Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Jokowi Pastikan Ibu Kota Baru Bebas dari Pabrik

Kompas.com - 18/12/2019, 18:52 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

BALIKPAPAN, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memastikan tidak ada klaster industri di ibu kota baru. Artinya, wilayah ibu kota pengganti Jakarta itu akan bebas dari pabrik yang berpotensi menciptakan polusi dan pencemaran lingkungan.

"Tidak ada klaster industri, tidak ada pabrik, harus ditekankan," kata Jokowi saat berbincang dengan wartawan di Balikpapan, Rabu (18/12/2019).

Ibu kota baru akan terletak di Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar). Lahan 56.000 hektare disiapkan untuk pembangunan ibu kota baru.

Baca juga: Ketika Mobil Para Menteri Selip Lewati Jalan Licin dan Berlumpur di Ibu Kota Baru

Jokowi menyebut, ibu kota baru nantinya akan menjadi kota hijau yang ramah lingkungan. Pemerintah akan menyiapkan sejumlah bibit pohon untuk menghijaukan lokasi.

"Ibu Siti Nurbaya (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) juga sudah siapkan kebun bibit seluas 100 hektare ini baru mencari tempat datar sehingga akan disiapkan bibit fast growing spesies, ekaliptus, akasia. Tapi juga ada pohon asli di sini, kampar, kapur, ulin, bengkirai, itu yang mau disiapkan," kata Jokowi.

Baca juga: Pengembang Swasta Berpeluang Bangun Infrastruktur Ibu Kota Baru

Jokowi juga menyerahkan kepada Pemda untuk pengendalian tata kota. Jokowi tidak ingin Ibu Kota Negara yang baru jadi kota kumuh.

"Kalau dibiarkan bisa saja kita akan memiliki kota yang padat karena pemda tidak mengendalikan sesuai dengan kemampuan daya dukung yang ada," ujar Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com