Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Roda Tiga: Program Nawacita Dianggap Berhasil Atasi Persoalan Indonesia

Kompas.com - 17/12/2019, 15:54 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Roda Tiga Konsultan merilis hasil survei mereka tentang keberhasilan Presiden Joko Widodo dengan program Nawacita.

Survei itu melibatkan 1.200 responden dengan margin of error 2,89 persen. Surevi yang digelar pada 26 November hingga 5 Desember itu menggunakan metode stratified systemic random sampling.

Hasil survei menemukan, mayoritas responden yaitu sebesar 44,3 persen menilai bahwa program Nawacita membawa perubahan baik bagi masyarakat Indonesia.

Baca juga: Presiden Jokowi Jawab Kritik Susi soal Ekspor Benih Lobster

Sementara itu, 38,4 persen menilai Nawacita tidak membawa perubahan. Sisanya, 8,3 persen responden menilai bahwa program Nawacita memperburuk permasalahan bangsa.

"Dengan demikian, mereka yang menjawab program Nawacita semakin buruk dan tidak membawa perubahan berjumlah lebih besar daripada yang menilai membawa perubahan baik yaitu 46,7 persen," kata Direktur Riset Roda Tiga Konsultan Muh. Taufiq Arif di Roda Tiga Cafe, Jakarta Selatan, Selasa (17/12/2019).

Dari sembilan program prioritas Nawacita, program yang dinilai paling berhasil mengentaskan permasalahan adalah pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa, dengan angka 55,3 persen.

Baca juga: Mahasiswa: Nawacita Jokowi Gagal jika Perppu KPK Tidak Diterbitkan

Sementara itu, program yang dinilai tidak membawa perubahan adalah perwujudan kemandirian ekonomi dengan angka 41,3 persen.

Program itu sekaligus dinilai sebagai program yang justru semakin memperburuk persoalan bangsa, dengan presentase 10,9 persen.

Adapun Roda Tiga Konsultan merupakan lembaga survei politik yang dipimpin oleh Muh Taufiq Arif.

Pada Pemilu 2019, Roda Tiga Konsultan terdaftar sebagai lembaga survei politik yang terverifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com