Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wiranto Bantah Jual Partai Hanura ke OSO Rp 200 Miliar

Kompas.com - 19/12/2019, 05:20 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto membantah isu bahwa ia menjual Partai Hanura ketika menyerahkan posisi Ketua Umum Partai Hanura kepada Oesman Sapta Odang pada tahun 2016.

"Timbul isu, Pak Wiranto jual partai ini, Pak Wiranto dapat Rp 200 miliar, ampun deh besar sekali," kata Wiranto di Hotel Atlet Century Park, Senayan, Jakarta, Rabu (18/12/2019).

"Saya katakan di sini tidak seperser pun saya terima duit dari OSO, bahkan saya larang kita minta uang dari OSO," sambungnya.

Baca juga: Wiranto Sebut Pemilihan OSO Jadi Ketum Hanura pada 2016 Rekayasa

Wiranto menceritakan, isu tersebut muncul ketika, ia menyerahkan posisi Ketua Umum Partai Hanura kepada Oesman Sapta Odang.

Menurut dia, ketika itu, Presiden Joko Widodo memberikan mandat untuk menjabat sebagai Menko Polhukam.

Namun, Wiranto menyadari, tidak mungkin mengambil dua jabatan yaitu menjadi menteri dan ketua umum Partai Hanura.

"Menko Polhukam tugasnya adalah bagaimana melakukan upaya stabilitas politik, untuk penegakan hukum dan stabilitas keamanan, maka saya tugasnya berkecimpung di politik nasional. Di benak saya, tidak mungkin, tidak adil, tidak pantas saya jadi ketum Hanura," ujarnya.

Baca juga: Mundurnya Wiranto yang Jadi Ikon Hanura Dinilai Rugikan Partai

Wiranto mengatakan, karena tak ingin rangkap jabatan, maka ia menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Hanura terkait pemilihan ketua umum.

Ketika itu, kata dia, Oesman Sapta Odang terpilih secara aklamasi menjadi penggantinya sebagai Ketua Umum Partai Hanura. Sementara itu, ia bergeser menjadi Ketua Dewan Pembina.

"Maka kemudian kita mengadakan satu acara Munaslub, di sana kita mengundang OSO. OSO terpilih menjadi ketum," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com