Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Akan Bahas Pengembangan Jalur Rempah pada Rakernas Januari

Kompas.com - 23/12/2019, 12:34 WIB
Tsarina Maharani,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan, salah satu agenda Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI-P mendatang membicarakan soal pengelolaan jalur rempah.

Menurut dia, PDI-P tak lagi sekadar berbicara soal politik kekuasaan.

"Maka Rakernas nanti, itu memang kita semacam melawan arus. Ketika orang masih suka politik kekuasaan, kami berbicara tentang politik substansi, politik apa yang ada di bumi Indonesia dan kemudian secara progresif ini harus kita kelola dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi," ujar Hasto ketika membuka forum diskusi "Potensi Rempah Nusantara untuk Kemajuan Indonesia" di kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (23/12/2019).

Baca juga: Sekjen PDI-P Bandingkan Jalur Sutra China dengan Jalur Rempah Indonesia

Hasto menegaskan, PDI-P berfokus pada politik substantif.

Ia optimistis Indonesia bisa jadi bangsa sejahtera jika mampu mengelola jalur rempah dengan maksimal menggunakan teknologi.

"Kita harus fokus kelola dari hulu ke hilir. Maka kami meyakini itu akan menjadi jalan kesejahteraan bagi bangsa dalam hal pangan, pangan ini juga dalam hal kekayaan laut kita, bumbu-bumbuan, rempah-rempah, minyak-minyak juga," tutur Hasto.

Ia mengatakan sudah saatnya Indonesia berfokus pada pengembangan rempah-rempah.

Hasto menyebut Indonesia tak perlu lagi membandingkan-bandingkan diri dengan negara-negara lain.

"Dharma Bakti bagi ibu pertiwi, negara yang sebenarnya kaya raya tetapi orientasi kita kurang. Kita kagum dengan bangsa-bangsa Eropa, Amerika, Timur Tengah, kita ingin seperti mereka tapi mengubur apa yang ada di sini," kata Hasto.

Baca juga: PDIP Akan Umumkan 44 Calon Kepala Daerah dalam Rakernas Awal Januari

Hasto mengatakan, Rakernas PDI-P yang digelar 10-12 Januari 2020 itu, sekaligus merupakan momentum pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Badan Riset dan Inovasi Nasional berada di bawah kendali Kementerian Riset dan Teknologi yang dipimpin Menteri Bambang Brodjonegoro.

"Rakernas ini menggunakan momentum keputusan presiden membentuk Badan Riset dan Inovasi Nasional," kata Hasto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril Disebut Mundur dari PBB karena Akan Masuk Pemerintahan Prabowo, Gerindra: Belum Tahu Ditempatkan di Mana

Yusril Disebut Mundur dari PBB karena Akan Masuk Pemerintahan Prabowo, Gerindra: Belum Tahu Ditempatkan di Mana

Nasional
Cerita Pejabat Kementan Terpaksa Penuhi Permintaan SYL saat Tak Ada Anggaran

Cerita Pejabat Kementan Terpaksa Penuhi Permintaan SYL saat Tak Ada Anggaran

Nasional
Pertamina Renjana Cita Srikandi, Wujud Komitmen Majukan Perempuan Indonesia

Pertamina Renjana Cita Srikandi, Wujud Komitmen Majukan Perempuan Indonesia

Nasional
Pilkada Jakarta Punya Daya Tarik Politik Setara Pilpres, Pengamat: Itu Sebabnya Anies Tertarik

Pilkada Jakarta Punya Daya Tarik Politik Setara Pilpres, Pengamat: Itu Sebabnya Anies Tertarik

Nasional
Pejabat Kementan Sempat Tolak Permintaan Rp 450 Juta dan iPhone untuk SYL

Pejabat Kementan Sempat Tolak Permintaan Rp 450 Juta dan iPhone untuk SYL

Nasional
Hadiri WWF 2024, Puan Tegaskan Komitmen Parlemen Dunia dalam Entaskan Persoalan Air

Hadiri WWF 2024, Puan Tegaskan Komitmen Parlemen Dunia dalam Entaskan Persoalan Air

Nasional
Helikopter Presiden Iran Ebrahim Raisi Jatuh, Pemerintah RI Ucapkan Keprihatinan

Helikopter Presiden Iran Ebrahim Raisi Jatuh, Pemerintah RI Ucapkan Keprihatinan

Nasional
Mulai Safari Kebangsaan, Tiga Pimpinan MPR Temui Try Sutrisno

Mulai Safari Kebangsaan, Tiga Pimpinan MPR Temui Try Sutrisno

Nasional
Memulihkan Demokrasi yang Sakit

Memulihkan Demokrasi yang Sakit

Nasional
Jokowi Wanti-wanti Kekurangan Air Perlambat Pertumbuhan Ekonomi hingga 6 Persen

Jokowi Wanti-wanti Kekurangan Air Perlambat Pertumbuhan Ekonomi hingga 6 Persen

Nasional
Keberhasilan Pertamina Kelola Blok Migas Raksasa, Simbol Kebangkitan untuk Kedaulatan Energi Nasional

Keberhasilan Pertamina Kelola Blok Migas Raksasa, Simbol Kebangkitan untuk Kedaulatan Energi Nasional

Nasional
Momen Jokowi Sambut Para Pemimpin Delegasi di KTT World Water Forum

Momen Jokowi Sambut Para Pemimpin Delegasi di KTT World Water Forum

Nasional
Buka WWF Ke-10 di Bali, Jokowi Singgung 500 Juta Petani Kecil Rentan Kekeringan

Buka WWF Ke-10 di Bali, Jokowi Singgung 500 Juta Petani Kecil Rentan Kekeringan

Nasional
Klarifikasi Harta, KPK Panggil Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta

Klarifikasi Harta, KPK Panggil Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta

Nasional
Kematian Janggal Lettu Eko, Keluarga Surati Panglima TNI hingga Jokowi, Minta Otopsi dan Penyelidikan

Kematian Janggal Lettu Eko, Keluarga Surati Panglima TNI hingga Jokowi, Minta Otopsi dan Penyelidikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com