Soal Tas Bertuliskan "Pemprov DKI Jakarta" Berisi Uang di Rumah Nurdin Basirun, KPK Akan Dalami

Kompas.com - 04/12/2019, 20:26 WIB
Sidang dakwaan mantan Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (4/12/2019) KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANSidang dakwaan mantan Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (4/12/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) M Asri Irwan menyatakan, tim jaksa akan mendalami lebih jauh sumber uang gratifikasi yang ditemukan KPK saat menggeledah rumah mantan Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun, termasuk temuan tas karton warna putih bertuliskan "Pemerintah Provinsi DKI Jakarta".

Tas karton itu berisi uang Rp 659,9 juta.

Namun, belum ada penjelasan dalam konteks apa tulisan "Pemerintah Provinsi DKI Jakarta" pada tas itu dan keterkaitannya dalam kasus ini.

"Untuk hal itu nanti didalami saat persidangan. Oleh terdakwa tidak mengetahui saat ditanyakan hal tersebut pada saat penyidikan," kata jaksa Asri saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (4/12/2019).

Baca juga: Eks Gubernur Kepri Nurdin Basirun Didakwa Terima Suap Rp 45 Juta dan 11.000 Dollar Singapura

Tak hanya di tas karton, KPK juga menemukan uang lainnya yang tersimpan di berbagai benda, seperti dompet, tas jinjing, koper, ransel, kantong plastik, paperbag, kardus bertuliskan merek air mineral, hingga amplop bertuliskan nama suatu bank.

"Pada saat dilakukan penggeledahan telah ditemukan uang rupiah dan mata uang asing dengan total sejumlah Rp 3.233.960.000, 150.963 dollar Singapura, 407 ringgit Malaysia, 500 riyal dan 34.803 dollar AS yang diduga merupakan bagian dari penerimaan gratifikasi yang dilakukan oleh terdakwa sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019," kata jaksa.

Menurut jaksa, sumber gratifikasi itu berasal dari pemberian sejumlah pengusaha terkait penerbitan izin prinsip pemanfaatan ruang laut, izin lokasi reklamasi, izin pelaksanaan reklamasi.

Penerimaan tersebut sebagian besar melalui Edy Sofyan yang merupakan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Riau.

Baca juga: Jaksa KPK Ungkap Temuan Tas Bertuliskan Pemprov DKI Jakarta Berisi Uang di Rumah Nurdin Basirun

Selain itu, melalui Budy Hartono yang merupakan Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Riau.

Jaksa juga menyebutkan, penerimaan gratifikasi itu juga berasal dari para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di Kepulauan Riau.

"Penerimaan gratifikasi yang dilakukan terdakwa tersebut merupakan pemberian suap karena berhubungan dengan jabatan terdakwa dan telah berlawanan dengan kewajiban atau tugas terdakwa selaku kepala daerah yang tidak boleh melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme," ujar jaksa.

Menurut jaksa, penerimaan gratifikasi itu tak pernah dilaporkan Nurdin ke KPK dalam tenggang waktu 30 hari sejak penerimaan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkominfo Imbau Masyarakat Lapor jika Temukan Konten Ujaran Kebencian

Kemenkominfo Imbau Masyarakat Lapor jika Temukan Konten Ujaran Kebencian

Nasional
Polri Minta Masyarakat Punya Kesadaran untuk Tidak Mudik

Polri Minta Masyarakat Punya Kesadaran untuk Tidak Mudik

Nasional
Ada Dugaan Tindak Pidana, Kasus Kebakaran Kilang Minyak Balongan Naik ke Penyidikan

Ada Dugaan Tindak Pidana, Kasus Kebakaran Kilang Minyak Balongan Naik ke Penyidikan

Nasional
Dalam Sidang Juliari, Jaksa KPK Beberkan Nama Perusahaan yang Berikan Fee Bansos Covid-19

Dalam Sidang Juliari, Jaksa KPK Beberkan Nama Perusahaan yang Berikan Fee Bansos Covid-19

Nasional
Hari Kartini, Puan Ajak Perempuan Suntikkan 'Vaksin' Literasi di Keluarga

Hari Kartini, Puan Ajak Perempuan Suntikkan "Vaksin" Literasi di Keluarga

Nasional
Dalam Dakwaan, Juliari Disebut Pakai Dana Bansos untuk Sewa Pesawat Jet Pribadi

Dalam Dakwaan, Juliari Disebut Pakai Dana Bansos untuk Sewa Pesawat Jet Pribadi

Nasional
Menteri PPPA: Miris, Kadang Korupsi Terjadi karena Alasan Perempuan

Menteri PPPA: Miris, Kadang Korupsi Terjadi karena Alasan Perempuan

Nasional
Jaksa Sebut Juliari Batubara Terima Rp 14,7 Miliar Terkait Pengadaan Bansos Covid-19

Jaksa Sebut Juliari Batubara Terima Rp 14,7 Miliar Terkait Pengadaan Bansos Covid-19

Nasional
Hari Kartini, Kompolnas Harap Polri Tingkatkan Jumlah, Kualitas, dan Peran Polwan

Hari Kartini, Kompolnas Harap Polri Tingkatkan Jumlah, Kualitas, dan Peran Polwan

Nasional
Dialog dengan Petani, Jokowi Jelaskan Rencana Impor Beras yang Dihentikan Sementara

Dialog dengan Petani, Jokowi Jelaskan Rencana Impor Beras yang Dihentikan Sementara

Nasional
Kemenkes: Varian Baru Virus Corona B.1.617 Mengandung Dua Mutasi

Kemenkes: Varian Baru Virus Corona B.1.617 Mengandung Dua Mutasi

Nasional
Panglima Pastikan Wanita TNI Punya Peluang Sama Kembangkan Karier Militer

Panglima Pastikan Wanita TNI Punya Peluang Sama Kembangkan Karier Militer

Nasional
Brigjen Ida Oetari Poernamasasi: Saya Pejuang Gender

Brigjen Ida Oetari Poernamasasi: Saya Pejuang Gender

Nasional
Kemensos Beri Bantuan Rp 67,5 Juta untuk Korban Luka akibat Ledakan Bom Makassar

Kemensos Beri Bantuan Rp 67,5 Juta untuk Korban Luka akibat Ledakan Bom Makassar

Nasional
4.776 CPNS Kemenkumham Ikuti Pelatihan Dasar

4.776 CPNS Kemenkumham Ikuti Pelatihan Dasar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X