Soal Evakuasi WNI di Iran, Mahfud Serahkan ke Menlu

Kompas.com - 07/01/2020, 20:44 WIB
Menko-Polhukam Mahfud MD, di Kantor Kemenko-Polhukam, Selasa (7/1/2020). KOMPAS.com/Dian Erika Menko-Polhukam Mahfud MD, di Kantor Kemenko-Polhukam, Selasa (7/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko-Polhukam) Mahfud MD mengatakan, sudah ada rencana Pemerintah Indonesia melakukan evakuasi terhadap WNI di Iran

Evakuasi ini menyusul konflik Iran-Amerika Serikat (AS) yang kian memanas.

"Saya tanyakan ke menteri luar negeri (menlu) dulu ya. Saya sudah mendengar (adanya rencana evakuasi itu), tetapi resminya dari menlu," ujar Mahfud di Kantor Kemenko-Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2020).

"Dan menlu saya kira kan sudah mengumumkan untuk hati-hati kepada seluruh WNI di sana. Soal langkah-langkah teknisnya untuk evakuasi ke mana dan sebagainya biar saya tidak ikut berbicara sesuatu yang sifatnya teknis," kata dia.

Baca juga: Jenderal Qasem Soleimani Tewas Diserang AS, Iran Pertimbangkan 13 Skenario Balas Dendam

Situasi di Iran tengah memanas pasca-tewasnya Komandan Pasukan Quds Angkatan Bersenjata Iran Mayjen Qasem Soleimani akibat serangan udara Amerika Serikat.

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Teheran mengeluarkan imbauan kepada para WNI dan diaspora di Iran sehubungan dengan kondisi keamanan di sana.

Imbauan ini disampaikan melalui laman resmi Kementerian Luar Negeri di https://kemlu.go.id/ tertanggal 3 Januari 2020.

Saat dikonfirmasi Kompas.com, Mingu (5/1/2020), Pelaksana Tugas (Plt) Jubir Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah membenarkan adanya imbauan tersebut.

"Imbauan tersebut memang dikeluarkan oleh KBRI Teheran," ucap Faizasyah.

Baca juga: Saat Menlu RI Bertemu Dubes AS dan Iran, Minta Kedua Pihak Tahan Diri

Menurut Faizasyah, terkait evakuasi, sekalipun terdapat imbauan, tetapi belum perlu dilakukan saat ini.

"Imbauan ini lebih sebagai antisipasi sekiranya terjadi eskalasi," kata Faizasyah.

Ia juga menyatakan bahwa keadaan Iran masih stabil hingga kini. "Namun KBRI akan terus memantau perkembangannya," ucap dia. 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perludem: Pilkada Konon Katanya untuk Akomodasi Hak Konstitusional Rakyat, Itu Utopia

Perludem: Pilkada Konon Katanya untuk Akomodasi Hak Konstitusional Rakyat, Itu Utopia

Nasional
Satu Tahun Revisi UU KPK, Azyumardi Azra: Politik Kita Penuh 'Gimmick'

Satu Tahun Revisi UU KPK, Azyumardi Azra: Politik Kita Penuh "Gimmick"

Nasional
Pukat UGM Sebut Revisi UU KPK Terbukti Melumpuhkan KPK

Pukat UGM Sebut Revisi UU KPK Terbukti Melumpuhkan KPK

Nasional
KPK Dalami Aset-aset Milik Nurhadi dan Menantunya

KPK Dalami Aset-aset Milik Nurhadi dan Menantunya

Nasional
38 Zona Oranye Berubah Jadi Merah, Ini Daftarnya...

38 Zona Oranye Berubah Jadi Merah, Ini Daftarnya...

Nasional
Ahli: Dibanding Revisi PKPU, Perppu Baru Lebih Efektif Tegaskan Aturan Pilkada

Ahli: Dibanding Revisi PKPU, Perppu Baru Lebih Efektif Tegaskan Aturan Pilkada

Nasional
Sukses Raih WTP 13 Kali, LAN Mendapat Apresiasi Tinggi dari Menkeu

Sukses Raih WTP 13 Kali, LAN Mendapat Apresiasi Tinggi dari Menkeu

Nasional
Megawati dan Puan Jadi Jurkam Gibran-Teguh di Pilkada Solo

Megawati dan Puan Jadi Jurkam Gibran-Teguh di Pilkada Solo

Nasional
Ini Penjelasan Kemenkes soal Wacana Mengubah Definisi Kematian Akibat Covid-19

Ini Penjelasan Kemenkes soal Wacana Mengubah Definisi Kematian Akibat Covid-19

Nasional
Pemerintah Akan Tanggung Biaya Perawatan Karyawan yang Terpapar Covid-19

Pemerintah Akan Tanggung Biaya Perawatan Karyawan yang Terpapar Covid-19

Nasional
PKPU Direvisi, Pemerintah Ingin Arak-arakan Dilarang

PKPU Direvisi, Pemerintah Ingin Arak-arakan Dilarang

Nasional
Kampanye Pilkada 2020 Dimulai 26 September, Pemerintah Minta Revisi PKPU Dikebut

Kampanye Pilkada 2020 Dimulai 26 September, Pemerintah Minta Revisi PKPU Dikebut

Nasional
Klaster Rumah Sakit, Komunitas, dan Perkantoran Jadi Penyumbang Kasus Covid-19 Terbesar di Jakarta

Klaster Rumah Sakit, Komunitas, dan Perkantoran Jadi Penyumbang Kasus Covid-19 Terbesar di Jakarta

Nasional
Sekjen PBNU: Jangan Sampai Pilkada Timbulkan Risiko bagi Masyarakat

Sekjen PBNU: Jangan Sampai Pilkada Timbulkan Risiko bagi Masyarakat

Nasional
Mahfud MD: Pemungutan Suara Pilkada 2020 akan Dilakukan Lebih Ketat

Mahfud MD: Pemungutan Suara Pilkada 2020 akan Dilakukan Lebih Ketat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X