Wiranto Sebut Pemilihan OSO Jadi Ketum Hanura pada 2016 Rekayasa

Kompas.com - 18/12/2019, 21:12 WIB
Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto (tengah) didampingi Ketua Dewan Penasihat Subagyo HS (kiri) dan Ketua Dewan Kehormatan Chairuddin Ismail (kanan) saat menyampaikan keterangan pers di Jakarta, Rabu (18/12/2019). Wiranto memutuskan mundur dari struktur kepengurusan partai karena ingin fokus pada tugas barunya sebagai Ketua Wantimpres Presiden Joko Widodo periode 2019-2024. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/nz *** Local Caption *** 
ANTARA FOTO/Dhemas ReviyantoKetua Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto (tengah) didampingi Ketua Dewan Penasihat Subagyo HS (kiri) dan Ketua Dewan Kehormatan Chairuddin Ismail (kanan) saat menyampaikan keterangan pers di Jakarta, Rabu (18/12/2019). Wiranto memutuskan mundur dari struktur kepengurusan partai karena ingin fokus pada tugas barunya sebagai Ketua Wantimpres Presiden Joko Widodo periode 2019-2024. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/nz *** Local Caption ***

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengungkap proses terpilihnya Oesman Sapta Odang sebagai Ketua Umum Partai Hanura di Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) 2016.

Wiranto menuturkan, ada rekayasa di balik terpilihnya OSO. Rekayasa itu atas inisiasi Wiranto. 

Wiranto mengatakan, saat itu, Presiden Joko Widodo memberikan mandat kepada dirinya untuk menjabat sebagai Menko Polhukam periode 2014-2019.

Oleh karenanya, ia mengaku tak bisa mengemban dua jabatan sekaligus yaitu menteri dan Ketua Umum Partai Hanura.

Baca juga: Wiranto Minta OSO Mundur dari Ketum Hanura

"Dibenak saya, tidak mungkin, tidak pantas kalau saya merangkap sebagai ketum Hanura, ketum parpol. Maka kemudian mengadakan suatu acara namanya munaslub," kata Wiranto di Hotel Atlet Century Park, Senayan, Jakarta, Rabu (18/12/2019).

Wiranto mengatakan, dalam Munaslub Partai Hanura, ia merekayasa pemilihan ketua umum Partai Hanura agar dipilih secara aklamasi. Dan Munaslub akhirnya menunjuk OSO menjadi Ketua Umum Partai Hanura.

"Dari sana kita mengundang Saudara OSO untuk menjadi salah satu calon yang mengganti saya. Dan saya merekayasa, katakanlah, mudah kan merekayasa, saya buat aklamasi, maka ketua umum terpilih sodara OSO," ujarnya.

Baca juga: Diminta Wiranto Mundur dari Ketum Hanura, OSO: Bukan Urusannya

Kendati demikian, Wiranto mengatakan, Oesman harus menandatangani pakta integritas yang berisi kesepakatan diantaranya: menjadi ketua umum sampai 2019, taat pada AD/ART, menjaga soliditas partai dan menambah jumlah suara Hanura di Pemilu 2019.

"Kalau sampai itu tidak ditaati, maka saudara OSO sebgaai ketum akan secara tulus dan ikhlas tanpa pksaan mengundurkan diri sebagai Ketum Partai Hanura," pungkasnya.

Wiranto meminta OSO mundur dari jabatan Ketua Umum Hanura. Wiranto mengatakan dalam pakta integritas yang ditandatangani OSO dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) 2016, disepakati bahwa mantan Ketua DPD itu menjabat sebagai Ketua Umum Partai Hanura menggantikan Wiranto sampai 2019.

Baca juga: Anggap Kepemimpinan OSO Tak Sah, Kubu Wiranto Akan Gelar Munaslub

"Saksinya ada Subagyo HS, beliau (OSO) akan menggantikan saya. Beliau menjabat Ketum sampai tahun 2019," kata Wiranto di Hotel Atlet Century, Senayan, Jakarta, Rabu (18/12).

Wiranto menjelaskan, dalam pakta integritas itu juga disebutkan bahwa OSO berjanji akan taat pada AD/ART partai hingga meningkatkan suara Hanura di Pemilu 2019.

"Dan akan menambah suara di DPR pada pemilu yang akan datang, akan memasukkan teman-teman di DPD untuk menjadi caleg Hanura, paling tidak 36 orang, malah ditambah menjadi 50 orang, Pak Subagyo dengar sendiri," ujarnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Kemenkes dan Perhimpunan RS Bantah Temuan KPK Soal Adanya Dugaan Pemotongan Insentif Tenaga Kesehatan

Saat Kemenkes dan Perhimpunan RS Bantah Temuan KPK Soal Adanya Dugaan Pemotongan Insentif Tenaga Kesehatan

Nasional
SBY Mengaku Kerap Sulit Mendapat Keadilan

SBY Mengaku Kerap Sulit Mendapat Keadilan

Nasional
SBY: Sepanjang Hidup, Saya Akan Jadi Benteng Pelindung Partai Demokrat

SBY: Sepanjang Hidup, Saya Akan Jadi Benteng Pelindung Partai Demokrat

Nasional
Akun WhatsApp Jubir Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi Diretas

Akun WhatsApp Jubir Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi Diretas

Nasional
Sebut Ada Kader yang Ingin Ambil Alih Demokrat, SBY: Usir Orang-orang Itu...

Sebut Ada Kader yang Ingin Ambil Alih Demokrat, SBY: Usir Orang-orang Itu...

Nasional
KPK Geledah Rumah di Pulo Gadung Jaktim Terkait Kasus Bansos Covid-19

KPK Geledah Rumah di Pulo Gadung Jaktim Terkait Kasus Bansos Covid-19

Nasional
Menlu Retno Bertemu Menlu Thailand, Bahas Persiapan Pertemuan ASEAN Terkait Myanmar

Menlu Retno Bertemu Menlu Thailand, Bahas Persiapan Pertemuan ASEAN Terkait Myanmar

Nasional
Komnas HAM Sebut Penyiksaan oleh Polisi Kerap Terjadi Saat Penangkapan dan Pemeriksaan

Komnas HAM Sebut Penyiksaan oleh Polisi Kerap Terjadi Saat Penangkapan dan Pemeriksaan

Nasional
SBY: Demokrat Tak Mungkin Bisa Imbangi Kekuatan Koalisi Presiden Jokowi

SBY: Demokrat Tak Mungkin Bisa Imbangi Kekuatan Koalisi Presiden Jokowi

Nasional
Kabareskrim Sebut Perlu Waktu untuk Ungkap Kasus Penembakan Laskar FPI

Kabareskrim Sebut Perlu Waktu untuk Ungkap Kasus Penembakan Laskar FPI

Nasional
Wakil Ketua DPR: Vaksin Lokal Masih Perlu Kajian Lebih Lanjut

Wakil Ketua DPR: Vaksin Lokal Masih Perlu Kajian Lebih Lanjut

Nasional
Satgas Sebut Vaksinasi Covid-19 untuk Kelompok Rentan Mulai April 2021

Satgas Sebut Vaksinasi Covid-19 untuk Kelompok Rentan Mulai April 2021

Nasional
SBY Sebut Demokrat Mendapat Serangan Sistematis Setiap Sampaikan Sikap

SBY Sebut Demokrat Mendapat Serangan Sistematis Setiap Sampaikan Sikap

Nasional
Kompolnas: Dalam Sejumlah Kasus, Personel Polri Tak Familiar dengan HAM

Kompolnas: Dalam Sejumlah Kasus, Personel Polri Tak Familiar dengan HAM

Nasional
SBY Sebut Gerakan Kudeta Demokrat Masih Ada, Kini Sembunyi-sembunyi

SBY Sebut Gerakan Kudeta Demokrat Masih Ada, Kini Sembunyi-sembunyi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X