Wiranto Sebut Pemilihan OSO Jadi Ketum Hanura pada 2016 Rekayasa

Kompas.com - 18/12/2019, 21:12 WIB
Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto (tengah) didampingi Ketua Dewan Penasihat Subagyo HS (kiri) dan Ketua Dewan Kehormatan Chairuddin Ismail (kanan) saat menyampaikan keterangan pers di Jakarta, Rabu (18/12/2019). Wiranto memutuskan mundur dari struktur kepengurusan partai karena ingin fokus pada tugas barunya sebagai Ketua Wantimpres Presiden Joko Widodo periode 2019-2024. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/nz *** Local Caption *** 
ANTARA FOTO/Dhemas ReviyantoKetua Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto (tengah) didampingi Ketua Dewan Penasihat Subagyo HS (kiri) dan Ketua Dewan Kehormatan Chairuddin Ismail (kanan) saat menyampaikan keterangan pers di Jakarta, Rabu (18/12/2019). Wiranto memutuskan mundur dari struktur kepengurusan partai karena ingin fokus pada tugas barunya sebagai Ketua Wantimpres Presiden Joko Widodo periode 2019-2024. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/nz *** Local Caption ***

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengungkap proses terpilihnya Oesman Sapta Odang sebagai Ketua Umum Partai Hanura di Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) 2016.

Wiranto menuturkan, ada rekayasa di balik terpilihnya OSO. Rekayasa itu atas inisiasi Wiranto. 

Wiranto mengatakan, saat itu, Presiden Joko Widodo memberikan mandat kepada dirinya untuk menjabat sebagai Menko Polhukam periode 2014-2019.

Oleh karenanya, ia mengaku tak bisa mengemban dua jabatan sekaligus yaitu menteri dan Ketua Umum Partai Hanura.

Baca juga: Wiranto Minta OSO Mundur dari Ketum Hanura

"Dibenak saya, tidak mungkin, tidak pantas kalau saya merangkap sebagai ketum Hanura, ketum parpol. Maka kemudian mengadakan suatu acara namanya munaslub," kata Wiranto di Hotel Atlet Century Park, Senayan, Jakarta, Rabu (18/12/2019).

Wiranto mengatakan, dalam Munaslub Partai Hanura, ia merekayasa pemilihan ketua umum Partai Hanura agar dipilih secara aklamasi. Dan Munaslub akhirnya menunjuk OSO menjadi Ketua Umum Partai Hanura.

"Dari sana kita mengundang Saudara OSO untuk menjadi salah satu calon yang mengganti saya. Dan saya merekayasa, katakanlah, mudah kan merekayasa, saya buat aklamasi, maka ketua umum terpilih sodara OSO," ujarnya.

Baca juga: Diminta Wiranto Mundur dari Ketum Hanura, OSO: Bukan Urusannya

Kendati demikian, Wiranto mengatakan, Oesman harus menandatangani pakta integritas yang berisi kesepakatan diantaranya: menjadi ketua umum sampai 2019, taat pada AD/ART, menjaga soliditas partai dan menambah jumlah suara Hanura di Pemilu 2019.

"Kalau sampai itu tidak ditaati, maka saudara OSO sebgaai ketum akan secara tulus dan ikhlas tanpa pksaan mengundurkan diri sebagai Ketum Partai Hanura," pungkasnya.

Wiranto meminta OSO mundur dari jabatan Ketua Umum Hanura. Wiranto mengatakan dalam pakta integritas yang ditandatangani OSO dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) 2016, disepakati bahwa mantan Ketua DPD itu menjabat sebagai Ketua Umum Partai Hanura menggantikan Wiranto sampai 2019.

Baca juga: Anggap Kepemimpinan OSO Tak Sah, Kubu Wiranto Akan Gelar Munaslub

"Saksinya ada Subagyo HS, beliau (OSO) akan menggantikan saya. Beliau menjabat Ketum sampai tahun 2019," kata Wiranto di Hotel Atlet Century, Senayan, Jakarta, Rabu (18/12).

Wiranto menjelaskan, dalam pakta integritas itu juga disebutkan bahwa OSO berjanji akan taat pada AD/ART partai hingga meningkatkan suara Hanura di Pemilu 2019.

"Dan akan menambah suara di DPR pada pemilu yang akan datang, akan memasukkan teman-teman di DPD untuk menjadi caleg Hanura, paling tidak 36 orang, malah ditambah menjadi 50 orang, Pak Subagyo dengar sendiri," ujarnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPOM: 71,4 Persen Relawan Uji Klinik Vaksin Nusantara Alami Kejadian Tak Diinginkan

BPOM: 71,4 Persen Relawan Uji Klinik Vaksin Nusantara Alami Kejadian Tak Diinginkan

Nasional
Jokowi Minta Pembukaan Sektor Ekonomi Tidak Tergesa-gesa

Jokowi Minta Pembukaan Sektor Ekonomi Tidak Tergesa-gesa

Nasional
Jokowi Ingin Kepala Daerah Prioritaskan Pencegahan Penyebaran Covid-19

Jokowi Ingin Kepala Daerah Prioritaskan Pencegahan Penyebaran Covid-19

Nasional
BPOM Sebut Tim Peneliti Vaksin Nusantara Tak Lakukan Uji Praklinik terhadap Hewan

BPOM Sebut Tim Peneliti Vaksin Nusantara Tak Lakukan Uji Praklinik terhadap Hewan

Nasional
Sidang Kasus Tes 'Swab' Rizieq Shihab, Kesaksian Bima Arya hingga Adu Mulut dengan Jaksa

Sidang Kasus Tes "Swab" Rizieq Shihab, Kesaksian Bima Arya hingga Adu Mulut dengan Jaksa

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Mantan Dirut PT Pelindo II RJ Lino

KPK Perpanjang Masa Penahanan Mantan Dirut PT Pelindo II RJ Lino

Nasional
Jokowi Ingin Pemulihan Ekonomi Perhatikan Penyebaran Covid-19

Jokowi Ingin Pemulihan Ekonomi Perhatikan Penyebaran Covid-19

Nasional
Jokowi Sebut Kurva Kasus Covid-19 Akan Turun Setelah 70 Juta Penduduk Divaksinasi

Jokowi Sebut Kurva Kasus Covid-19 Akan Turun Setelah 70 Juta Penduduk Divaksinasi

Nasional
DPR Diminta Jelaskan soal Pengambilan Sampel Darah untuk Penelitian Vaksin Nusantara

DPR Diminta Jelaskan soal Pengambilan Sampel Darah untuk Penelitian Vaksin Nusantara

Nasional
Kejar Aset Obligor BLBI, Ada Kemungkinan Hukum Pidana Diterapkan

Kejar Aset Obligor BLBI, Ada Kemungkinan Hukum Pidana Diterapkan

Nasional
ICW Nilai Pemerintah Miliki Terlalu Banyak Hambatan dalam Penanganan Kasus BLBI

ICW Nilai Pemerintah Miliki Terlalu Banyak Hambatan dalam Penanganan Kasus BLBI

Nasional
Penyuntikan Vaksin Nusantara di RSPAD, Kepala BPOM: Tak Ada Kaitan dengan Kami

Penyuntikan Vaksin Nusantara di RSPAD, Kepala BPOM: Tak Ada Kaitan dengan Kami

Nasional
DPR Diminta Terbuka soal Vaksin Nusantara, Ini Vaksinasi Atau Hanya Diambil Darah Saja?

DPR Diminta Terbuka soal Vaksin Nusantara, Ini Vaksinasi Atau Hanya Diambil Darah Saja?

Nasional
Perseteruan Hamka dan Pramoedya Ananta Toer hingga Berdamai lewat Islam

Perseteruan Hamka dan Pramoedya Ananta Toer hingga Berdamai lewat Islam

Nasional
Buru Aset BLBI, Satgas Bakal Awali Penyisiran Utang Obligor di Atas Rp 50 Miliar

Buru Aset BLBI, Satgas Bakal Awali Penyisiran Utang Obligor di Atas Rp 50 Miliar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X