Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Upaya PKS Rebut Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta...

Kompas.com - 07/01/2020, 07:04 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Perjuangan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman untuk menempatkan kadernya di kursi DKI 2 tampaknya tidak mudah.

Sejak kursi wakil gubernur DKI Jakarta ditinggalkan Sandiaga Salahuddin Uno pada 10 Agustus 2018 lalu, proses pemilihan wakil gubernur untuk menggantikan Sandi, tidak berjalan lancar alias mandek.

Proses pemilihan wakil gubenur yang mandek, membawa PKS dan Gerindra pada kesepakatan baru yaitu masing-masing partai mengajukan nama-nama kader sebagai cawagub DKI Jakarta.

PKS tetap mengajukan 2 nama yaitu Ahmad Syaikhu dan Yulianto.

Sedangkan Partai Gerindra mengajukan 4 nama yaitu Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria, Sekda DKI Jakarta Saefullah, Dewan Penasihat DPP Gerindra Arnes Lukman, dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry J Yuliantoro.

Namun, hingga saat ini, DPRD DKI Jakarta belum melanjutkan pemilihan Wagub DKI. Akibatnya, muncul kecurigaan adanya manuver DPRD DKI sengaja membuat pemilihan Wagub dibuat madek.

"Kalau hak PKS itu diberikan oleh semua partai di DPRD, mungkin sudah selesai. Tapi mereka (DPRD) tidak, boleh jadi mereka juga tidak menginginkan kader PKS jadi wagub dan seterusnya, makanya proses politiknya alot," kata Sohibul di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Senin (6/1/2020).

Sohibul menyatakan, proses politik yang dihambat DPRD DKI adalah pembahasan tata tertib (tatib) pemilihan Wagub DKI tak kunjung dilakukan.

"Sampai sekarang tatibnya enggak diselesaikan. Jadi enggak mungkin ada proses pemilihan kalau ga ada tatibnya, makanya harus diselesaikan," ujarnya.

Lantas bagaimana upaya PKS dalam memperjuangkan kursi 2 DKI Jakarta?

Baca juga: Sohibul Iman Curiga DPRD DKI Tak Ingin Kader PKS Jadi Wagub

Buka opsi pilih unsur lain

Presiden PKS Sohibul Iman memahami realitas politik dalam memperebutkan posisi Wagub DKI.

Ia mengatakan, ada dua opsi yang dipertimbangkan PKS yaitu tetap mencalonkan dua nama atau menarik salah satu kader yang dicalonkan dengan mengganti dengan unsur lain.

"Apakah PKS tetap mencalonkan dua kader PKS yang kemungkinan resiko sama seperti yang kemarin, tidak diproses oleh DPRD. Atau PKS kemudian mencabut salah satu kadernya kemudian kami memasukan kader dari unsur lain untuk diajukan bersama kader PKS. Ini sedang diproses," kata Sohibul di DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Minggu (29/12/2019).

Baca juga: Sohibul: PKS Cabut Ahmad Syaikhu dari Cawagub DKI Jakarta

Sohibul menegaskan, PKS tetap melanjutkan perjuangannya dalam pemilihan Wagub DKI Jakarta.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama Seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama Seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com