Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Menhub Siapkan Fasilitas Transportasi di Ibu Kota Baru Indonesia

Kompas.com - 19/12/2019, 12:09 WIB
Inadha Rahma Nidya,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, dirinya ditugaskan presiden untuk menyiapkan fasilitas transportasi di Ibu Kota Baru Negara (IKN).

“Saya melalukan inventaris secara detail pada fasilitas transportasi yang sudah ada, dan apa yang harus kita buat ke depan,” kata Budi, seperti dalam keterangan tertulisnya.

Hal tersebut dikatakan Budi saat kunjungan kerja ke Samarinda, Rabu (18/12/2019).

Pada kunjungan kerja tersebut, Budi melakukan koordinasi terkait dukungan transportasi di IKN yang terdiri dari tiga bandara, terminal khusus (tersus), dan kendaraan listrik berbasis baterai.

Baca juga: Jokowi: Proyek Ibu Kota Baru Memang Harus Dibagi-bagi

Bandara yang dimaksud adalah Bandara Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan di Balikpapan, Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto di Samarinda, dan satu bandara VVIP yang akan dibangun. Budi pun melakukan inventaris pada dua bandara yang sudah berdiri.

Rencananya, Bandara Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan yang berkapasitas 7 juta penumpang dan memiliki landasan pacu sepanjang 2.500 meter (m), terminalnya akan dibuat lebih luas dan landasan pacu dikembangkan menjadi 3.000 m.

Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto yang berkapasitas 1 juta penumpang per tahun juga akan dikembangkan. Hanya saja, rencana tersebut terkendala kondisi lahan sekitar yang berupa lahan gambut.

“Kami akan konsultasi dengan menteri PU dan para ahli untuk buat drainase atau kolam penampung agar air tidak meresap, sehingga tanah tidak turun,” kata Budi.

Baca juga: Jualan Mobil di Kaltim Terpacu Pasca-pengumuman Ibu Kota Baru

Terkait pembangunan Bandara Internasional VVIP yang berjarak kurang lebih 20 kilometer (km) dari pusat ibu kota, Budi mengungkapkan, hal tersebut merupakan instruksi dari presiden.

“Jadi diharapkan ada tiga bandara di sini. Di Balikpapan, di Samarinda, dan satu bandara khusus untuk VVIP,” kata Budi.

Untuk tersus, Budi mengatakan, akan mengubah 301 tersus menjadi pelabuhan umum yang dioperasikan Badan Usaha Pelabuhan.

Perlu diketahui, tersus merupakan bagian dari pelabuhan terdekat, untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

Baca juga: Kemenhub Berencana Bangun MRT dari Bandara Balikpapan ke Ibu Kota Baru

Tersus terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp).

“Tersus itu banyak di Kalimantan Timur dan bagus untuk kegiatan ekonomi. Tetapi bisa juga disalahgunakan,” kata Budi.

Jika tersus dijadikan pelabuhan umum, pelayanan Badan Usaha Pelabuhan tidak terpaku pada satu jenis komoditi saja.

Fasilitas transportasi lain yang disiapkan adalah kendaraan-kendaraan listrik berbasis baterai. Hal tersebut sesuai amanat presiden untuk tidak menggunakan bahan bakar fosil.

Baca juga: Ketika Jokowi Bayangkan Kondisi Ibu Kota Baru...

“Nanti akan ada kereta listrik, bus autonomous, kendaraan kecil, seperti sepeda motor listrik, dan sebagainya yang tidak menggunakan bahan bakar fosil,” kata Budi.

Budi mengatakan, pembangunan infrastruktur transportasi tersebut akan menggunakan seminimal mungkin Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Nasional
Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Nasional
KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

Nasional
KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

Nasional
Abaikan PDI-P, MPR: Tak Ada Alasan untuk Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Abaikan PDI-P, MPR: Tak Ada Alasan untuk Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com