Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ICW: Apakah Mengganti Jubir KPK Mendesak untuk Dilakukan?

Kompas.com - 24/12/2019, 14:35 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik rencana Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjuk Juru Bicara KPK yang baru.

Menurut ICW, sebelum memutuskan mengganti juru bicara, seharusnya para Pimpinan KPK mempertimbangkan urgensi penggantian jubir.

Pimpinan KPK pun disarankan untuk berkonsultasi dengan Biro Sumber Daya Manusia KPK.

"Hal ini penting untuk menganalisis dua persoalan. Pertama, apakah mencari Juru Bicara KPK baru sifatnya mendesak mesti dilakukan," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana melalui keterangan tertulis, Selasa (24/12/2019).

"Kedua, apakah selama ini Juru Bicara KPK bekerja tidak baik?" lanjutnya.

Baca juga: Hari Pertama Pimpinan KPK Bekerja: Berencana Ganti Jubir KPK

Jika hasil konsultasi dengan Biro Sumber Daya Manusia KPK menyimpulkan bahwa penggantian jubir baru tidak mendesak dan kinerja jubir dinilai sudah baik, kata Kurnia, rencana penggantian jubir patut dipertanyakan.

"Kami curiga bahwa kebijakan ini adalah langkah balas dendam dari lima Pimpinan KPK terhadap figur tertentu di KPK," ujarnya.

Kurnia menambahkan, rencana penggantian jubir ini justru kian memperkuat keraguan publik pada lima Pimpinan KPK yang baru.

"Sedari awal memang publik sudah meragukan lima Pimpinan KPK saat ini akan bisa membawa KPK ke arah yang lebih baik. Lambat laun keraguan publik itu terkonfirmasi dengan kinerja mereka," kata Kurnia.

Baca juga: Selain Jubir, KPK Cari 6 Sosok untuk Isi Jabatan Struktural Ini

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengatakan pihaknya akan mencari sosok jubir untuk KPK.

"Ke depannya, semua struktur akan kita lengkapi. Jadi bukan hanya mencari jubir, tapi mencari enam pejabat definitif sesuai struktur yang ada yang perlu dilengkapi," ujar Ghufron saat dikonfirmasi wartawan, Senin (23/12/2019).

"Semestinya jubir ada orangnya dan Kabiro Humas juga ada orangnya yang terpisah, " lanjutnya.

Menanggapi hal itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengaku baru mendengar wacana tersebut dari pemberitaan media.

"Saya sebenarnya baru mendengar informasi tersebut dari media. Karena sejak Rabu (pekan lalu) kemarin disuruh dokter istirahat di rumah," ujar Febri dalam keterangan tertulisnya saat dikonfirmasi wartawan, Senin (23/12/2019) malam.

Dia pun mempersilakan jika pimpinan KPK ingin menunjuk jubir yang baru.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com