Pulang dari Natuna, Jokowi Gelar Ratas Bahas Penanganan Banjir

Kompas.com - 08/01/2020, 16:30 WIB
Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Natuna merupakan wilayah teritorial Indonesia yang tidak perlu di permasalahkan lagi. ?Disini ada Kabupaten, ada Bupatinya. Penduduk kita disini 81.000. Tidak ada yg perku diperdebatkan lagi, Natuna adalah Indonesia,? kata Presiden saat berkunjung ke Sentra Kelautan dan Perikanan di Selat Lampa, Natuna, Rabu (8/1). Antara Kepri/ChermanPresiden Joko Widodo menegaskan bahwa Natuna merupakan wilayah teritorial Indonesia yang tidak perlu di permasalahkan lagi. ?Disini ada Kabupaten, ada Bupatinya. Penduduk kita disini 81.000. Tidak ada yg perku diperdebatkan lagi, Natuna adalah Indonesia,? kata Presiden saat berkunjung ke Sentra Kelautan dan Perikanan di Selat Lampa, Natuna, Rabu (8/1).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sepulangnya dari kunjungan kerjanya ke Natuna, Kepulauan Riau, Rabu (8/1/2020) sore, Presiden Joko Widodo langsung menggelar rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta.

Presiden memanggil sejumlah kepala daerah di wilayah Banten, Jakarta dan Jawa Barat untuk membahas penanganan banjir.

Pengamatan Kompas.com pukul 16.00 WIB, tiga gubernur di tiga wilayah sudah hadir.

Baca juga: Salah Kostum Saat Kunjungi Korban Banjir, Dita Soedarjo Minta Maaf

Mereka yakni Gubernur Banten Wahidin Halim, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan serta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Selain itu, hadir juga Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya dan Walikota Bekasi Rahmat Effendi. Diketahui, wilayah Lebak dan Bekasi juga dilanda banjir cukup parah.

Pertemuan antara Jokowi dan para kepala daerah berlangsung tertutup.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan, bencana banjir yang terjadi di sejumlah wilayah Jakarta, Banten dan Jawa Barat pada awal tahun 2020 ini harus dihadapi bersama.

Ia menilai, tidak tepat apabila bencana itu menjadi tanggung jawab satu pihak saja.
Oleh karena itu lah Presiden mengundang para kepala daerah yang wilayahnya dilanda banjir untuk menemukan solusi.

Baca juga: Istana: Bencana Banjir Harus Dihadapi Bersama, Tak Perlu Salahkan Siapa Pun

"Ini menunjukkan bahwa penanganan itu tidak bisa parsial, penanganan itu harus secara bersama-sama. Dan dalam kondisi seperti ini tidak bisa kemudian ego sektoral masing-masing ditonjolkan, penangannya harus sama-sama," kata dia.

"Enggak perlu juga menyalahkan siapapun lah, ini adalah hal yang harus kita hadapi secara bersama-sama," sambung politisi PDI-P ini.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Wakil Ketua DPC Demokrat Ungkap Kejanggalan KLB Sumut, Moeldoko Langsung Terpilih hingga Pertanyakan KTA

Mantan Wakil Ketua DPC Demokrat Ungkap Kejanggalan KLB Sumut, Moeldoko Langsung Terpilih hingga Pertanyakan KTA

Nasional
Saksi Ungkap Pembagian Jatah Paket Bansos Tergantung Permintaan Juliari

Saksi Ungkap Pembagian Jatah Paket Bansos Tergantung Permintaan Juliari

Nasional
Satgas Ingatkan Dampak Libur Panjang saat Pandemi: Dari Kasus Aktif Meningkat hingga Kematian Dokter Tinggi

Satgas Ingatkan Dampak Libur Panjang saat Pandemi: Dari Kasus Aktif Meningkat hingga Kematian Dokter Tinggi

Nasional
Cerita Kader Demokrat Diiming-imingi Rp 100 Juta untuk Ikut KLB, Nyatanya Cuma Terima Rp 5 Juta

Cerita Kader Demokrat Diiming-imingi Rp 100 Juta untuk Ikut KLB, Nyatanya Cuma Terima Rp 5 Juta

Nasional
Terungkap Nama Pengusul Vendor Bansos Covid-19, Termasuk Juliari dan 2 Anggota DPR

Terungkap Nama Pengusul Vendor Bansos Covid-19, Termasuk Juliari dan 2 Anggota DPR

Nasional
AHY: Saya Tetap Hormati Moeldoko, tetapi...

AHY: Saya Tetap Hormati Moeldoko, tetapi...

Nasional
Kerumunan dalam KLB Demokrat di Deli Serdang Dilaporkan ke Polisi

Kerumunan dalam KLB Demokrat di Deli Serdang Dilaporkan ke Polisi

Nasional
Saksi Sebut Fee Bansos Covid-19 Digunakan untuk Bayar Hotma Sitompul Rp 3 Miliar

Saksi Sebut Fee Bansos Covid-19 Digunakan untuk Bayar Hotma Sitompul Rp 3 Miliar

Nasional
Pengakuan Mantan Kader Demokrat yang Ikut KLB: Moeldoko Jadi Anggota dengan Nomor Khusus

Pengakuan Mantan Kader Demokrat yang Ikut KLB: Moeldoko Jadi Anggota dengan Nomor Khusus

Nasional
Jhoni Allen: Moeldoko Tak Pernah Berpikir Jadi Ketum Demokrat, Kami yang Meminang

Jhoni Allen: Moeldoko Tak Pernah Berpikir Jadi Ketum Demokrat, Kami yang Meminang

Nasional
KSP: Saat ini yang Paling Mendesak adalah Pengesahan RUU PKS

KSP: Saat ini yang Paling Mendesak adalah Pengesahan RUU PKS

Nasional
Indonesia Dapat 11.748.000 Vaksin Covid-19 dari Jalur Multilateral pada 'Batch' Pertama

Indonesia Dapat 11.748.000 Vaksin Covid-19 dari Jalur Multilateral pada "Batch" Pertama

Nasional
AHY: Saya Kecewa Moeldoko Terlibat...

AHY: Saya Kecewa Moeldoko Terlibat...

Nasional
AHY Sebut KLB Sumut Dihadiri 32 Mantan Ketua DPC yang Sudah Dicopot

AHY Sebut KLB Sumut Dihadiri 32 Mantan Ketua DPC yang Sudah Dicopot

Nasional
Menkes: Semua Kontak Erat Dua Kasus Covid-19 B.1.1.7 Negatif

Menkes: Semua Kontak Erat Dua Kasus Covid-19 B.1.1.7 Negatif

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X