Dilema Pekerja Media, Membela dan Jadi Korban Pelanggaran HAM

Kompas.com - 13/12/2019, 17:29 WIB
Nezar Patria, Perwakilan Dewan Pers Indonesia (kiri) menjadi salah satu pembicara dalam sesi paralel di Peringatan Hari Kebebasan Pers Dunia atau  World Press Freedom Day 2018, Ghana, Afrika Barat, Rabu (2/5/2018). Bersanding bersama pembicara lainnya yang berasal dari Afrika yaitu,  Catherine Gicheru, jurnalis investigasi, Sulemana Braimah, Direktur Eksekutif Media Foundation for West Africa, Grant Masterson,  Senior Programme Manager Governance Institute and Processes, EISA serta Joyce Barnathan, President, International Center for Journalist sebagai moderator. Dok Delegasi UMN pada WPFD 2018Nezar Patria, Perwakilan Dewan Pers Indonesia (kiri) menjadi salah satu pembicara dalam sesi paralel di Peringatan Hari Kebebasan Pers Dunia atau World Press Freedom Day 2018, Ghana, Afrika Barat, Rabu (2/5/2018). Bersanding bersama pembicara lainnya yang berasal dari Afrika yaitu, Catherine Gicheru, jurnalis investigasi, Sulemana Braimah, Direktur Eksekutif Media Foundation for West Africa, Grant Masterson, Senior Programme Manager Governance Institute and Processes, EISA serta Joyce Barnathan, President, International Center for Journalist sebagai moderator.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pekerja media saat ini dinilai menghadapi dilema dalam membela hak asasi manusia ( HAM), juga sebagai orang yang rentan mengalami pelanggaran HAM.

Hal tersebut disampaikan Pemimpin Redaksi The Jakarta Post, Nezar Patria, dalam diskusi bertajuk "Media Massa dan HAM" di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2019).

"Media sendiri menghadapi kontradiksi dalam dirinya sebagai pembela HAM di satu sisi, tapi di sisi lain rentan kena pelanggaran HAM," ujar Nezar Patria.

Pelanggaran HAM yang dimaksud, kata dia, didapatkan para jurnalis dari unsur-unsur di luar media tempat mereka bekerja, antara lain berupa serangan fisik dan nonfisik.

Baca juga: Apa Itu Hak Asasi Manusia?

Serangan fisik dapat berupa pemukulan, penyerangan, hingga penculikan.

Adapun, serangan nonfisik masih berupa serangan dari platform media sosial atau dikenal sebagai digital attack.

"Modus ketiga, serangan lain-lain. Di Indonesia modus ini belum terlihat, tapi tidak mustahil akan terjadi juga," kata dia.

Contoh modus tersebut, kata dia, antara lain lisensi-lisensi yang bersifat administratif, seperti wartawan dan pekerja media sulit mengurus surat izin usaha, pajak, dan beberapa hal yang bersifat administratif lainnya.

"Tapi di Indonesia, yang terjadi adalah kriminalisasi terhadap media. (Dijerat) KUHP, ITE, untuk mengadili karya-karya jurnalistik dan wartawan-wartawan kritis. Ini belum stop sampai sekarang," kata Nezar.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Nasional
Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Nasional
Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Nasional
Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasional
Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Nasional
Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Nasional
KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

Nasional
Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Nasional
Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Nasional
Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Nasional
Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Nasional
Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Nasional
Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Nasional
Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Nasional
Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X