Kompas.com - 07/01/2020, 07:04 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Perjuangan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman untuk menempatkan kadernya di kursi DKI 2 tampaknya tidak mudah.

Sejak kursi wakil gubernur DKI Jakarta ditinggalkan Sandiaga Salahuddin Uno pada 10 Agustus 2018 lalu, proses pemilihan wakil gubernur untuk menggantikan Sandi, tidak berjalan lancar alias mandek.

Proses pemilihan wakil gubenur yang mandek, membawa PKS dan Gerindra pada kesepakatan baru yaitu masing-masing partai mengajukan nama-nama kader sebagai cawagub DKI Jakarta.

PKS tetap mengajukan 2 nama yaitu Ahmad Syaikhu dan Yulianto.

Sedangkan Partai Gerindra mengajukan 4 nama yaitu Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria, Sekda DKI Jakarta Saefullah, Dewan Penasihat DPP Gerindra Arnes Lukman, dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry J Yuliantoro.

Namun, hingga saat ini, DPRD DKI Jakarta belum melanjutkan pemilihan Wagub DKI. Akibatnya, muncul kecurigaan adanya manuver DPRD DKI sengaja membuat pemilihan Wagub dibuat madek.

"Kalau hak PKS itu diberikan oleh semua partai di DPRD, mungkin sudah selesai. Tapi mereka (DPRD) tidak, boleh jadi mereka juga tidak menginginkan kader PKS jadi wagub dan seterusnya, makanya proses politiknya alot," kata Sohibul di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Senin (6/1/2020).

Sohibul menyatakan, proses politik yang dihambat DPRD DKI adalah pembahasan tata tertib (tatib) pemilihan Wagub DKI tak kunjung dilakukan.

"Sampai sekarang tatibnya enggak diselesaikan. Jadi enggak mungkin ada proses pemilihan kalau ga ada tatibnya, makanya harus diselesaikan," ujarnya.

Lantas bagaimana upaya PKS dalam memperjuangkan kursi 2 DKI Jakarta?

Baca juga: Sohibul Iman Curiga DPRD DKI Tak Ingin Kader PKS Jadi Wagub

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Bertemu Kanselir Jerman Olaf Scholz, Bahas Penguatan Kerja Sama Ekonomi

Jokowi Bertemu Kanselir Jerman Olaf Scholz, Bahas Penguatan Kerja Sama Ekonomi

Nasional
Redam Keterbelahan Publik, Demokrat Minta Pilpres 2024 Fokus pada Pertarungan Gagasan

Redam Keterbelahan Publik, Demokrat Minta Pilpres 2024 Fokus pada Pertarungan Gagasan

Nasional
Rangkulan Biden ke Jokowi Saat Sesi Foto KTT G7

Rangkulan Biden ke Jokowi Saat Sesi Foto KTT G7

Nasional
Partai Nasdem dan PDI-P Diprediksi Pecah Kongsi pada Pilpres 2024

Partai Nasdem dan PDI-P Diprediksi Pecah Kongsi pada Pilpres 2024

Nasional
Ganjar-Anies Disebut Jadi Solusi Keterbelahan, Demokrat: Sama dengan Menuduh Pendukungnya

Ganjar-Anies Disebut Jadi Solusi Keterbelahan, Demokrat: Sama dengan Menuduh Pendukungnya

Nasional
UPDATE 27 Juni: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 81,08 Persen, Ketiga 24.08 Persen

UPDATE 27 Juni: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 81,08 Persen, Ketiga 24.08 Persen

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Mardani Maming Bakal Digelar 12 Juli di PN Jaksel

Sidang Perdana Praperadilan Mardani Maming Bakal Digelar 12 Juli di PN Jaksel

Nasional
Komisi II Putuskan RUU Pemekaran Wilayah Papua Selasa Besok

Komisi II Putuskan RUU Pemekaran Wilayah Papua Selasa Besok

Nasional
Ketua DPR Minta Aturan Beli Migor Pakai PeduliLindungi Jangan Sampai Sulitkan Rakyat

Ketua DPR Minta Aturan Beli Migor Pakai PeduliLindungi Jangan Sampai Sulitkan Rakyat

Nasional
Di Hadapan Negara G7, Jokowi Sebut RI Butuh Investasi Besar di Sektor Energi Bersih

Di Hadapan Negara G7, Jokowi Sebut RI Butuh Investasi Besar di Sektor Energi Bersih

Nasional
Prabowo: Tugas Tentara Siap Perang, Tidak Bisa Buang Waktu!

Prabowo: Tugas Tentara Siap Perang, Tidak Bisa Buang Waktu!

Nasional
Soal Keputusan Terkait Capres KIB, Waketum Golkar: Bisa Besok atau Pekan Depan

Soal Keputusan Terkait Capres KIB, Waketum Golkar: Bisa Besok atau Pekan Depan

Nasional
Dari Merokok di Masjid hingga Berkerumun, Ini 6 Larangan Bagi Jemaah Haji

Dari Merokok di Masjid hingga Berkerumun, Ini 6 Larangan Bagi Jemaah Haji

Nasional
Tiba di Lokasi KTT G-7,  Jokowi Disambut Kanselir Jerman Olaf Scholz

Tiba di Lokasi KTT G-7, Jokowi Disambut Kanselir Jerman Olaf Scholz

Nasional
Emirsyah Satar dalam Pusaran 2 Kasus Korupsi di PT Garuda Indonesia

Emirsyah Satar dalam Pusaran 2 Kasus Korupsi di PT Garuda Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.