Komnas HAM Minta Pelaku Kekerasan saat Penggusuran Tamansari Diperiksa

Kompas.com - 13/12/2019, 20:28 WIB
Seorang warga menangis histeris saat penggusuran permukiman Tamansari di Bandung, Jawa Barat, Kamis (12/12/2019).  Upaya penggusuran tersebut berakhir ricuh setelah Satpol PP memaksa warga dan aktivis mahasiswa untuk mengosongkan tempat tinggalnya di lahan sengketa di mana proses sidang sengketa lahan masih berlangsung di PTUN Bandung. ANTARA FOTO/RAISAN AL FARISISeorang warga menangis histeris saat penggusuran permukiman Tamansari di Bandung, Jawa Barat, Kamis (12/12/2019). Upaya penggusuran tersebut berakhir ricuh setelah Satpol PP memaksa warga dan aktivis mahasiswa untuk mengosongkan tempat tinggalnya di lahan sengketa di mana proses sidang sengketa lahan masih berlangsung di PTUN Bandung.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik menyesalkan adanya kekerasan dalam penggusuran rumah warga Tamansari, Kota Bandung, Jawa Barat. 

Ia meminta agar pelaku kekerasan terhadap warga itu segera diperiksa.

"Kami bilang kami kecewa. Kalau mereka (pemerintah daerah) menempuh jalur hukum, harusnya proses hukumnya dilalui dulu. Kemudian apapun tindakan hukum itu, tidak boleh ada kekerasan, itu sangat disayangkan," ujar Taufan di Kantor Kemenko Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2019).


"Ya pelakunya (pelaku kekerasan) harus diperiksa. Ini kan menyalahi SOP, tidak boleh polisi melakukan kekerasan dalam satu proses penegakan hukum," lanjut dia.

Baca juga: Komnas HAM: Jika Pendekatan Pemkot Baik, Warga Tamansari Bersedia Dimediasi

Menurut Taufan, salah satu Komisioner Komnas HAM telah melakukan koordinasi dengan Kapolda Jawa Barat Irjen Rudy Sufahriadi untuk mengecek perkembangan situasi terakhir.

Adapun poin yang ditekankan yakni munculnya kekerasan oleh aparat.

Sebab, persoalan Tamansari ini sebelumnya pernah dimediasi oleh Komnas HAM.

Mediasi tersebut dilakukan pada saat Ridwan Kamil masih menjabat sebagai Wali Kota Bandung.

Akan tetapi, kata Taufan, mediasi itu tidak berjalan maksimal. Penyebabnya, tak semua warga bersedia ikut saat mediasi berlangsung.

"Waktu zaman Pak Ridwan Kamil, memang tidak semua warga bersedia ikut dalam mediasi, " ungkapnya.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X