Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Suharso Hingga Arsul Sani, Ini 5 Nama yang Digadang-gadang Jadi Caketum PPP

Kompas.com - 15/12/2019, 15:43 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan menggelar pemilihan ketua umum melalui Muktamar di tahun 2020.

Setidaknya, ada lima nama yang digadang-gadang bakal mencalonkan diri sebagai ketua umum PPP yang baru.

"Satu, Pak Suharso Monoarfa selaku Plt (pelaksana tugas) ketua umun, yang kedua Bapak Sekretaris Jenderal Bapak Arsul Sani," kata Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi usai Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Minggu (15/12/2019).

Baca juga: Jelang Muktamar, Arsul Sani Tak Menolak jika Diusung Jadi Caketum PPP

Suharso Monoarfa yang juga Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) ini menjabat sebagai pelaksana tugas Ketua Umum PPP pada awal 2019, menggantikan Romahurmuziy yang terjerat kasus korupsi.

Sementara Arsul Sani, selain duduk sebagai anggota Komisi III DPR, juga menjabat sebagai Wakil Ketua MPR.

Nama lain yang juga digadang-gadang mencalonkan diri, lanjut Baidowi, adalah politisi senior PPP Akhmad Muqowam, kemudian Wakil Ketua Fraksi PPP Amir Uskara, dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Mardiono.

"Khusus Pak Mardiono ini karena ada ketentuan perundang-undangan yang melarang rangkap jabatan bagi anggota Wantimpres, apakah beliau tetap di Wantimpres atau maju menjadi ketum, ya tergantung beliau," ujar Baidowi.

Baca juga: PPP Akan Percepat Pemilihan Ketua Umum pada 2020

Menurut Baidowi, nama-nama yang muncul itu datang dari aspirasi jajaran PPP di wilayah.

Oleh karenanya, hingga saat ini, belum dapat dipastikan apakah kelima nama tersebut benar-benar akan mencalonkan diri atau tidak.

"Apakah nanti bener bener mencalonkan ya kita tidak tahu," ujar Baidowi.

Ia menambahkan, sesuai dengan AD/ART partai, calon ketua umum harus memenuhi sejumlah syarat.

Persyaratan itu misalnya, calon haruslah yang sudah pernah menjadi pengurus DPP atau DPW minimal satu periode. Calon ketua umum juga harus beragama Islam, jujut dan berintegritas.

"Jadi jenjang kaderisasinya jelas," kaya Baidowi.

Adapun pemilihan ketua umum PPP rencananya digelar usai Pilkada, atau setelah 23 September 2020, melalui forum Muktamar.

Pada mulanya, Muktamar akan digelar 2021, namun dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) V diputuskan bahwa pemilihan ketua umum dipercepat.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com