Nurdin Basirun Dianggap Tak Berwenang Terbitkan dan Tanda Tangan Izin Pemanfaatan Ruang Laut

Kompas.com - 19/12/2019, 13:07 WIB
Sidang pemeriksaan saksi untuk mantan Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun, terdakwa kasus dugaan suap terkait izin prinsip pemanfaatan ruang laut di Kepulauan Riau. KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANSidang pemeriksaan saksi untuk mantan Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun, terdakwa kasus dugaan suap terkait izin prinsip pemanfaatan ruang laut di Kepulauan Riau.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kepulauan Riau Syamsuardi menyatakan, Nurdin Basirun selaku Gubernur Kepulauan Riau seharusnya tak berwenang menerbitkan dan menandatangani surat izin pemanfaatan ruang laut.

Hal itu dikonfirmasi oleh Syamsuardi saat jaksa KPK, M Asri Irwan, membacakan keterangannya dalam penyidikan di persidangan Nurdin.

Nurdin Basirun adalah terdakwa kasus dugaan suap terkait izin prinsip pemanfaatan ruang laut di Kepulauan Riau dan penerimaan gratifikasi.

"BAP saksi nomor 11, saksi mengatakan begini, 'Nurdin Basirun selaku Gubernur Kepri tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan dan menandatangani izin prinsip pemanfaatan ruang laut karena sesuai Pergub Kepri Nomor 31 Tahun 2018 tanggal 2 April 2018 dimana untuk seluruh proses perizinan dilimpahkan kewenangannya kepada PTSP'. Itu betul keterangan saudara?" tanya jaksa Asri di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (19/12/2019).

"Betul sesuai dengan SOP-nya seperti itu, Pak. Kewenangan pelayanan PTSP sesuai pelimpahan kewenangan berdasarkan Pergub Nomor 31 tahun 2018 semua pelayanan perizinan dilaksanakan oleh PTSP," jawab Syamsuardi.

Baca juga: Saksi Abu Bakar Akui Serahkan 5.000 Dollar Singapura Lewat Bawahan Nurdin Basirun

Syamsuardi mengatakan, izin pemanfaatan ruang laut merupakan salah satu dari 153 jenis perizinan yang ditangani oleh Dinas PTSP.

Ia baru tahu bahwa ada surat izin pemanfaatan ruang laut yang ditandatangani Nurdin pada saat proses penyidikan di KPK.

"Kami baru tahu ketika penyidik KPK memperlihatkannya dalam pemeriksaan yang izin tahun 2019 itu," kata dia.

Menurut Syamsuardi, prosedur permohonan perizinan sebenarnya harus diajukan ke front office PTSP kemudian masuk ke back office PTSP dan dilakukan kajian teknisnya oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

"Baru dibuat legal draft-nya di Biro Hukum, setelah sesuai persyaratan kami tanda tangan atas nama PTSP," kata dia.

Baca juga: Jaksa KPK Ungkap Temuan Tas Bertuliskan Pemprov DKI Jakarta Berisi Uang di Rumah Nurdin Basirun

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X