Baca juga: Fakta Mundurnya Wakil Bupati Nduga, dari Sopir Tertembak hingga Konflik Tak Kunjung Usai

Wentius mengatakan, Hendrik Lokbere tertembak saat berjalan di Kampung Yosema, Distrik Kenyam, Nduga, Papua.

Padahal, kata Wentius, sebelum Hendrik tertembak keadaan di Kampung Yosema relatif kondusif. Kala itu tidak ada kontak senjata.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 16 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 16 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat Sebut Penyebutan KKB Jadi OPM Langkah Maju dari Pemerintah

Pengamat Sebut Penyebutan KKB Jadi OPM Langkah Maju dari Pemerintah

Nasional
Cerita Samsuri Bandingkan Fasilitas Kereta Api Dulu dan Sekarang, bagai Langit dan Bumi

Cerita Samsuri Bandingkan Fasilitas Kereta Api Dulu dan Sekarang, bagai Langit dan Bumi

Nasional
Buntut Kecelakaan Maut di Jalur Contraflow Tol Cikampek, 'Safety Car' Bakal Kawal Pemudik

Buntut Kecelakaan Maut di Jalur Contraflow Tol Cikampek, "Safety Car" Bakal Kawal Pemudik

Nasional
Pertemuan Jokowi dan Megawati Tak Usah Ditambahi Syarat Politis

Pertemuan Jokowi dan Megawati Tak Usah Ditambahi Syarat Politis

Nasional
Dipastikan, Tak Ada WNI Jadi Korban Penusukan di Bondi Junction, Sydney

Dipastikan, Tak Ada WNI Jadi Korban Penusukan di Bondi Junction, Sydney

Nasional
Akhir Pekan di Sumut, Jokowi Belanja Jeruk, Mangga, hingga Salak

Akhir Pekan di Sumut, Jokowi Belanja Jeruk, Mangga, hingga Salak

Nasional
OPM Ajukan Syarat Pembebasan Pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens

OPM Ajukan Syarat Pembebasan Pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens

Nasional
Tampilkan Lagi Pilot Susi Air dalam Video, OPM Minta Bom Dihentikan

Tampilkan Lagi Pilot Susi Air dalam Video, OPM Minta Bom Dihentikan

Nasional
Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Beri Izin ASN untuk WFH 16-17 April

Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Beri Izin ASN untuk WFH 16-17 April

Nasional
Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

Nasional
Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

Nasional
Menlu Retno: Banyak Tekanan agar RI Mulai Normalisasi Hubungan dengan Israel

Menlu Retno: Banyak Tekanan agar RI Mulai Normalisasi Hubungan dengan Israel

Nasional
Sebut RI Tak Menutup Diri Normalisasi Diplomatik dengan Israel, Menlu: Syaratnya 'Two State Solution'

Sebut RI Tak Menutup Diri Normalisasi Diplomatik dengan Israel, Menlu: Syaratnya "Two State Solution"

Nasional
Menhub Targetkan Pembangunan Rel Layang Simpang Joglo di Solo Rampung Agustus 2024

Menhub Targetkan Pembangunan Rel Layang Simpang Joglo di Solo Rampung Agustus 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com