Komnas HAM Minta Pelaku Kekerasan saat Penggusuran Tamansari Diperiksa

Kompas.com - 13/12/2019, 20:28 WIB
Seorang warga menangis histeris saat penggusuran permukiman Tamansari di Bandung, Jawa Barat, Kamis (12/12/2019).  Upaya penggusuran tersebut berakhir ricuh setelah Satpol PP memaksa warga dan aktivis mahasiswa untuk mengosongkan tempat tinggalnya di lahan sengketa di mana proses sidang sengketa lahan masih berlangsung di PTUN Bandung. ANTARA FOTO/RAISAN AL FARISISeorang warga menangis histeris saat penggusuran permukiman Tamansari di Bandung, Jawa Barat, Kamis (12/12/2019). Upaya penggusuran tersebut berakhir ricuh setelah Satpol PP memaksa warga dan aktivis mahasiswa untuk mengosongkan tempat tinggalnya di lahan sengketa di mana proses sidang sengketa lahan masih berlangsung di PTUN Bandung.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik menyesalkan adanya kekerasan dalam penggusuran rumah warga Tamansari, Kota Bandung, Jawa Barat. 

Ia meminta agar pelaku kekerasan terhadap warga itu segera diperiksa.

"Kami bilang kami kecewa. Kalau mereka (pemerintah daerah) menempuh jalur hukum, harusnya proses hukumnya dilalui dulu. Kemudian apapun tindakan hukum itu, tidak boleh ada kekerasan, itu sangat disayangkan," ujar Taufan di Kantor Kemenko Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2019).

"Ya pelakunya (pelaku kekerasan) harus diperiksa. Ini kan menyalahi SOP, tidak boleh polisi melakukan kekerasan dalam satu proses penegakan hukum," lanjut dia.

Baca juga: Komnas HAM: Jika Pendekatan Pemkot Baik, Warga Tamansari Bersedia Dimediasi

Menurut Taufan, salah satu Komisioner Komnas HAM telah melakukan koordinasi dengan Kapolda Jawa Barat Irjen Rudy Sufahriadi untuk mengecek perkembangan situasi terakhir.

Adapun poin yang ditekankan yakni munculnya kekerasan oleh aparat.

Sebab, persoalan Tamansari ini sebelumnya pernah dimediasi oleh Komnas HAM.

Mediasi tersebut dilakukan pada saat Ridwan Kamil masih menjabat sebagai Wali Kota Bandung.

Akan tetapi, kata Taufan, mediasi itu tidak berjalan maksimal. Penyebabnya, tak semua warga bersedia ikut saat mediasi berlangsung.

"Waktu zaman Pak Ridwan Kamil, memang tidak semua warga bersedia ikut dalam mediasi, " ungkapnya.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Sebut Penularan Covid-19 di Tiga Provinsi Ini Masih Tinggi

Jokowi Sebut Penularan Covid-19 di Tiga Provinsi Ini Masih Tinggi

Nasional
Jokowi Naikkan Target Tes Covid-19 Jadi 20.000 Spesimen per Hari

Jokowi Naikkan Target Tes Covid-19 Jadi 20.000 Spesimen per Hari

Nasional
Gelar Pilkada Saat Pandemi, KPU Berencana Kurangi Kapasitas TPS Jadi 500 Pemilih

Gelar Pilkada Saat Pandemi, KPU Berencana Kurangi Kapasitas TPS Jadi 500 Pemilih

Nasional
Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Aturan Khusus Pelaksanaan Pilkada di Tengah Pandemi

Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Aturan Khusus Pelaksanaan Pilkada di Tengah Pandemi

Nasional
Terdakwa Kasus Jiwasraya Disebut Gunakan Nama Samaran, Kecuali Benny Tjokro

Terdakwa Kasus Jiwasraya Disebut Gunakan Nama Samaran, Kecuali Benny Tjokro

Nasional
Ombudsman Temukan Potensi Malaadministasi Layanan Damkar di Sejumlah Daerah

Ombudsman Temukan Potensi Malaadministasi Layanan Damkar di Sejumlah Daerah

Nasional
Presiden Jokowi Cek Kesiapan 'New Normal' di Masjid Istana

Presiden Jokowi Cek Kesiapan "New Normal" di Masjid Istana

Nasional
YLBHI: Putusan PTUN soal Pemblokiran Internet di Papua Jadi Pembelajaran Pemerintah

YLBHI: Putusan PTUN soal Pemblokiran Internet di Papua Jadi Pembelajaran Pemerintah

Nasional
PTUN Tak Perintahkan Jokowi Minta Maaf atas Pemblokiran Internet Papua

PTUN Tak Perintahkan Jokowi Minta Maaf atas Pemblokiran Internet Papua

Nasional
Percepat Pemulihan Ekonomi Pasca-pandemi, 8 Negara Ini Bisa Jadi Rujukan

Percepat Pemulihan Ekonomi Pasca-pandemi, 8 Negara Ini Bisa Jadi Rujukan

Nasional
Kapolri Ingatkan Jajarannya soal Antisipasi Agenda Nasional yang Ditunda karena Pandemi

Kapolri Ingatkan Jajarannya soal Antisipasi Agenda Nasional yang Ditunda karena Pandemi

Nasional
Jusuf Kalla Sebut Shalat Jumat di Masjid Bisa Digelar Kembali jika PSBB Dicabut

Jusuf Kalla Sebut Shalat Jumat di Masjid Bisa Digelar Kembali jika PSBB Dicabut

Nasional
Update 3 Juni, Total 28.233 Kasus Covid-19 di Indonesia

Update 3 Juni, Total 28.233 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Update: WNI Sembuh dari Covid-19 di Luar Negeri Capai 551 Orang

Update: WNI Sembuh dari Covid-19 di Luar Negeri Capai 551 Orang

Nasional
Penyaluran Bansos bagi Warga Terdampak Covid-19 Masih Jadi Persoalan

Penyaluran Bansos bagi Warga Terdampak Covid-19 Masih Jadi Persoalan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X